Hal tersebut disampaikan pimpinan direktur utama PT Metro Indonesia Online kepada media saat proses penggantian stiker iklan aplikasi lain ke aplikasi Qmove.(16/5).

PT Metro Indonesia Online, merupakan perusahaan media publikasi juga bergerak dibidang jasa angkutan barang (cargo) sebagai Badan Usaha Milik Wartawan (BUMW).

Kepada media, A. Rachman selaku Direktur Utama menyampaikan alasan penggantian dan penggunaan aplikasi menyampaikan “saya merasa penggunaan aplikasi Lain  sudah tidak cocok lagi digunakan, banyak perbedaan mencolok dengan aplikasi Qmove sekarang yang tidak memberatkan ke pengemudi” ujarnya.

1. Apk lain tidak memberi peluang kepada pengemudi untuk melakukan negoisasi harga, Qmove memberi peluang untuk itu dan tidak tercatat sebagai pelanggaran.

2. Untuk memulai operasional pengemudi dibebankan biaya jaminan dan saldo yg cukup untuk memenuhi potongan komisi dan pajak antar 20 – 25 % , Qmove tidak ada uang jaminan dan potongan komisi, namun memberikan bonus bagi pengemudi yg menyelesaikan pekerjaan.

3. Apk lai  menerapkan denda penalty bagi pengemudi sebesar Rp 200.000 ketika tidak mengupdate stiker setiap bulannya, sedangkan Qmove hanya meniadakan pembayaran iklan kepada pengemudi.

4. Harga yang ditawarkan Apk lain pada aplikasi adalah pendapatan kotor, sebelum dilakukan pemotongan komisi dan pajak, sedangkan Qmove menawarkan pendapatan bersih + bonus penyelesaian order.

5. Apk lainmenerapkan potongan komisi lebih murah hanya 20 % bagi kendaraan berstiker, Qmove menerapkan penerima order prioritas bagi kendaraan yang berstiker

Dari 5 point diatas, diharapkan kemajuan dan kesejahteraan para pengemudi angkutan barang semakin membaik, terutama pada perawatan kendaraan yang harus selalu prima.

Proses penggantian stiker berlangsung dikantor PT Metro Indonesia Online jenis pickup L 300 dan Engkel Box oleh staf admin Qmove  Ebew bersama dua rekannya Nico dan Zaki

Sangat diharapkan Qmove menjadi aplikasi pertama dan yang terakhir dalam mengubah kekacauan perang tarif di industri jasa angkutan barang, dan menjadi pelopor keselamatan dalam berkendara.

Link aplikasi Qmove download :

https://s.qmove.com/LTcJpkvCA2m link untuk pengirim.

https://s.qmove.com/LTcJg2WGS0F link untuk oengemudi

Takjil yang di bagikan Kades sendiri membeli langsung dari pedagang yang berjualan di daerah pertigaan tegalurung.

Kepala desa Tegalurung “Toto Nur’Anwari saat di temui awak media ia mengatakan.”Takjil tersebut saya membeli langsung dari pedagang lalu di bagikan untuk warga yang melintas sekitaran pertigaan jalan tegalurung, dengan berbaginya takjil ini pemdes desa tegalurung punya perhatian simpati terhadap warga nya di bulan penuh berkah ini.”Ungkapnya.

“Harapan kami semoga dengan kehadiran kegiatan berbagi takjil ini bisa di terima oleh warga.”katanya.

Semoga masyarakat desa tegalurung selalu menjaga kerukunan dalam lingkungan dalam menjalankan ibadah puasa sehingga menjadi desa yg kondusif untuk mencapai di hari kemenangan yaitu idul fitri.”Pungkasnya. (Dra).

Kegiatan berbagi takjil ini dilaksanakan pada Senin, (23/02/2026) sore di jalan Provinsi Km. 2 Kecamatan Nanga Pinoh, dengan sasaran para pengendara, masyarakat sekitar, serta warga yang melintas menjelang waktu berbuka puasa.

