TAPANULI SELATAN – Metro Indonesia.id.

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu mengatakan dengan membayar zakat dapat menghidupkan suatu wilayah maupun Negara.

Hal itu disampaikannya pada saat menghadiri sosialisasi optimalisasi zakat, infaq dan shodaqoh di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Rabu (24/4).

Dolly menyampaikan harta yang sudah dicari dan cukup untuk diri sendiri dan keluarganya ataupun telah memiliki persediaan tidak boleh dihentikan alirannya. “Harta yang dibagikan bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa juga menghidupkan suatu wilayah bahkan negara,” tuturnya.

Lebih lanjut Dolly menyinggung betapa pentingnya zakat bagi umat muslim dan Ia sedikit mengulas sejarah umat muslim dikala berkabung atas wafatnya Nabi Muhammad SAW, namun muncul gerakan hendak memisahkan antara sholat dan zakat. Dimana ada yang berpendapat bahwa jika sudah melaksanakan sholat tak wajib lagi membayar zakat. Namun, hal tersebut diperangi oleh Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq.

“Tidak boleh seseorang yang sudah sholat tapi dia tidak berzakat padahal dia mampu,” tegas Dolly.

Maka Dolly berharap kepada seluruh ASN di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapat menyalurkan zakatnya demi keberkahan di bumi Tapanuli Selatan. Karena tidak ada satu agamapun yang melarang ataupun menghambat untuk berbagi.

Sementara untuk non muslim memang tidak diwajibkan untuk membayar zakat, namun mereka bisa menyalurkan sebagian penghasilannya secara sukarela berbentuk infaq maupun shadaqah. Dengan begitu bagi yang berpenghasilan kurang mampu dapat saling menikmati keberkahan dari yang berpenghasilan.

Disamping itu, Dolly juga mengingatkan agar tidak berpangku tangan terhadap masyarakat penerima zakat maupun infaq dan shodaqoh. Ia mengimbau agar tetap memperhatikan para mustahik sehingga suatu saat dapat merubah nasib menjadi bagian dari pemberi zakat dan bukan lagi penerima zakat.

“Karena sesuatu yang alami jika ia terhambat akan menjadi rusak dan mencari jalannya sendiri untuk keluar, maka harta yang ditimbun dapat menjadi sebuah penyakit. Untuk itu, dengan membersihkan harta dapat membawa keberkahan dan ketenangan hati, sehingga masyarakat yang menerima dapat merasakan ketenangan dan pada akhirnya roda sosial antara pemerintah dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ungkap Dolly.

Sementara itu, Sekda Tapsel Sofyan Adil menyampaikan bahwa untuk pengumpulan zakat dapat melalui bendahara di tiap-tiap instansi. Dan ia juga menyebutkan bahwa para peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut merupakan orang-orang terpilih yang di anggap sudah wajib zakat.

“Untuk eselon 3 keatas sudah wajib zakat, begitu juga dengan camat, sekcam dan lurah juga sudah wajib membayar zakat,” papar Sekda.

Kemudian ia juga menambahkan bagi para dokter di rumah sakit, dan para guru yang bersertifikasi juga sudah wajib zakat.

Sebelumnya, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan Ibnussalam berterimakasih kepada Bupati Tapsel atas turut sertanya dalam kegiatan ini, dan juga dorongan kuat oleh Sekretaris Daerah.

Adapun peserta sosialisasi yakni Pimpinan OPD, Kabag, Camat, Lurah, Guru SD-SMP se-Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu membuka secara resmi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tapanuli Selatan di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Rabu (24/4).

Dalam sambutannya, Bupati Dolly Pasaribu menyampaikan agar senantiasa berupaya untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, salah satunya dengan terus melakukan operasi pasar secara rutin.

Beliau juga menyebutkan untuk terus mengacu pada 4 Pilar Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu keterjangkauan harga dan stabilitas harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif guna menjaga inflasi daerah.

Lebih lanjut, Dolly memaparkan UU No 18 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa pemerintah menjamin kecukupan pangan baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan.

“Sehubungan dengan itu Kabupaten Tapsel melakukan berbagai upaya dan kebijakan agar dapat memproduksi pangan secara mandiri, cukup dan beraneka ragam, mempermudah akses pangan, dan meningkatkan nilai tambah daya saing komoditas pangan serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman,” ungkapnya.

