Medan – Metroindonesia. id.-Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( AMPUH ) yakin kepada Kapolri akan proses laporan di Propam dan Bareskrim Polri sesuai hukum yang berlaku.Sabtu(31 Agus 2024).

Laporan AMPUH tentang DPO Baktiar Simanjuntak alias Bakti alias Manohara yang belum ditangkap ke Bareskrim dan laporan SKCK yang dikeluarkan Kapolres Padangsidimpuan kepada DPO akan diproses.

Demikian dikatakan aktivis AMPUH Salmi kepada awak media Metroindonesia.id.pada ( 31/08 ) di Medan.

Sebab institusi Polri yang menjadi taruhannya, bayangkan DPO ada di depan mata polisi, tetapi polisi tidak menangkap sang DPO, ujarnya.

Jangan karena segelintir oknum di Polres Padangsidimpuan lantas nama baik Polri makin buruk atau menambah krisis kepercayaan masyarakat kepada Polri, sebutnya.

Maksudnya, DPO bandar judi tidak akan mungkin dilindungi Polri, sebagaimana instruksi tidak ada kompromi kepada pelaku judi, apa lagi bandar judi, tandasnya.

Sekali lagi, AMPUH percayakan kepada Kapolri segera memprosesnya sesuai hukum yang berlaku tanpa tebang pilih, tutupnya.

Tapanuli Selatan – Metroindonesia.id.-Sebanyak 45 peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2024 melakukan studi lapangan (stula) di kedua instansi terkemuka yang ada di Provinsi Banten yakni, Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang diselenggarakan oleh Puslatbang KHAN LAN dan masing-masing peserta PKA dibagi dua kelompok yakni kelompok A dan B.

Kedatangan peserta PKA kelompok A disambut oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Banten Dr. Mahdani, SE, ST, M.Si, MM dan peserta kelompok B disambut oleh Sekretaris DPMPTSP Provinsi Banten, Ir. Tyas Utami, MM beserta jajarannya di kantor masing-masing, pada Rabu (28/8).

Dalam sesi lokus Kepala BAPPEDA Provinsi Banten, Dr. Mahdani, SE, ST, M.Si, MM memberikan wawasan mendalam tentang inovasi dan strategi yang telah diterapkan di instansi mereka. Diharapkan, melalui studi lapangan ini, peserta PKA dapat membawa pulang insights berharga yang dapat diimplementasikan di tempat kerja masing-masing untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sementara Sekretaris DPMPTSP Provinsi Banten Ir. Tyas Utami, MM mengaku senang menerima peserta diklat yang berkunjung ke Ibu Kota Provinsi Banten ini.

Disitu Tyas memaparkan mengenai pentingnya manajemen dalam pelayanan publik dimana hal ini merupakan elemen yang sangat penting bagi ASN agar menjadi pegawai yang berintegritas dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Lanjut Tyas, ia juga menyampaikan terkait sarana prasarana yang ada di Kantor PMPTSP dalam menunjang kinerja pegawai untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dimana ia menyebut di ruang pelayanan mereka juga mempunyai ruang untuk pelayanan disabilitas, dan ruang bermain anak, terangTyas.

Untuk itu ia meminta kepada para peserta pelatihan yang berhadir nantinya sepulang dari pelatihan agar memperhatikan proses pelayanan publik yang baik bagi daerahnya masing-masing.

Selain memberikan pemahaman mengenai pelayanan publik, ia juga mengungkapkan apa saja dari tugas Dinas PMPTSP dan bagaimana mereka melakukan koordinasi serta bimtek agar meningkatkan kinerja pegawai.

Terakhir Tyas menyampaikan, semoga orientasi lapangan yang dilakukan ini dapat menjadi bekal untuk peserta diklat ke depan dan ia berpesan agar terus belajar dan mengembangkan kompetensi diri, tutupnya.

Sebelumnya Pembimbing PKA III Waldi Ishaq menyampaikan Puslatbang KHAN RI wilayah Aceh melaksanakan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) III dan proses pendidikan dan pelatihan ini dilakukan dengan sistem pembelajaran baru yaitu Blended Learning.

Kegiatan itu dimulai pada tanggal 8 juli 2024 dengan pembelajaran Self Learning, yang dilanjutkan kembali dengan pembelajaran Distance Learning (zoom meeting) dan pembelajaran itu diawali pada tanggal 22 Juli hingga 8 Agustus 2024.