Kapolres Melawi AKBP Harris Batara Simbolon mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah.

“Melalui kegiatan berbagi takjil ini kami ingin mempererat hubungan antara Polri dengan masyarakat. Kehadiran Polri di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman, sekaligus memperkuat silaturahmi,” ujar Kapolres.

Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mendekatkan diri kepada masyarakat serta menunjukkan bahwa Polri selalu hadir dan siap melayani masyarakat dalam berbagai situasi.

Kegiatan berlangsung dengan penuh keakraban. Masyarakat tampak antusias menerima takjil yang dibagikan langsung oleh Kapolres Melawi bersama jajaran dan Bhayangkari.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan baik antara Polri dan masyarakat semakin erat serta mampu menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Melawi selama bulan Ramadhan.

AT secara tegas membantah seluruh tuduhan yang dinilainya tidak berdasar dan cenderung mencemarkan nama baik. Dalam klarifikasinya kepada media, AT menegaskan bahwa pemberitaan tersebut tidak pernah dikonfirmasi kepadanya dan sarat dengan asumsi sepihak.

“Saya membantah dan menyatakan dengan tegas bahwa seluruh tuduhan dalam pemberitaan itu tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum apa pun,” kata AT. Senin (16/2/2026).

AT menjelaskan, warung kopi yang ia kelola di Pasar Melawi merupakan usaha legal yang bergerak di bidang kuliner dan tempat berkumpul masyarakat. Menurutnya, tidak pernah ada aktivitas jual beli ataupun penampungan emas ilegal seperti yang dituduhkan.

“Warung kopi saya murni usaha kuliner. Tidak pernah ada transaksi emas, apalagi penampungan emas ilegal,” bantahnya.

Ia juga membantah adanya ruangan khusus di belakang warung kopi yang disebut-sebut digunakan untuk transaksi emas. AT menyebut informasi tersebut sebagai rekayasa yang tidak pernah dibuktikan.

“Tidak ada ruangan khusus untuk transaksi emas. Itu hanya asumsi dan karangan tanpa fakta,” tegasnya.

Lebih lanjut, AT menyayangkan narasi dalam pemberitaan yang menyebut dirinya memiliki bekingan serta telah mengkondisikan pihak-pihak tertentu agar usahanya berjalan aman. Menurutnya, tuduhan tersebut sangat serius dan berpotensi menyesatkan opini publik.

“Tudingan soal bekingan dan pengkondisian aparat itu sangat berbahaya. Itu bukan hanya mencemarkan nama baik saya, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum,” katanya.

AT juga menegaskan bahwa hingga saat ini dirinya tidak pernah diperiksa ataupun ditetapkan dalam proses hukum terkait dugaan penampungan emas ilegal. Ia juga menyatakan kesiapannya jika sewaktu-waktu diminta klarifikasi oleh aparat berwenang.

“Saya siap dan kooperatif jika ada pemeriksaan resmi. Saya yakin karena saya tidak melakukan perbuatan melanggar hukum,” ucapnya.

Terkait pemberitaan tersebut, AT meminta media yang bersangkutan untuk memuat hak jawab secara proporsional sesuai Undang-Undang Pers. Ia berharap masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

“Saya minta media menjalankan prinsip jurnalistik yang berimbang dan melakukan konfirmasi sebelum menuduh seseorang,” ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan AT juga akan menempuh langkah hukum apabila pemberitaan serupa terus disebarkan tanpa dasar yang jelas.

“Jika tuduhan-tuduhan seperti ini terus berulang dan merugikan saya secara pribadi maupun usaha, saya akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya AT.

AT juga menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat, termasuk Polda Kalbar untuk menindak siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Ia berharap klarifikasi ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan berimbang kepada masyarakat di Kabupaten Melawi. (Tim).