Selanjutnya beliau berharap agar Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dapat mendorong akselerasi mengenai elektronifikasi pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingat pelaksanaan program elektronifikasi pemerintahan dapat mendorong birokrasi yang efisien seperti proses pelayanan perizinan dan pembayaran pajak yang telah menggunakan sistem elektronifikasi, serta tranparansi dalam sistem pemerintahan guna mengoptimalkan pendapatan daerah.

Terakhir, beliau mengucapkan terima kasih kepada BI Sibolga atas kolaborasi dalam menyajikan berbagai informasi terkait kondisi perekonomian dan inflasi di wilayah kerja BI Sibolga sehingga dapat melakukan berbagai kebijakan dalam penanggulangannya serta percepatan dan perluasan transaksi digital baik pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga Yuliansah Andrias selaku Narasumber mengatakan, ada lima arahan Presiden RI terkait pengendalian inflasi yakni memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok barang dan jasa, serta memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi.

Dikesempatan yang sama, Sekda Tapsel Sofyan Adil mengatakan, dengan adanya rapat HLM TPID dan TP2DD Kabupaten Tapanuli Selatan dapat berkolaborasi, bersinergi dan konsisten dalam melakukan inventarisasi data dan informasi dalam menyusun program pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah.

“Untuk pemenuhan evaluasi dan pelaporan TPID dan TP2DD, diharapkan Tapanuli Selatan menjadi pemenang TPID award dan champion TP2DD,” tutupnya.

TAPANULI SELATAN – Metro Indonesia.id.

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu secara resmi melantik Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2023-2025 di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Senin (22/4).

“Pelantikan tersebut menandakan kepengurusan baru untuk tiga tahun ke depan akan dipimpin oleh Ketua Umum LPTQ Sofyan Adil”

Usai melantik pengurus LPTQ yang baru, Bupati Tapsel Dolly Pasaribu berpesan agar LPTQ Kabupaten Tapsel dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin untuk melakukan pembinaan.

Serta menjadi modal dasar untuk meningkatkan daya saing kafilah kita dalam merebut prestasi yang semakin baik di masa mendatang. Bukan hanya di tingkat Provinsi akan tetapi juga Tingkat Nasional dan Internasional.

“Saya berharap agar pengurus LPTQ yang baru saja dilantik mampu memenuhi harapan ini, lebih-lebih Kabupaten Tapsel yang akan menjadi tuan rumah pada perhelatan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 ini,” ungkapnya.

Dolly menambahkan, LPTQ yang baru saja dilantik dapat melakukan pembinaan pendidikan Al-Qur’an kepada generasi muda guna menanamkan kecintaan kepada Al-Qur’an.

“LPTQ Kabupaten Tapsel tidak semata-mata dibentuk untuk mengembangkan prestasi SDM daerah yang potensial namun mampu bersaing pada MTQ dan STQ, juga memiliki misi yang lebih luas dan berdimensi sosial religius seperti menginternaliasi nilai-nilai kandungan ajaran Al Qur’an kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat,” ungkap Dolly.

“Keberadaan LPTQ haruslah mampu menjadi salah satu pilar dalam membangun dan meningkatkan kualitas SDM masyarakat Tapanuli sSelatan yang religius,” ucapnya.

Sementara itu Ketua LPTQ Kabupaten Tapanuli Selatan Sofyan Adil mengatakan, LPTQ Kabupaten Tapsel mencari bibit muda (anak-anak) putra maupun putri agar bisa dibina secara berkelanjutan yang nantinya bisa kita andalkan untuk membawa nama baik Tapanuli Selatan ke tingkat provinsi, Nasional maupun Internasional, dengan merekrut anak-anak yang berusia dini agar kesempatan untuk membina dan mengembangkan kemampuannya lebih efektif, terang Sofyan.

“Kita sangat mengharapkan LPTQ Kabupaten Tapsel dapat menjalankan program-programnya secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Dimana yang kita inginkan dengan pembinaan LPTQ tersebut dapat menumbuhkan pemahaman serta kemampuan baca tulis Al Quran yang lebih baik lagi di tengah-tengah masyarakat kita,” ungkapnya.

