MELAWI, metroindonesia.id – Kepolisian Resor (Polres) Melawi resmi menggelar Operasi Zebra Kapuas 2025 yang berlangsung mulai tanggal 17 hingga 30 November 2025 mendatang. Tahun ini, operasi mengusung tema “Mewujudkan Kamseltibcar Lantas yang Aman, Nyaman, dan Tertib Menjelang Operasi Lilin 2025.”

Kapolres Melawi melalui Kasat Lantas Polres Melawi, IPTU J Effendy Kusuma, S.A.P., M.H., menyampaikan bahwa Operasi Zebra Kapuasmerupakan langkah strategis kepolisian untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas, menurunkan potensi kecelakaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban di jalan raya.

“Menjelang pelaksanaan Operasi Lilin 2025, kita perlu memastikan kondisi lalu lintas di Kabupaten Melawi berjalan lebih tertib, aman, dan lancar. Operasi Zebra menjadi momentum untuk menanamkan kembali kedisiplinan berkendara,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan operasi, Polres Melawi akan mengedepankan kegiatan preventif, preemtif, dan penegakan hukum secara selektif terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, di antaranya, Pengendara yang tidak memakai helm SNI dan sabuk keselamatan, Pelanggaran melebihi batas kecepatan, Penggunaan ponsel saat berkendara, Berkendara di bawah pengaruh alkohol, Pengendara dibawah umur, Pelanggaran arus dan melawan arah, Balap liar di jalan raya, knalpot tidak sesuai spesifikasi, kendaraan overload dan overdimension serta berbonceng lebih dari satu orang.

Selain penindakan, jajaran Satlantas juga melaksanakan public address, sosialisasi ke sekolah-sekolah, pemasangan spanduk imbauan, hingga patroli dialogis untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat.

Polres Melawi berharap masyarakat dapat mendukung pelaksanaan operasi ini dengan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, sehingga tercipta situasi Kamseltibcar yang kondusif menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.

“Kami mengajak seluruh warga Melawi untuk bersama-sama menciptakan suasana berkendara yang aman, tertib, dan nyaman. Kepatuhan masyarakat adalah kunci keberhasilan operasi ini,” tambahnya.

Dengan pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2025 ini, Polres Melawi menargetkan peningkatan disiplin berlalu lintas serta penurunan pelanggaran maupun kecelakaan sebagai bentuk kesiapan menuju Operasi Lilin 2025.

Padangsidimpuan I metroindonesia.id – Ketua Lembaga Pengawas Aset dan Keuangan Negara (LPAKN) Kota Padangsidimpuan merespon atas keluhan tagihan PDAM yang meningkat hingga 100 persen.

Akhir Son Karo Karo meminta agar pemerintah daerah dan PDAM responsif terhadap banyaknya keluhan masyarakat atas membengkaknya pembayaran tarif rekening air di Kota Padangsidimpuan yang hampir 100 %.Rabu ( 5 Nov 2025).

“Kepada Walikota,Pengawas/Komisaris PDAM Kota Padangsidimpuan,agar merespon dan memberi penjelasan yang jelas kepada pelanggan/masyarakat terkait pembengkakan pembayaran rekening air yang dialami pelanggan PDAM Kota Padangsidimpuan,agar tidak ada dugaan bahwa PDAM dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan berbuat semena mena dan tidak berpihak ke pada masyarakat”.ucapnya menanggapi keluhan dan adanya aduan dari salah satu pelanggan yang enggan di beritakan namanya terkait hal tersebut.

“Dari analisa dan keadaan ekonomi masyarakat sekarang ini,tagihan air yang mulanya pada Bulan Oktober cuma Rp.270.000,00,pada Bulan November meroket mencapai Rp 483.700,00,yang mana menurut Akhir Son Karo Karo bahwa kenaikan yang sangat fantastis ini sangat memberatkan masyarakat pelanggan dan seharusnya menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Daerah,jangan sampai keadaan ini jadi isu liar yang melebar dan mengambang,sehingga mengakibatkan ketidak kondusif an suasana akibat adanya kekeliruan persepsi masyarakat nantinya”.

“Hal ini dirasa perlu segera dilakukan agar ada penyelesaian,karena kita menduga,bahwa ada sesuatu yang harus diusut agar citra dan nama baik pemerintah tetap terjaga,apalagi hal ini terkait dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yakni air,” imbuhnya.

Jika indikasi yang kita duga terjadi dan mungkin dikarenakan adanya kesalahan dalam mencatat meteran,maka pihak PDAM seyogyanya segera melakukan perbaikan dan melakukan permintaan maaf kepada pelanggan yang dirugikan akibat kelalaian tersebut dan segera menata ulang manajemen PDAM Padangsidimpuan”.

Dari hasil penelusuran yang di lakukan di lapangan,memang tak di pungkiri bila ada dugaan telah terjadinya Mark Up tarif air,sebab,banyak di temukan bahwa struk pembayaran dan angka meteran yang tertera tidak sesuai fakta.

Kita akan terus menyuarakan hal ini sampai ada perbaikan dan tanggapan dari instansi terkait,sambung Akhir Son,sehingga sangat perlu adanya perhatian khusus dari DPRD dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan agar kepercayaan masyarakat pada PDAM sebagai perusahaan tunggal penyedia air di Kota Padangsidimpuan kembali pulih.

Terakhir,Akhir Son mengingatkan,bahwa bila mengacu pada UU No.8 Tahun 1999 pada Bab III Bagian Pertama Pasal 4 tentang konsumen di katakan bahwa konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,hak untuk mendapatkan kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian,apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,hak untuk mendapatkan advokasi,perlindungan,dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.