Ali Uhan mengatakan pelantikan ini menjadi momentum penting bagi IAFT dalam memperkuat peran alumni Fakultas Teknik Universitas Panca Bhakti di Kabupaten Melawi, khususnya dalam menjalin silaturahmi, mempererat kebersamaan, serta berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.

“IAFT Universitas Panca Bhakti sendiri telah terbentuk sejak tahun 1990. Sejak awal berdirinya, organisasi ini menghimpun alumni Fakultas Teknik yang tersebar di di Provinsi Kalimantan Barat, Adapun Pengurus Daerah yang sudah terbentuk yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Landak, dan Melawi. Keberadaan IAFT menjadi wadah strategis untuk menjaga hubungan antaralumni lintas daerah dan lintas generasi,” terang Ali Uhan.

”Diharapkan, Pengurus Daerah Kabupaten Melawi periode 2023–2027 mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi alumni maupun masyarakat,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, ketua IAFT Kabupaten Melawi Tusep Eka Burang, S.T., M.AP menyampaikan komitmen untuk menjadikan IAFT sebagai organisasi yang solid, inklusif, dan berdaya guna. Tujuan utama adalah menjaga silaturahmi serta membangun kebersamaan di antara sesama alumni Fakultas Teknik Universitas Panca Bhakti, sekaligus mendorong peran alumni dalam mendukung pembangunan, khususnya di bidang teknik dan infrastruktur.

“Dengan terbentuknya Ikatan Alumni Fakultas Teknik di Kabupaten Melawi dapat menjadi wadah strategis untuk mengonsolidasikan data alumni yang tersebar di Kabupaten Melawi. Dengan adanya konsolidasi data yang terstruktur dan akurat diharapkan mampu memperkuat jejaring alumni, meningkatkan koordinasi program, serta mendorong kontribusi nyata alumni Fakultas Teknik dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Melawi,” ujar Tusep yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Melawi ini.

“Kita sama sama mengetahui penggunaan knalpot kendaraan tidak sesuai dengan spesifikasi sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dengan suara yang memekakkan telinga akibat kebisingannya serta aksi berbahaya balapan liar akan kami tindak tegas mulai dari sanksi pencopotan knalpot, tilang dan kendaraan akan kami amankan hingga pemanggilan orang tua dengan surat pernyataan,” tegas AKP Pipit, (04/02/2026).

Pipit menambahkan himbauan dan penyebaran brosur baik secara langsung melalui pemberitaan media telah kami lakukan. Peran serta dari semua pihak dan instansi terkait sangat penting terutama orang tua, AKP Pipit menerangkan peran serta ini akan lebih dapat menekan penggunaan knalpot dan aksi balapan liar yang dilakukan.

“Kendaraan yang menggunakan knalpot brong yang digunakan untuk aksi berbahaya balapan liar tidak mungkin tidak dibawa pulang dan tidak mungkin tidak diketahui orang tuanya, untuk itu kami mengajak bersama cegah aksi ini,” pinta AKP Pipit.

Operasi Keselamatan Kapuas 2026 bertujuan menciptakan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran (Kamseltibcar) lantas serta kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Melawi untuk tertib berlalu lintas menjelang Operasi Terpusat Ketupat Kapuas 2026.

Ketua Forum Pemuda Dayak (Fopad) Kabupaten Melawi mendukung, menyambut baik sikap tegas yang dilakukan serta siap mendukung langkah Polres Melawi sebagai wujud hadirnya Polri di tengah masyarakat.

“Secara pribadi dan organisasi kami sangat mendukung langkah tegas yang dilakukan, knalpot Brong sangat menganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat apa lagi dengan aksi berbahaya balapan liar yang dilakukan dan untuk itu kami meminta Polres Melawi bersama instansi terkait untuk tidak ragu melakukan penegakan aturan hukum yang berlaku,” tegas Saleh Tapa.

