Beranda PARLEMEN Paguyuban Maluku Temui 7 Anggota DPD Dan DPR RI Bahas Masalah Ambon New Port

Paguyuban Maluku Temui 7 Anggota DPD Dan DPR RI Bahas Masalah Ambon New Port

0
Paguyuban Maluku Temui 7 Anggota DPD Dan DPR RI Bahas Masalah Ambon New Port
79 / 100
Metro, Jakarta – Organisasi Paguyuban Maluku temui 7 Anggota DPD dan DPR RI pada Jumat (8/4) di Gedung B, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas  rencana pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional di wilayah Maluku.

Pembangunan Ambon New Port direncanakan menjadi pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di wilayah Maluku, yang telah muncul sejak tahun 2010 dan mulai digembar-gemborkan tahun 2016 oleh Presiden Jokowi.

Kabar yang beredar, bahwa pemerintah akan membatalkan pembangunan Ambon New Port dengan alasan lokasi tersebut terdapat gunung api bawah laut dan ranjau bekas peninggalan perang dunia ke-2.

Anggota DPD RI, Nono Sampono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas semangat bersatu, berjuang demi kepentingan Maluku.

TRC PPA dan FOSKAPDA Santuni Kaum Dhuafa

“Atas nama kami berdelapan kita menyampaikan apresiasi dan hormat, ini merupakan vitamin bagi kita semua, kita berjuang demi kepentingan negeri yang kita cintai” ujar Nono Sampono di Ruang Sriwijaya Gedung B Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (08/04/2022).

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Satudarah Jakarta Marsyel Ririhena mengapresiasi Nono Sampono yang memfasilitasi pertemuan tersebut bersama 7 Wakil rakyat lainnya.

Marcel berharap pertemuan ini dapat mendengar secara langsung  tentang perkembangan proyek strategis Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN).

PMI Melawi Berikan Bantuan Kepada Korban Kebakaran

Anggota DPR RI fraksi Nasdem Abdullah Tuasikal menjelaskan dengan alasan pemerintah terkait lokasi yang tidak pas maka sebaiknya Pemerintah Provinsi Maluku memikirkan alternatif lokasi lain sehingga tetap akan terlaksana apalagi wilayah Maluku yang begitu luas.

Sementara itu anggota DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti permen nomor 18 tentang kebijakan penangkapan terukur, saya tolak itu kebijakan penangkapan ikan terukur, karena itu telah mencederai LIN, kebijakan penangkapan ikan terukur itu harus menjadi bagian dari LIN, bukan dibalik” kata Saadiah.

Menurut Saadiah, karena kebijakan penangkapan ikan terukur itu hanya mengatur aspek tangkap saja, tetapi LIN mengatur seluruhnya, dari hulu hingga hilir.

Harlah Ke-76, PC Muslimat NU Melawi Santuni Kaum Dhuafa

Selain itu Saadiah juga menyayangkan dengan alasan bahwa negara tidak ada anggaran untuk membangun ANP dan LIN. “Puncaknya itu yang dijawab oleh pak menteri bahwa memang negara tidak punya uang. Kita dapat apa dengan kontribusi 37%, masak kita tidak dapat apa-apa. Kalau katakan duit tidak ada, kami tidak bisa terima,” kata Saadiah.

Ia pun membandingkan dengan proyek pembangunan IKN Nusantara, dan kereta cepat Jakarta-Bandung, sementara di laut Maluku bertahun-tahun 3 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP ada di sana.

Mengakhiri pertemuan tersebut Nono Sampono menjelaskan awal mula Ambon New Port, dimana ANP muncul setelah pertemuan Nono Sampono, RJ Lino (saat itu direktur pelindo II) dan Murad Ismail sebelum dilantik sebagai Gubernur. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Nono Sampono.

Menurut Nono Sampono, ANP merupakan kebutuhan negara sebagai pelabuhan hubungan pusat logistik wilayah timur. Bukan saja dalam rangka mendukung aktifitas ekonomi tetapi sebagai penyanggah logistik pada situasi tertentu menyikapi perkembangan dan dinamika keamanan di kawasan dan lingkungan strategis Asia Pasifik.

Ketum DPP GPM Temui Duta Besar Rusia Terkait G20

Hadir 7 wakil rakyat Maluku antara lain, Mercy Barens (anggota DPR RI), Saadiah Uluputty (anggota DPR RI), Abdullah Tuasikal (anggota DPR RI), Hendrik Lewerissa (anggota DPR RI), Ana Latuconsina (anggota DPD RI), Novita Anakotta (anggota DPD RI) dan Nono Sampono (anggota DPD RI).**

GRIB Santuni Anak Yatim Dan Sunatan Massal

Artikulli paraprak Wakil Bupati Melawi Buka Secara Resmi Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022
Artikulli tjetër Perbandingan Harga BBM Di 3 Presiden
Badan Hukum Redaksi Metro Indonesia KOWARI : Gd. Dewan Pers lantai 3. Jl. Kebon Sirih No. 32 – 34 Jakarta Pimpinan perusahaan Lemen Kodongan Penasehat Hukum Prof, Sutan Nasomal, Leo Firmansyah, S.H Pimpinan Umum/Redaksi Penanggung Jawab Metro Indonesia Abdul Rachman Sertifikat Assesor LSP Pers Indonesia - BNSP Staf Redaksi/Redaktur Ade Shalahudin, Wati Herlina, Aulia Rahmani, Roliyah, Bendahara Aningsih Organisasi Jaringan media redaksisatu.id Serikat Pers Republik Indonesia Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Spiritual Siringo Ringo, Biro Provinsi Sumatera Utara Muhammad Amin Kabupaten Deli Serdang Ganda Pasaribu, Masmur Anuar Samosir, Kabupaten Pematang Siantar Sihol Pangabean Kota Medan Saut Patar H. Siregar, Muhammad Amin, Biro Deli Serdang Binder Sitanggang Kabupaten Samosir Adi Marbun Kabupaten Hasundutan Bantu Simanjuntak Kabupaten 50 Kota / Payakumbuh Jeri Permana Putra, SH, Biro Kabupaten Tanggerang Deka Satria Biro Provinsi DKI Jakarta Johan Lamtorang, Rizke Rasyida Jakarta Selatan Johan Lamtorang Jakarta Timur Rizke Rasyida Jakarta Utara Zulkarman, Aminoto, David Kaser Kota / Kabupaten Bogor Richard Purba (Biro), Hardadi, Lukas, Olo Sianturi, Rajak Broto, Padli, Rahmad Hidayat Lubis Kabupaten Purwakarta M. Yamin Henaulu Kabupaten Bondowoso Abdi Aliev Kabupaten Banyuwangi Raden Teguh Firmansyah, Abadi Kabupaten Melawi Ade Shalahudin Wartawan Metro Indonesia dilengkapi id card (produk Bank Mandiri) dan surat tugas Masa berlaku id card selama wartawan yang bersangkutan bertugas di Metro Indonesia Email : metroindonesia.id@gmail.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini