MELAWI,  metroindonesia,id – KPU Kabupaten Melawi mengikuti Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 17 Juli 2024 di Hotel Mercure Pontianak.

Rakor dan Bimtek ini dihadiri oleh Ketua KPU Melawi, Irfan Affandi, Sekretaris KPU Kabupaten Melawi, Nobertus Bujang Gurung, Kasubbag KUL, Pajar Kusuma, PPK Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi, Ardi Cahyadi, serta Bendahara Pengeluaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi, Medissa Hafezati Selebrita.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam acara ini, para peserta diberikan materi terkait prosedur pengelolaan dana hibah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mekanisme pelaporan yang jelas dan transparan.

Ketua KPU Melawi, Irfan Affandi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pengelolaan dana hibah harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk memastikan kelancaran dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Pengelolaan dana hibah yang tepat sangat penting untuk memastikan setiap tahapan pemilu dapat berjalan sesuai rencana. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana cara melaksanakan pertanggungjawaban dana dengan akuntabel,” ujar Irfan Affandi, Rabu (17/07/2024).

Sekretaris KPU Kabupaten Melawi, Nobertus Bujang Gurung, menambahkan bahwa kegiatan ini sangat membantu KPU dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan anggaran pemilu di tingkat kabupaten.

“Bimbingan teknis ini memberi kami bekal yang sangat bermanfaat dalam pengelolaan dana hibah secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas,” kata Nobertus Bujang Gurung.

Sementara itu, Kasubbag KUL, Pajar Kusuma, menjelaskan bahwa materi yang dibahas dalam rakor ini meliputi aspek administratif, teknis, dan keuangan dalam pengelolaan dana hibah yang harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

“Kami mempelajari berbagai cara untuk mengelola dana hibah dengan baik, serta memastikan setiap transaksi dan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas,” ujar Pajar Kusuma.

PPK Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi, Ardi Cahyadi, juga mengungkapkan pentingnya koordinasi antara semua pihak terkait dalam pengelolaan dana hibah.

“Koordinasi yang baik antara KPU dan pihak-pihak terkait sangat penting untuk menghindari kesalahan administrasi dan memastikan alokasi dana tepat sasaran,” kata Ardi Cahyadi.

Bendahara Pengeluaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi, Medissa Hafezati Selebrita, menyampaikan harapannya agar pelatihan ini dapat diterapkan dengan baik di lapangan.

“Dengan pengetahuan yang kami dapatkan di sini, kami yakin dapat mengelola dana hibah dengan lebih baik dan memastikan pertanggungjawaban yang akurat,” ujar Medissa Hafezati Selebrita.

Melalui Rakor dan Bimtek ini, KPU Kabupaten Melawi berharap dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana hibah Pemilu 2024, agar proses penyelenggaraan pemilu berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.

MELAWI, metroindonesia.id – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi bangsa, KPU Melawi memberikan santunan dan Doa Bersama Anak Yatim pada Selasa (16/07/2024) pukul 16.00 WIB, bertempat di Yayasan Bhakti Luhur, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh.

Pemberian santunan kepada anak yatim ini dipimpin oleh Plh. Sekretaris KPU Kabupaten Melawi, Radik Febrian, yang didampingi oleh jajaran sekretariat KPU Kabupaten Melawi. Acara ini turut dihadiri oleh beberapa anggota staf KPU dan masyarakat setempat.

Radik Febrian, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud perhatian terhadap anak-anak yatim, serta sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung kebersamaan dan kepedulian sosial.

“Sebagai bagian dari masyarakat, kami merasa perlu untuk memberikan sedikit perhatian kepada anak-anak yatim di sekitar kita. Selain itu, acara ini juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi,” ujar Radik.

Selain pemberian santunan, acara juga diisi dengan doa bersama untuk kebaikan anak-anak yatim dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemilu yang akan datang.

“Semoga santunan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik kita yang membutuhkan. Mari kita doakan bersama agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sukses dan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa,” tambah Radik.

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Beberapa orang tua anak yatim yang hadir juga menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh KPU Kabupaten Melawi.

Dengan kegiatan ini, Radik berharap dapat memberikan manfaat tidak hanya dalam bidang penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dalam membangun kebersamaan dan kepedulian sosial di masyarakat.

MELAWI, metroindonesia.id – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Melawi mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Daftar Pemilih dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024.

Rakor KPU yang berlangsung pada Kamis (11/7/2024) mulai pukul 09.00 WIB ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Hotel Amarantha, Nanga Pinoh ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk anggota KPU Kabupaten Melawi, staf sekretariat, serta perwakilan dari instansi terkait yang terlibat dalam penyusunan daftar pemilih.

Dalam Rakor tersebut, KPU Kabupaten Melawi fokus membahas berbagai langkah teknis untuk memastikan daftar pemilih yang akurat dan valid dalam Pemilu 2024. Ketua KPU Kabupaten Melawi, Irfan Affandi, menyampaikan pentingnya penyusunan daftar pemilih yang tepat sebagai langkah awal dalam memastikan pemilu yang bersih dan kredibel.