Disamping itu melalui kaderisasi qori-qoriah ataupun hafidz-hafidzah juga akan terbantu, karena dengan semakin banyaknya generasi yang mampu membaca sekaligus memahami Al Quran dengan baik, tutup Sofyan.

TAPANULI SELATAN – Metro Indonesia.id.

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Pasaribu menghadiri acara halal bihalal akbar Pemerintah Kecamatan Sipirok bersama BKMT Marsada di halaman Kantor Camat Sipirok, Selasa (23/4).

Dalam sambutannya, Bupati mengucapkan rasa terima kasih dan menyambut baik atas terselenggaranya acara halal bihalal yang digagas oleh Camat Sipirok beserta pemuka kecamatan yang telah mengundang seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Sipirok.

Pada kesempatan itu, secara pribadi Dolly menyampaikan ucapan permintaan maaf kepada camat, kepala desa, lurah dan seluruh lapisan masyarakat yang berhadir.

Dolly menyampaikan bahwa halal bihalal merupakan sebuah tradisi yang hanya ada di Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara-negara lain.

“Tradisi yang sudah dibudayakan tersebut dapat dijadikan momentum silaturahmi untuk bermaaf-maafan,” terang Dolly.

Kemudian Dolly mengajak kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk memanfaatkan momentum halal bihalal dengan memperbaiki komunikasi antar sesama.

“Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada kita semua, semoga kekompakan ini menjadi modal selanjutnya bagi kita untuk membangun Sipirok yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Disamping itu, Dolly juga mengungkapkan bahwa Sipirok merupakan sebuah nama yang besar, maka teruslah bersatu dan bangkitkan kepercayaan diri dalam membangun Sipirok.

Sementara terkait atas kemenangan Kecamatan Sipirok sebagai Juara I pada Lomba Kecamatan Terbaik se-Sumatera Utara, Dolly menyampaikan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari dorongan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat sehingga Kecamatan Sipirok dapat mengalahkan ratusan kecamatan lainnya seluruh Sumatera Utara.

Kemudian Dolly menyinggung bahwa di 2045 mendatang telah ditetapkan Indonesia Emas. Dimana berfokus pada Nusantara yang berdaulat, maju, berkelanjutan.

Dolly menyebutkan bahwa Tapsel sendiri memiliki sumber daya manusia yang kuat, utamanya pada kawula muda, namun ia mengingatkan untuk tidak meninggalkan adat dan budaya. Sehingga ia menyampaikan visi Tapsel di 2045 harus tetap mengakar pada budaya Angkola, sebutnya.

Sebelumnya Camat Sipirok Sahruddin Perwira mengucapkan terima kasih kepada Bupati Dolly karena telah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara halal bihalal yang diadakannya di tengah padatnya kegiatan pemimpin nomor satu di Tapsel, ucapnya.

Tampak hadir, Forkopimcam Sipirok, Ketua TP PKK Kecamatan Sipirok, Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan Sipirok, Kapus Danau Marsabut, Ketua MUI Kecamatan Sipirok, Ketua KUA, Kepala SD se-Kecamatan Sipirok, organisasi keagamaan, para jamaah BKMT dan masyarakat Sipirok.

TAPANULI SELATAN – Metro Indonesia.id.

Berdasarkan publikasi hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Penurunan Stunting RI yang di buka oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Jakarta pada Kamis (25/4/2024). Bahwa prevalensi stunting Kabupaten Tapsel turun dari tahun 2022 ke tahun 2023 sebesar 23,8 persen.

Artinya selama satu tahun Kabupaten Tapsel berhasil menurunkan 23,8 persen yang mana hasil ini menempatkan Kabupaten Tapsel menjadi kabupaten dengan angka penurunan prevalensi stunting paling baik se-Provinsi Sumut sebesar 23,8 persen disusul Kota Tanjung Balai sebesar 21,20 persen dan Kabupaten Padang Lawas sebesar 18,10 persen.

Mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Ahmad Ibrahim Lubis, dan Technical Assistant Satgas Stunting Kabupaten Tapsel Abdul Latif Lubis mereka mengutarakan kegembiraannya, bahwa Tapsel berada pada posisi saat ini 15,6 persen.