Saleh Tapa menambahkan, aksi berbahaya balapan liar dengan kecepatan tinggi sering terjadi di jalan juang pada malam hari, di jembatan Melawi II dan di jalan Kota Baru Km 7 serta di jalan belakang Kantor Bupati, tentu ini sangat berbahaya untuk diri sendiri dan orang lain.

“Ketegasan yang dilakukan pihak Kepolisian dan pihak terkait hendaknya di dukung oleh semua pihak khususnya orang tua, Kabupaten Melawi di kenal dengan Kota Juang Bumi Uranium jangan di cemari tindakan yang tidak terpuji, sekali lagi kami menyampaikan bahwa kami siap mendukung langkah tegas Polri,” pungkas Saleh.**

Kapolres menegaskan bahwa pembakaran hutan dan lahan dilarang keras, baik untuk membuka kebun, ladang, maupun dengan alasan apa pun. Tindakan tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak luas seperti kabut asap yang membahayakan kesehatan masyarakat serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Selain melanggar hukum, kebakaran lahan sangat berpotensi meluas dan sulit dikendalikan, terutama saat musim kemarau,” tegas AKBP Harris Batara Simbolon, Kamis, (22/01/2026).

Kapolres juga mengajak masyarakat untuk tidak meninggalkan api dalam kondisi menyala di kawasan hutan dan lahan, termasuk saat membakar sampah atau melakukan aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan percikan api.

Selain itu, masyarakat diminta untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian setempat apabila mengetahui atau menemukan adanya kebakaran hutan dan lahan, agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin sebelum api meluas.

“Peran serta masyarakat sangat penting dalam mencegah karhutla. Mari kita jaga lingkungan bersama demi keselamatan dan kesehatan kita semua,” tambahnya.

Polres Melawi berkomitmen untuk terus melakukan upaya pencegahan, sosialisasi, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Narasi yang mengklaim bahwa dana tersebut diberikan kepada oknum LSM dan oknum wartawan untuk mengamankan aktivitas kayu ilegal dinilai sebagai tuduhan tidak berdasar yang mencederai integritas profesi di wilayah tersebut.

Lilik Hidayatullah, perwakilan wartawan di Kabupaten Melawi, membantah dengan tegas terhadap isi pemberitaan yang dimuat oleh Kalimantan Post Online. Yang berjudul “ APH Diuji: Diduga Jalur Kayu Ilegal Melawi–Sintang Dikuasai Mafia, Nama Bos Disebut, Setoran Rp500 Ribu per Pickup Mengalir Bebas” yang terbit pada Selasa, (20/01/2026).

Lilik Hidayatullah menilai berita tersebut sangat tidak berimbang dan jauh dari standar jurnalistik. Ia menambahkan bahwa generalisasi tersebut sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip jurnalistik.

“Pemberitaan tidak melalui proses konfirmasi dan menyebut oknum wartawan secara umum tanpa bukti yang jelas. Ini mencederai marwah pers dan menimbulkan stigma negatif terhadap wartawan yang selama ini bekerja secara profesional di Melawi,” tegas Lilik. Rabu (21/1/26).

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris DPC LSM Projamin Kabupaten Melawi, Agus Husni. Ia menegaskan bahwa organisasinya selama ini aktif menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan tidak pernah terlibat dalam praktik pembiaran kegiatan ilegal.

“Kami dari LSM Projamin tidak pernah terlibat dalam praktik pembiaran ataupun perlindungan terhadap kegiatan ilegal. Tuduhan yang disampaikan tanpa bukti dan tanpa konfirmasi ini jelas merugikan dan mencemarkan nama baik LSM,” ujar Agus. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, ia meminta media terkait segera memberikan klarifikasi terbuka.

“Kami meminta ada klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka agar tidak terus menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” pintanya.

