Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.
“Sarang Mafia anggaran pendidikan mungkin adalah kata yang paling tepat untuk disematkan pada Dinas Pendidikan Kab.Tapsel” seperti yang disampaikan seorang warga kepada wartawan metroindonesia.id di lingkungan komplek perkantoran pemerintahan kabupaten Kabupaten Tapsel.Sipirok.Rabu(24 April 2024).
Kinerja yang amburadul dan persaingan antar pegawai di internal dinas Pendidikan sudah bukan rahasia lagi bagi masyarakat.
Perbuatan saling sabot dan siku untuk mendapat porsi dan kepercayaan dari Kadis Arman Pasaribu,diduga adalah hal jamak yang sering di sajikan Kabid,Kabag di internal di maksud,sehingga tingkatan jabatan bukan jaminan untuk bisa jadi atasan pengambil keputusan di dinas tersebut.
Jelas jelas itu telah menyalahi prosedur dan peraturan,tapi untuk dinas pendidikan tapsel,di duga itu bukan masalah serius asalkan bisa dan ada di lingkaran pengambil keputusan.
Anggaran yang berlimpah dan kurangnya kontrol dari yang berwenang,atau memang ada kesengajaan dan pembiaran untuk itu,sehingga penggunaan anggaran tersebut,bisa di bagi bagi?.APH seharusnya tanggap dan cepat turun tangan,karena hal itu diduga telah jadi gula pemantik adrenalin para bajingan berkedok seragam di dinas pendidikan untuk menghalalkan segala cara dalam menguras dan mengambil ke untungan dalam setiap program yang ada,baik anggaran dari daerah maupun dari pusat.
Ada dugaan bahwa yang jadi big bos manipulatif untuk semua itu salah satu oknum orang dalam ber inisial MH,dan itu di duga atas restu Kadis pendidikan Arman Pasaribu untuk mensinkronkan pendapatan dan setoran hasil kutipan.
Seperti yang terjadi baru baru ini,dimana cairnya Dana Bos sekolah telah membuat beberapa oknum dimaksud bagai kebakaran jenggot,untuk ikut berbagi walaupun harus menyerobot tugas orang lain,dimana untuk memanipulasi data agar uang yang di anggarkan pemerintah untuk mensejahterakan dunia pendidikan yang diharapkan bisa mencetak para kader penerus estafet kepemimpinan bangsa kedepannya,di setting dan di lakukan trik dengan menabrak peraturan dan per undang undangan,dimana RKS/RKAS semua sekolah SD dan SMP sengaja diganti agar bisa memasukkan item item barang belanja pesanan rekanan dengan harga di atas rata rata harga tertinggi pasaran,yang harus dibayar secara sip lah dari dana BOS tersebut oleh setiap kepala sekolah.
Kadis Pendidikan Arman Pasaribu diduga adalah aktor yang memainkan peranan penting sebagai dirigen pengendali untuk segala bentuk dan modus apa yang harus di jalankan secepatnya,seperti dugaan adanya pungutan tahunan dari kepala sekolah melalui K3S Kecamatan untuk RKS/RKAS yang anggarannya di duga dipatok sampai Rp.2.000.000/sekolah,dan kutipan untuk itu dilakukan oknum dari dinas dengan dalih memperlancar pengurusan.
Tapi belakangan,kutipan inilah di duga yang malah jadi sumber sengketa di interen mereka untuk jadi yang berhak melakukan kutipan.
Modus operandi penggantian RKS/RKAS sekolah,di duga jadi salah satu cara yang dilakukan agar bisa memasukkan barang pesanan rekanan yang telah berkolaborasi dengan cecunguk berbaju pegawai di dinas pendidikan untuk berbagi untung,bila perlu dengan mengatas namakan beberapa instansi pemerintah,agar para kepala sekolah tidak ada yang berani membantah di samping adanya dugaan ancaman dan intimidasi bila membangkang,segala urusan bisa di persulit.
Bupati Kab.Tapsel Dolly Putra Parlindungan Pasaribu seharusnya segera menertibkan hal ini,bila tidak ingin isu tersebut nantinya jadi berkembang dan bisa jadi bumerang baginya yang selalu dalam setiap kesempatan menekankan dan menggambarkan tentang keberhasilan fisi dan misi pemkab tapsel tentang sumber daya SDM yang telah melewati target.dan ini diduga hanya sebatas retorika agar terpilih lagi nantinya dalam Pilkada yang sebentar lagi akan dihelat secara akbar di negara kita.
APH (Aparat Penegak Hukum) diharapkan bisa tegas dan agar segera menindak lanjuti aduan dan laporan kalau telah diserahkan dengan bukti bukti terkumpul , agar bisa nantinya jadi contoh dan efek jera buat para Koruptor tak bermoral yang diduga banyak bersemayam di dinas Pendidikan Kab.Tapsel.
Hal itu di katakan MP kepada awak media metroindonesia.id.oleh seorang warga yang merasa jengah dengan kelakuan oknum oknum tersebut,dan dia mengaku akan segera melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH),dan akan mempertaruhkan segalanya untuk mengawal dugaan kasus ini.
[…] warga kepada wartawan metroindonesia.id di lingkungan komplek perkantoran pemerintahan kabupaten Kabupaten Tapsel.Sipirok.Rabu(24 April […]
[…] Inggris masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kesiapan internasionalisasi SDM Indonesia.Indonesia. Laporan EF Education First (2023), Indonesia menempati peringkat ke-79 dari 113 negara dalam […]
Komentar ditutup.