“Alhamdulillah, ini berkat usaha, komitmen dan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas semua OPD terkait,” katanya.

Lebih lanjut Latif juga menyebut ini merupakan prestasi luar biasa yang mana Kabupaten Tapsel bisa jauh lebih baik prevalensi stunting dari 33 kabupaten/kota se-Sumut, ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tapsel Dolly Pasaribu turut memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berupaya keras membuat capaian prevalensi stunting Tapsel turun 23,8 persen.

“Menanggapi kasus stunting di angka tertinggi di Provinsi Sumut, Pemkab Tapsel memandang serius. Sehingga berbagai upaya dilakukan dengan semaksimal mungkin,” ucap Bupati.

“Alhamdulillah kita telah menurunkan angka prevalensi stunting itu, saya berharap angka ini mampu terus ditekankan. Sehingga kasus stunting tuntas di negeri ini,” lanjutnya.

Orang nomor satu di Tapsel ini meminta sinergi dan kolaborasi serta akselerasi semua pihak, baik itu masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya.

“Jika ada perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan maupun pihak swasta yang tidak bersedia mendukung program dan strategi yang telah disusun, segera sampaikan dan akan diberikan tindakan sesuai aturan,” tegasnya.

Hal yg sama juga disampaikan Sekretaris Daerah Sofyan Adil selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tapsel mengucapkan terima kasih kepada OPD terkait, camat, kapus, koordinator PLKB, kepala desa se-Tapsel atas upaya penurunan stunting ini.

Tapanuli Selatan I metroindonesia.id – “Sarang Mafia anggaran pendidikan mungkin adalah kata yang paling tepat untuk disematkan pada Dinas Pendidikan Kab.Tapsel”,seperti yang disampaikan seorang warga kepada wartawan metroindonesia.id di lingkungan komplek perkantoran pemerintahan kabupaten Kabupaten Tapsel.Sipirok.Rabu(24 April 2024).

Kinerja yang amburadul dan persaingan antar pegawai di internal dinas Pendidikan sudah bukan rahasia lagi bagi masyarakat.

Perbuatan saling sabot dan siku untuk mendapat porsi dan kepercayaan dari Kadis Arman Pasaribu,diduga adalah hal jamak yang sering di sajikan Kabid,Kabag di internal di maksud,sehingga tingkatan jabatan bukan jaminan untuk bisa jadi atasan pengambil keputusan di dinas tersebut.
Jelas jelas itu telah menyalahi prosedur dan peraturan,tapi untuk dinas pendidikan tapsel,di duga itu bukan masalah serius asalkan bisa dan ada di lingkaran pengambil keputusan.

Anggaran yang berlimpah dan kurangnya kontrol dari yang berwenang,atau memang ada kesengajaan dan pembiaran untuk itu,sehingga penggunaan anggaran tersebut,bisa di bagi bagi?.APH seharusnya tanggap dan cepat turun tangan,karena hal itu diduga telah jadi gula pemantik adrenalin para bajingan berkedok seragam di dinas pendidikan untuk menghalalkan segala cara dalam menguras dan mengambil ke untungan dalam setiap program yang ada,baik anggaran dari daerah maupun dari pusat.

Ada dugaan bahwa yang jadi big bos manipulatif untuk semua itu salah satu oknum orang dalam ber inisial MH,dan itu di duga atas restu Kadis pendidikan Arman Pasaribu untuk mensinkronkan pendapatan dan setoran hasil kutipan.

Seperti yang terjadi baru baru ini,dimana cairnya Dana Bos sekolah telah membuat beberapa oknum dimaksud bagai kebakaran jenggot,untuk ikut berbagi walaupun harus menyerobot tugas orang lain,dimana untuk memanipulasi data agar uang yang di anggarkan pemerintah untuk mensejahterakan dunia pendidikan yang diharapkan bisa mencetak para kader penerus estafet kepemimpinan bangsa kedepannya,di setting dan di lakukan trik dengan menabrak peraturan dan per undang undangan,dimana RKS/RKAS semua sekolah SD dan SMP sengaja diganti agar bisa memasukkan item item barang belanja pesanan rekanan dengan harga di atas rata rata harga tertinggi pasaran,yang harus dibayar secara sip lah dari dana BOS tersebut oleh setiap kepala sekolah.

Kadis Pendidikan Arman Pasaribu diduga adalah aktor yang memainkan peranan penting sebagai dirigen pengendali untuk segala bentuk dan modus apa yang harus di jalankan secepatnya,seperti dugaan adanya pungutan tahunan dari kepala sekolah melalui K3S Kecamatan untuk RKS/RKAS yang anggarannya di duga dipatok sampai Rp.2.000.000/sekolah,dan kutipan untuk itu dilakukan oknum dari dinas dengan dalih memperlancar pengurusan.

Tapi belakangan,kutipan inilah di duga yang malah jadi sumber sengketa di interen mereka untuk jadi yang berhak melakukan kutipan.

Modus operandi penggantian RKS/RKAS sekolah,di duga jadi salah satu cara yang dilakukan agar bisa memasukkan barang pesanan rekanan yang telah berkolaborasi dengan cecunguk berbaju pegawai di dinas pendidikan untuk berbagi untung,bila perlu dengan mengatas namakan beberapa instansi pemerintah,agar para kepala sekolah tidak ada yang berani membantah di samping adanya dugaan ancaman dan intimidasi bila membangkang,segala urusan bisa di persulit.

Bupati Kab.Tapsel Dolly Putra Parlindungan Pasaribu seharusnya segera menertibkan hal ini,bila tidak ingin isu tersebut nantinya jadi berkembang dan bisa jadi bumerang baginya yang selalu dalam setiap kesempatan menekankan dan menggambarkan tentang keberhasilan fisi dan misi pemkab tapsel tentang sumber daya SDM yang telah melewati target.dan ini diduga hanya sebatas retorika agar terpilih lagi nantinya dalam Pilkada yang sebentar lagi akan dihelat secara akbar di negara kita.

APH (Aparat Penegak Hukum) diharapkan bisa tegas dan agar segera menindak lanjuti aduan dan laporan kalau telah diserahkan dengan bukti bukti terkumpul , agar bisa nantinya jadi contoh dan efek jera buat para Koruptor tak bermoral yang diduga banyak bersemayam di dinas Pendidikan Kab.Tapsel.

Hal itu di katakan MP kepada awak media metroindonesia.id.oleh seorang warga yang merasa jengah dengan kelakuan oknum oknum tersebut,dan dia mengaku akan segera melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH),dan akan mempertaruhkan segalanya untuk mengawal dugaan kasus ini.

Tapanuli Selatan – Metro Indonesia.id.

“Sarang Mafia anggaran pendidikan mungkin adalah kata yang paling tepat untuk disematkan pada Dinas Pendidikan Kab.Tapsel” seperti yang disampaikan seorang warga kepada wartawan metroindonesia.id di lingkungan komplek perkantoran pemerintahan kabupaten Kabupaten Tapsel.Sipirok.Rabu(24 April 2024).

Kinerja yang amburadul dan persaingan antar pegawai di internal dinas Pendidikan sudah bukan rahasia lagi bagi masyarakat.

Perbuatan saling sabot dan siku untuk mendapat porsi dan kepercayaan dari Kadis Arman Pasaribu,diduga adalah hal jamak yang sering di sajikan Kabid,Kabag di internal di maksud,sehingga tingkatan jabatan bukan jaminan untuk bisa jadi atasan pengambil keputusan di dinas tersebut.
Jelas jelas itu telah menyalahi prosedur dan peraturan,tapi untuk dinas pendidikan tapsel,di duga itu bukan masalah serius asalkan bisa dan ada di lingkaran pengambil keputusan.

Anggaran yang berlimpah dan kurangnya kontrol dari yang berwenang,atau memang ada kesengajaan dan pembiaran untuk itu,sehingga penggunaan anggaran tersebut,bisa di bagi bagi?.APH seharusnya tanggap dan cepat turun tangan,karena hal itu diduga telah jadi gula pemantik adrenalin para bajingan berkedok seragam di dinas pendidikan untuk menghalalkan segala cara dalam menguras dan mengambil ke untungan dalam setiap program yang ada,baik anggaran dari daerah maupun dari pusat.

Ada dugaan bahwa yang jadi big bos manipulatif untuk semua itu salah satu oknum orang dalam ber inisial MH,dan itu di duga atas restu Kadis pendidikan Arman Pasaribu untuk mensinkronkan pendapatan dan setoran hasil kutipan.

Seperti yang terjadi baru baru ini,dimana cairnya Dana Bos sekolah telah membuat beberapa oknum dimaksud bagai kebakaran jenggot,untuk ikut berbagi walaupun harus menyerobot tugas orang lain,dimana untuk memanipulasi data agar uang yang di anggarkan pemerintah untuk mensejahterakan dunia pendidikan yang diharapkan bisa mencetak para kader penerus estafet kepemimpinan bangsa kedepannya,di setting dan di lakukan trik dengan menabrak peraturan dan per undang undangan,dimana RKS/RKAS semua sekolah SD dan SMP sengaja diganti agar bisa memasukkan item item barang belanja pesanan rekanan dengan harga di atas rata rata harga tertinggi pasaran,yang harus dibayar secara sip lah dari dana BOS tersebut oleh setiap kepala sekolah.

Kadis Pendidikan Arman Pasaribu diduga adalah aktor yang memainkan peranan penting sebagai dirigen pengendali untuk segala bentuk dan modus apa yang harus di jalankan secepatnya,seperti dugaan adanya pungutan tahunan dari kepala sekolah melalui K3S Kecamatan untuk RKS/RKAS yang anggarannya di duga dipatok sampai Rp.2.000.000/sekolah,dan kutipan untuk itu dilakukan oknum dari dinas dengan dalih memperlancar pengurusan.

Tapi belakangan,kutipan inilah di duga yang malah jadi sumber sengketa di interen mereka untuk jadi yang berhak melakukan kutipan.

Modus operandi penggantian RKS/RKAS sekolah,di duga jadi salah satu cara yang dilakukan agar bisa memasukkan barang pesanan rekanan yang telah berkolaborasi dengan cecunguk berbaju pegawai di dinas pendidikan untuk berbagi untung,bila perlu dengan mengatas namakan beberapa instansi pemerintah,agar para kepala sekolah tidak ada yang berani membantah di samping adanya dugaan ancaman dan intimidasi bila membangkang,segala urusan bisa di persulit.

Bupati Kab.Tapsel Dolly Putra Parlindungan Pasaribu seharusnya segera menertibkan hal ini,bila tidak ingin isu tersebut nantinya jadi berkembang dan bisa jadi bumerang baginya yang selalu dalam setiap kesempatan menekankan dan menggambarkan tentang keberhasilan fisi dan misi pemkab tapsel tentang sumber daya SDM yang telah melewati target.dan ini diduga hanya sebatas retorika agar terpilih lagi nantinya dalam Pilkada yang sebentar lagi akan dihelat secara akbar di negara kita.

APH (Aparat Penegak Hukum) diharapkan bisa tegas dan agar segera menindak lanjuti aduan dan laporan kalau telah diserahkan dengan bukti bukti terkumpul , agar bisa nantinya jadi contoh dan efek jera buat para Koruptor tak bermoral yang diduga banyak bersemayam di dinas Pendidikan Kab.Tapsel.

Hal itu di katakan MP kepada awak media metroindonesia.id.oleh seorang warga yang merasa jengah dengan kelakuan oknum oknum tersebut,dan dia mengaku akan segera melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH),dan akan mempertaruhkan segalanya untuk mengawal dugaan kasus ini.

Tapanuli Selatan I metroindonesa.id – “Sarang Mafia anggaran pendidikan mungkin adalah kata yang paling tepat untuk disematkan pada Dinas Pendidikan Kab.Tapsel” seperti yang disampaikan seorang warga kepada wartawan metroindonesia.id di lingkungan komplek perkantoran pemerintahan kabupaten Tapsel.Sipirok.pada Rabu(24 April 2024).

Kinerja yang amburadul dan persaingan antar pegawai di internal dinas Pendidikan sudah bukan rahasia lagi bagi masyarakat.

Saling sabot dan siku untuk mendapat porsi dan kepercayaan Kadis Arman Pasaribu adalah hal jamak yang disajikan Kabid,Kabag di maksud,sehingga tingkatan jabatan bukan jaminan untuk bisa jadi atasan di dinas tersebut,jelas itu menyalahi prosedur dan peraturan,tapi di dinas pendidikan tapsel,itu bukan masalah asalkan bisa dan ada di lingkaran pengambil keputusan.