Sedang ditahap berikutnya Puslatbang KHAN juga melaksanakan secara Klasikal (tatap muka) dan kegiatan klasikal itu dimulai pada tanggal 15 sampai 26 Agustus 2024.

Kemudian pada tanggal 27 sampai 30 Agustus 2024 peserta PKA melakukan studi lapangan (stula) ke Provinsi Banten yang berada di dua instansi yakni BAPPEDA dan DPMPTSP. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman peserta maka dilakukan proses studi lapangan (stula) ke Provinsi Banten.

Adapun peserta PKA III angkatan III tahun 2024 yang mengikuti studi lapangan (stula) sebanyak 45 orang dan dibagi 2 kelompok yakni kelompok A dan B. Kedua kelompok itu berasal dari beberapa kabupaten/kota di Aceh dan Sumatera Utara.

Untuk kelompok A sebanyak 23 orang yang akan melakukan stula di Kantor Bappeda Provinsi Banten yakni :

1. Ester Butar Butar, SE
2. Open Misbah, SST, MPS, SP
3. Iin Muhaira, SE, MM
4. Mukhsin, SH, MH
5. Akbar Mirza, SSTP, M.Si
6. Hotmatua Rambe, S.Sos, M.Kes
7. Satria Darma, SKM, M.KM
8. Muda Bahlia, SE, M.Si
9. Dharma Sabri, ST, MM
10. Ismail Us, S.Pd, MPD
11. Sulhan Harahap, S.Sos
12. Novita Rohdearni Saragih, SKM, MSC, MA
13. Tua Ali Saib Siregar, SP
14. Dedy Isnandar, SE
15. Alfian, S.Sos, MM
16. Maryam, SE, MPD
17. Rachmad Saleh Solin, SI.KOM
18. Seri Yenni Daulay, S.Sos, MM
19. Muchlis, ST, MT
20. Azhari Sitompul, SH
21. Aminul Hajar, S.Sos
22. Irwan Siregar, SSTP
23. Maria Ulfa, ST, M.Si

Sedangkan untuk kelompok B sebanyak 22 orang yang akan melakukan stula di Kantor DPMPTSP Provinsi Banten yakni :

1. Mhd. Yusuf, S.Sos., MM
2. Bujang Sahputra, S.Kom
3. Eliyana Syahpitri, S.Sos
4. Iwan Hidayat Siregar, S.AP
5. Ramnah Sinaga, S.Pd.SD., MPD
6. Indra Martua Nasution, SH
7. Risda Zuraida, SE
8. Yusnidar, S.Si
9. Hombang M Tampubolon, S.STP., M.SP
10. Arwan Siregar, S.Sos
11. Puan Meirina Matondang, SS., M.Si
12. Skar Fharaby, ST., MT
13. Das Tanta Tarigan, S.Sos
14. dr. Nuraihan., MKM
15. Ali Nurakhmad Siregar, ST., M.Sc
16. Puput Mashuri, S.Sos
17. T. Musrizal, SE
18. Mulyadi, SH., MH
19. Arie Ferdian Lubis, S.Si
20. Mairiza, S.STO., M.Si
21. Rima Eved Handedy, ST., M.SP
22. Mery Sutrisna, S.STP., M.Si

Dalam kegiatan stula para peserta difokuskan untuk mengcapture mengenai profil instansi lokus, keunggulan (key success factors) keunggulan stretagi manajem kinerja pelayanan publik, keberlangsungan keunggulan strategi dan manajemen pelayanan publik serta lesson learnt hasil studi lapangan.

Lalu juga peran kepemimpinan, inovasi layanan, kompetensi dan pemberdayaan SDM, pembangunan jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan, penerapana manajemen kerja, penerapan manajemen risiko, planning & budgeting serta pemanfaatan teknologi, terang Waldi.

“Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peserta dalam memahami dan mengadopsi praktik terbaik yang diterapkan oleh kedua instansi,” harap Waldi.

Adapun peserta PKA Angkatan III Tahun 2024 didampingi pihak Puslatbang KHAN diantaranya Bapak Edy Saputra, SH, MH, dan Coach Asri Diana, SE, M.Si.

Padangsidimpuan – Metroindonesia.id.-Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pemotongan Alokasi Dana Desa sebesar 18% setiap Desa se – Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2023 masih bergulir di Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan, kasus ini masih jelas dalam ingatan masyarakat Kota Padangsidimpuan.Sabtu(31 Agu 2024).