Dari sisi pelaku usaha, Supri, seorang pengusaha mebel yang namanya turut disebut dalam pemberitaan, menjelaskan bahwa terdapat kekeliruan data faktual yang sangat mencolok. Ia mengungkapkan bahwa dokumentasi foto yang digunakan media tersebut merupakan stok lama yang tidak relevan dengan situasi terkini.

“Foto-foto itu adalah dokumentasi lama dan tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Beberapa hari terakhir tidak ada kayu olahan yang diangkut. Kalau pun ada pickup yang membawa kayu ke Sintang, itu hanya untuk kebutuhan pembangunan perumahan, bukan untuk diperjualbelikan secara ilegal,” ungkap Supri.

Supri juga membantah secara mutlak adanya skema uang “backup” sebesar Rp500.000 per armada. Mengenai hubungannya dengan rekan media, ia meluruskan bahwa hal tersebut hanyalah bentuk solidaritas sosial dan bukan upaya penyogokan.

“Saya pastikan tidak pernah ada setoran seperti yang diberitakan. Kalau selama ini ada teman-teman media datang dan saya membantu sekadarnya, itu sebatas berbagi rezeki, misalnya membantu minyak. Itu bentuk kebiasaan membantu, bukan perlindungan atau uang pengamanan,” jelasnya.

Ia sangat menyayangkan pemberitaan yang tidak mengutamakan verifikasi. “Wartawan itu terikat kode etik. Harus ada konfirmasi, keberimbangan, dan verifikasi. Jangan sampai berita yang tidak utuh justru merugikan banyak pihak,” pungkasnya.

Meski menyampaikan bantahan atas pemberitaan tersebut, seluruh pihak terkait menegaskan bahwa mereka tetap mendukung penuh upaya penegakan hukum atas segala bentuk kejahatan kehutanan di wilayah Melawi.

Namun, mereka mengingatkan agar wartawan tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, menghormati asas praduga tak bersalah, serta memastikan setiap informasi yang dipublikasikan telah melalui proses verifikasi yang ketat agar tidak menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik di tengah masyarakat.

Ketua Tim Investigasi LIBAS, Jasli Harpansyah, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan beberapa titik kebocoran pada jaringan pipa distribusi air. Kebocoran tersebut terjadi pada bagian sambungan pipa yang diduga menggunakan material pipa PVC yang tidak memenuhi standar teknis proyek air bersih.

“Kami menemukan rembesan hingga kebocoran air di beberapa titik sambungan pipa. Indikasinya kuat bahwa material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi, sehingga menyebabkan jaringan tidak berfungsi optimal,” ujar Jasli Harpansyah saat meninjau lokasi, Minggu (18/01/2026).

Selain itu, tim LIBAS juga mencatat adanya pemasangan meter air yang tidak beraturan. Di beberapa rumah warga, ditemukan dua unit meter air terpasang dalam satu halaman, tanpa penjelasan yang jelas dari pihak pelaksana proyek maupun PDAM Tirta Melawi.

“Kondisi ini membingungkan warga. Ada satu rumah yang justru memiliki dua meter air, sementara ada rumah lain yang belum terpasang sama sekali. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan di lapangan,” tambahnya.

Masalah lain yang disoroti LIBAS adalah minimnya informasi kepada masyarakat. Hingga saat ini, warga Desa Poring mengaku belum mengetahui secara pasti kapan jaringan air bersih tersebut akan mulai beroperasi dan bisa dimanfaatkan secara normal.

Beberapa warga menyatakan harapannya agar PDAM Tirta Melawi segera melakukan perbaikan menyeluruh dan memberikan kejelasan jadwal operasional jaringan air bersih tersebut.

Menanggapi temuan ini, LIBAS berencana menyampaikan laporan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Melawi, PDAM Tirta Melawi, serta pihak terkait lainnya agar dilakukan evaluasi dan perbaikan segera.

LIBAS juga meminta aparat pengawas internal maupun eksternal untuk menelusuri lebih lanjut dugaan penggunaan material tidak standar serta potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.