Anggaran yang berlimpah dan kurangnya kontrol atau memang sengaja adanya pembiaran tentang penggunaan anggaran tersebut,diduga jadi gula pemantik adrenalin para bajingan berkedok seragam di dinas pendidikan untuk menghalalkan segala cara dalam menguras dan mengambil ke untungan dalam setiap program yan ada,baik anggaran daerah maupun dari Pusat.Dan yang jadi big bos manipulatif untuk semua itu di duga adalah oknum ber inisial MH,dan itu pasti atas restu Kadis pendidikan Arman Pasaribu untuk mensinkronkan pendapatan dan setoran hasil kutipan.

Seperti cairnya Dana Bos sekolah belakangan ini,dimana untuk memanipulasi data agar uang yang di anggarkan pemerintah untuk mensejahterakan dunia pendidikan yang diharapkan bisa mencetak para kader penerus estafet kepemimpinan bangsa ini kedepannya,di lakukan dengan menabrak peraturan dan per undang undangan,dimana RKS/RKAS semua sekolah sengaja diganti agar bisa memasukkan item item barang belanja dengan harga di atas rata rata harga tertinggi pasaran yang harus dibayar dari dana BOS tersebut oleh setiap kepala sekolah baik SD dan SMP di Kab.Tapsel.

Dan Arman Pasaribu sebagai Kadis diduga memainkan peranan penting sebagai dirigen pengendali untuk segala bentuk dan modus apa yang harus di jalankan secepatnya,seperti pungutan tahunan dari kepala sekolah melalui K3S Kecamatan untuk RKS/RKAS yang di duga dipatok sampai Rp.2.000.000/sekolah,dengan di kutip oknum dari dinas dengan dalih memperlancar pengurusan,namun belakangan di duga malah jadi sumber sengketa di interen mereka untu jadi yang berhak melakukan kutipan.

Modus penggantian RKS/RKAS di duga salah satu cara yang dilakukan agar bisa memasukkan barang pesanan rekanan yang telah berkolaborasi dengan cecunguk berbaju pegawai di dinas pendidikan untuk berbagi untung,bila perlu dengan mengatas namakan beberapa instansi pemerintah agar para kepala sekolah tidak ada yang berani membantah di samping Ancaman dan intimidasi segala urusan bisa di persulit.

Bupati Kab.Tapsel Dolly Putra Parlindungan Pasaribu harus segera menertibkan ini bila tidak ingin isu tersebut jadi berkembang dan jadi bumerang baginya yang selalu dalam setiap kesempatan menekankan keberhasilan fisi dan misi pemkab tentang sumber daya SDM yang melewati target agar terpilih lagi untuk Pilkada yang sebentar lagi akan dihelat secara akbar di NKRI ini.

Juga APH(Aparat Penegak Hukum) diharapkan agar segera menindak lanjuti aduan dan laporan yang telah diserahkan dengan bukti bukti terkumpul, agar bisa nantinya jadi contoh dan efek jera buat Koruptor tak bermoral di dinas Pendidikan Kab.Tapsel.

Hal itu di katakan MP seorang warga yang merasa jengah dengan kelakuan oknum oknum tersebut,dan telah melaporkannya ke Kepolisian.

Padangsidimpuan-Metro Indonesia.id.

Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Door To Door gratis yang humanis bagi masyarakat miskin atau rentan bersama Stakeholder terkait.Selasa(23 April 2024).

Kegiatan yang di inisiasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman,penyembuhan trauma,gangguan psikologis,dan memberikan kepastian terhadap proses hukum yang sedang berjalan kepada anak yang menjadi korban perbuatan cabul dan Solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat.

Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan,Dr.Lambok M.J.Sidabutar.SH.MH.memimpin langsung kegiatan yang juga dihadiri Kasi Intel Kejari dan stakeholder terkait,seperti yang mewakili Kepala Dinas Sosial,Kepala Dinas Pendidikan,yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan,yang mewakili Cabang Kantor BPJS,Kadis PPPA,Camat Padangsidimpuan Tenggara,Camat Padangsidimpuan Utara,Camat Padangsidimpuan Selatan dan Tim Penyuluhan Hukum lainnya.