“Penyusunan daftar pemilih adalah salah satu tahap yang sangat krusial dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih terdaftar dengan benar dan tidak ada yang terlewatkan,” ujar Irfan Affandi.

Anggota Komisioner KPU Melawi Airin Fitriansyah, juga menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam proses penyusunan daftar pemilih yang akurat.

“Kami tidak bisa bekerja sendirian dalam hal ini. Koordinasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan, terutama untuk memastikan data pemilih yang valid dan menghindari adanya kesalahan atau data ganda,” kata Airin Fitriansyah.

Kasubbag Pendataan Pemilih, SE. Sujarwo, menjelaskan bahwa dalam rakor ini juga dibahas berbagai metode yang akan digunakan untuk memverifikasi data pemilih, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses pendataan.

“Kami akan memanfaatkan teknologi, seperti sistem Sidalih, untuk memverifikasi dan memastikan data pemilih yang terdaftar benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini sangat penting untuk menghindari masalah pada saat pemungutan suara,” kata Sujarwo.

Rakor ini juga melibatkan diskusi tentang mekanisme pemutakhiran data pemilih secara berkala, guna memastikan tidak ada pemilih yang terlewat atau salah terdaftar. KPU Kabupaten Melawi berharap dengan adanya koordinasi yang baik dan pemahaman yang sama antara semua pihak terkait, proses penyusunan daftar pemilih dapat berjalan lancar dan menghasilkan data pemilih yang akurat dan sah.

Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Melawi menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan transparan dan demokratis, dengan dasar penyusunan daftar pemilih yang tepat dan akurat.

KALBAR-MELAWI, Metroindonesia.id – Direktur Utama PT Infinitas Merah Putih(PT IMP) Rita Tjung mempertanyakan hasil sidang Komisi Etik Polri kepada oknum Polisi atas nama IPDA J yang digelar  oleh Polda Kalbar pada Rabu, 17 Januari 2024 lalu atas laporan perbuatan tidak menyenangkan dan dugaan laporan palsu yang ditujukan kepada keluarganya.

Menurut keterangan Rita Tjung yang diperoleh dari stafnya, pada  Rabu, 28 Juni 2023 lalu, kantor PT IMP yang beralamat di Jalan Juang Nomor 34 sekitar pukul 15.30 WIB didatangi oleh suaminya Eddy Hartono Tanuwidjaja  bersama IPDA J untuk meminta uang perusahaan.

“Saat kejadian Eddy Hartono Tanuwidjaja statusnya masih suami saya dan komisaris di PT IMP. Namun kedatangannya ke kantor saat itu untuk mengambil uang perusahaan secara paksa dengan di kawal oleh oknum Polisi. Informasi dari staf saya, IPDA J yang dibawa Eddy Hartono diketahui menjabat sebagai PS Kapolsek dan kedatangan mereka juga tidak dapat menunjukkan surat perintah,” terang Rita Tjung, Selasa, 9 Juli 2024 saat di konfirmasi via seluler.

“Bukti rekaman cctv di kantor pada saat kejadian juga kita punya. Bahkan sampaii kami minta bantuan Kaposlek Nanga Pinoh yang langsung datang pada saat itu. Pengursakan cctv oleh Asin Tono alias Sinko juga ada dan sudah kami laporkan namun tidak ada tindak lanjut mengenai kasus itu,” imbuh Rita Tjung.

Lanjut Rita, pada Jumat, 9 Juli 2023 PT IMP secara resmi mengirim surat laporan pengaduan polisi kepada Polres Melawi. Pada Jumat, 22 September 2023 Polres melawi mengirim surat kepada dirinya terkait pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atas pengaduannya.

“Pada Rabu, 17 Januari 2024 kami mendapat surat panggilan dari Polda Kalbar untuk menghadiri sidang komisi etik Polri sebagai saksi atas dugaan pelanggaran Perkap nomor 7 tahun 2022 yang dilakukan oleh oknum IPDA J. Sampai saat ini saya tidak tahu hasil sidang Komisi Etik Polri, sampai saat ini IPDA J masih terlihat menjabat sebagai Kapolsek,” jelas Rita.

Terpisah, Kapolres Melawi AKBP Muhammad Syafi’i saat dikonfirmasi via pesan whatsapp mengaku bahwa hasil putusan sidang Komisi Etik Polri dari Polda Kalbar sudah keluar.

“Sudah lupa coba kita tanyakan dulu, Polda yang sidangkan. Atau coba tanya langsung kepada IPDA J,” pungkas Kapolres.

Redaksi metroindonesia.id masih terus berusaha mendapatkan informasi terkait hasil putusan sidang Komisi Etik Polri atas kasus tersebut  dan berusaha menghubungi Humas Polda Kalimantan Barat namun hingga  berita ini diterbitkan belum mendapatkan keterngan resmi mengenai hasil putusan Sidang Etik Polri terkait kasus tersebut.