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan Dr. Lambok MJ Sidabutar, SH. MH Dalam Konfrensi Pers nya Selasa 30/7/2024 mengatakan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan telah menemukan fakta pemotongan Alokasi Dana Desa sebesar 18% setiap Desa se-Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2023, untuk itu penyidik perlu mengkonfirmasi Irsan Efendi Nasution terkait adanya Dokumen – Dokumen yang ditanda tangani Irsan Efendi Nasution dalam Kapasitasnya sebagai Walikota Padangsidimpuan Periode 2018 – 2023.

Dalam konfrensi pers tersebut Kajari Kota Padangsidimpuan mengungkapkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan telah menyampaikan Surat Pemanggilan Kepada Irsan Efendi Nasution, Kajari juga meminta agar yang bersangkutan Koperaktif untuk memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan sebagai saksi dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Alokasi Dana Desa Sebesar 18% setiap Desa Se-Kota Padangsidimpuan pada Tahun Anggaran 2023.

Dikutip dari laman Harian Tabagsel terbit 13 Agustus 2024, Praktisi Hukum yang juga Advokat senior, Ridwan Rangkuti menegaskan, bahwa Kejaksaan punya dasar yang kuat untuk jemput paksa mantan Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution.

“Sebab sudah 2 kali mangkir dari panggilan (sebagai saksi kasus dugaan pemotongan ADD TA 2023), untuk itu Kejaksaan punya dasar yang kuat untuk jemput paksa,” tegas Ridwan yang juga Ketua Dewan Penasehat Peradi Padangsidimpuan ke wartawan.

Sebelumnya beredar vidio Irsan Efendi Nasution sewaktu menjabat sebagai Walikota Padangsidimpuan, dalam vidio tersebut, Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution menyampaikan statmen di hadapan para Pendemo “bahwa saya adalah warga negara yang taat hukum, taat azas” Ujar Irsan Efendi Nasution Mantan Walikota Padangsidimpuan Periode 2018-2023.

Menanggapi perjalanan kasus Dugaan adanya Pemotongan Alokasi Dana Desa sebesar 18% setiap Desa Se-Kota Padangsidimpuan pada Tahun Anggaran 2023, Saut MT Harahap selaku Wakil Ketua I LSM Penjara-PN Provinsi Sumatera Utara menggungkapkan kepada awak media.

“Selama ini Irsan Efendi Nasution mantan Walikota Padangsidimpuan periode 2018-2023 tidak pernah menghadiri pemanggilan Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan sebagai saksi kasus dugaan Adanya Pemotongan ADD sebesar 18% setiap Desa Se-Kota Padangsidimpuan dan diketahui yang bersangkutan tidak pernah berada di Kota Padangsidimpuan namun pada Kamis 29/8/2024 Irsan Efendi Nasution hadir ditengah-tengah pendukungnya, hal ini menimbulkan analisa saya bahwa Irsan Efendi Nasution memandang sebelah mata pemanggilan Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan kepada dirinya sebagai saksi kasus Pemotongan ADD sebesar 18%, atau dugaan saya telah terjadi kesepakatan jahat antara Kejari Kota Padangsidimpuan dengan Irsan Efendi Nasution selaku Mantan Walikota Padangsidimpuan dan Patut diduga Dari mulai tingkat Kejangsaan Agung sampai ketingkat Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan menerima *”sesuatu”* dari mantan Walikota Padangsidimpuan tersebut“. Ujar Saut MT Harahap

Selanjutnya Saut MT Harahap mengatakan, “Semestinya Kejari Kota Padangsidimpuan sudah mengeluarkan surat pemanggilan paksa kepada Irsan Efendi Nasution namun hal itu tidak dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan, Ada apa dengan Kejari Kota Padangsidimpuan…??? Apakah Kejari Kota Padangsidimpuan *”Menutup Mata”*…??? Sudah jelas-jelas Irsan Efendi Nasution di *”Depan Mata”* Kejari Kota Padangsidimpuan tidak melakukan Tindakan Hukum”. Ungkap Saut MT Harahap.

“Dengan hadir nya Irsan Efendi Nasution ditengah-tengah pendukungnya pada hari Kamis 29/8/2024, seolah-olah Ia menunjukkan kepada Masyarakat Kota Padangsidimpuan, memandang sebelah mata pemanggilan Kejaksaan Negeri Kota Padangsidimpuan terhadap dirinya, sungguh sangat Ironis peristiwa ini, karena Kasus Dugaan adanya Pemotongan ADD sebesar 18% mempertaruhkan marwah kejaksaan dan kasus ini tidak luput dari pantauan masyarakat Kota Padangsidimpuan”. Tutup Saut MT Harahap.