Penyuluhan Hukum Gratis Door To Door ini, di laksanakan dengan maksud untuk memberikan trauma healing kepada anak di bawah umur yang merupakan korban pencabulan,perampasan hak asuh anak dan korban penelantaran anak serta memberikan pemahaman mengenai hukum dan solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi.

Untuk itu,Kajari Padangsidimpuan,Dr.Lambok MJ.Sidabutar.SH.MH.bersama Tim Intelijen Penyuluhan Hukum serta stakeholder terkait,mengunjungi sebanyak 7 (tujuh) orang korban pencabulan terhadap anak,perampasan hak asuh anak dan korban penelantaran anak yang tersebar di Kota Padangsidimpuan,seperti : RA.SR.HZ.RAS.NAZ.SAS dan DAS.

Dari beberapa bentuk permasalahan yang ditemuai dan sedang di hadapi korban pada kegiatan Penyuluhan Hukum Gratis Door to Door tersebut yaitu”Bahwa keluarga korban pencabulan anak tidak mengetahui sudah sejauh mana proses persidangan setelah mengikuti persidangan sebagai saksi di pengadilan,korban dan keluarga tidak mengetahui proses hukum yang harus dilakukan,keluarga korban yang telah berproses merasa seperti tidak dilibatkan dalam proses hukum dimaksud,keluarga korban tidak dapat menerima hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku asusila,keluarga korban sangat ingin dilibatkan oleh pihak berwenang dalam proses hukum yang sedang dijalani,anak korban pencabulan belum memiliki Kartu Indonesia Pintar,ibu korban perampasan hak asuh anak tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan anaknya,anak korban penelantaran tidak diberi hak nafkah oleh ayah kandungnya”.

Mengetahui hal tersebut,Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan tim langsung menyahuti dan memberikan solusi dengan disampaikan masing-masing anggota tim selaku stakeholder,sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut dapat terjawab dan mendapatkan solusi,di mana solusi tersebut ada yang selesai pada saat penyuluhan dan ada juga yang berproses sesuai kesulitan permasalahan yang di hadapi,namun akan tetap ditindak lanjuti atau di follow up oleh stakeholder terkait sesuai dengan permasalahannya.

Dalam kesempatan tersebut,Kajari Padangsidimpuan,Dr.Lambok MJ.Sidabutar.SH.MH tak lupa mengingatkan para orang tua,”agar jangan lengah dalam mengawasi anak anak biarpun lelaki dari kasus asusila,sebab,saat ini,tak jarang anak lelaki juga menjadi korban asusila sesama jenis.“jadi,baik lelaki atau perempuan,sepanjang ia belum dewasa,maka harus mendapat pengawasan ekstra dari orang tua,untuk itu perlu tercipta hubungan harmonis antara suami dan istri agar hal itu tak terjadi”.

Kajari menegaskan bahwa ia sudah berjanji ke keluarga korban untuk mengatensi berbagai kasus asusila terhadap anak“.Saya juga tak segan pertaruhkan jabatan saya untuk kasus-kasus seperti ini,agar,para pencari keadilan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya,”tandasnya.

Di penghujung acara,Kajari beserta tim penyuluhan hukum menyerahkan bantuan sembako yang terdiri dari beras,telur,gula,dan minyak goreng.juga mfasilitasi korban asusila memperoleh Kartu Indonesia Pintar(KIP) agar mereka tetap bisa sekolah,memfasilitasi agar mendapat BPJS Kesehatan,agar akses kesehatan para korban terjamin,menggandeng Dinas Sosial untuk melakukan pendataan agar mereka tertampung sebagai penerima bansos.

Kajari menyampaikan rencananya agar kegiatan ini di agendakan,dengan harapan agar bisa dilakukan secara berkelanjutan dengan mengikutkan atau menggandeng stake holder terkait dalam mengidentifikasi permasalahan sesuai yang dihadapi masyarakat untuk di beri solusi cepat bagi warga yang tertimpa masalah.

Hal ini di sampaikan Kajari Padangsidimpuan,Dr.Lambok MJ.Sidabutar.SH.MH.dalam Press Release melalui Kasi Intel Kejari Yunius Zega.SH.MH.