Wali Kota Depok Supian Suri Awal Tahun 2026 Mutasi 17 Pimpinan OPD.

Pemerintah Daerah

Penulis

Indah

-

16 Januari 2026

0

Wali Kota Depok Supian Suri Awal Tahun 2026 Mutasi 17 Pimpinan OPD.

DEPOK, metroindonesia.id – Wali Kota Depok Supian Suri melakukan penyegaran birokrasi awal tahun 2026, mutasi jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hingga Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas, hingga jabatan fungsional di Pemerintah Kota Depok, pelantikan berlangsung di Aula Teratai Lantai 1 Gedung Balai Kota Depok Kamis, 15 Januari 2026.

Sebanyak 136 pejabat 17 yang dimutasi diantaranya merupakan pimpinan tertinggi pratama OPD di Pemkot Depok yang dirotasi jabatan. Ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa setiap promosi dan rotasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi aparatur. Dedikasi yang telah diberikan tidak hanya bermanfaat bagi Pemerintah Kota Depok, tetapi juga bagi masyarakat luas tegasnya.

Fokus
Wali Kita Depok, Supian Suri menyampaikan apresiasi tinggi kepada para pejabat yang sebelumnya mengemban tugas dan amanah jabatan serta dedikasi ASN tidak hanya berdampak pada roda pemerintahan, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat kota depok. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan kerja keras selama menjalankan tugas pada jabatan sebelumnya, ujar Supian Suri di Balai Kota Depok.

Di kesempatan itu, Supian meminta kepada para ASN yang dilantik untuk bisa menjalankan tugas sebaik baiknya dan secara sungguh-sungguh sesuai sumpah jabatan yang di ucapkan dalam pelantikan.

Pelantikan kali ini mencakup sejumlah posisi vital, mulai dari kepala dinas, pejabat sekretariat daerah, camat, hingga jabatan pengawas dan lurah. Penyegaran ini diharapkan mampu menghadirkan semangat baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan profesional.

Berikut adalah daftar nama 17 Pimpinan yang di mutasi di Pemkot Depok tahun 2026.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian – Ir. Widyati Riyandani
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah – Diah Sadiah S.Sos, M.Si.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik – Dr. Dudi Mi’raz Imaduddin, M.Si
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan – Siti Chaerijah Aurijah, S.Pd. MM.
Inspektur Daerah – N. Lienda Ratnanurdianny, SH,M.HUM
Staf Ahli Bidang Sumberdaya Manusia dan
Kemasyarakatan – Dr. Sidik Mulyono, B.ENG,M.ENG.
Kepala Badan Keuangan Daerah – NURAENI Nuraeni Widayatti, SP.
Kepala Dinas Tenaga Kerja – Drg. Nessi Annisa Handari.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman – Adnan Mahyudin, S.IP, M.Si.
Kepala Dinas Kesehatan : Dr. Devi Maryori M.Kes.
Kepala Dinas Sosial : Utang Wardana, AP.M.Si.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Masyarakat – Dadan Rustandi , ST, M.Si
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana – Citra Indah Yulianty, ST,MH.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Drs. Abdul Rahman, M.Si.
Kepala Dinas Pendidikan – Wahid Suryono, S.Pi,
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan – Rahman Pujiarto S.Pd, M.Si,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Dr. Mary Liziawati M.K.M.

Menutup sambutannya Wali Kota Supian Suri berharap para pejabat yang baru dilantik dapat langsung bekerja cepat, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Tantangan pembangunan Kota Depok ke depan. menurutnya menuntut kolaborasi, inovasi, serta komitmen tinggi dari seluruh jajaran ASN.

Akibat Terkunci Dalam Lemari Siswi Sekolah SDN Cengkong Karawang Sempat Di Nyatakan Hilang.

Kehilangan

Penulis

Mahendra

-

15 Januari 2026

0

Akibat Terkunci Dalam Lemari Siswi Sekolah SDN Cengkong Karawang Sempat Di Nyatakan Hilang.

Karawang.{metroindonesia.id}- Salah seorang siswi berinisial (GA) Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, yang sempat dilaporkan hilang, akhirnya keberadaannya ditemukan dirumahnya sendiri dalam lemari.

Pasalnya orang tua GA melaporkan bahwa putrinya tidak kunjung pulang, pada Selasa (13/1/26). Situasi tersebut membuat panik pihak keluarga hingga pihak sekolahpun turut menyebarkan informasi anak hilang melalui media sosial.

Seperti biasa pukul 07.00 WIB, GA berangkat sekolah. Namun menurut sejumlah saksi, GA sempat terlihat di gerbang sekolah, justru sebaliknya berjalan kembali menuju rumahnya dan tidak masuk ke lingkungan sekolah. Anehnya, keberadaannya sempat menjadi misteri karena tidak tampak kembali ke rumah

Kapolsek Purwasari, Iptu Herawati, membenarkan adanya laporan tersebut dan menjelaskan kalau pihak keluarga GA sudah berupaya mencari ke berbagai pihak, mulai dari kerabat sekolah, pengurus RT/RW, hingga aparat desa.

“Pihak keluarga sudah berniat membuat laporan resmi ke polisi, tapi saya sarankan agar terlebih dahulu dilakukan pencarian ulang di lingkungan sekitar” ujar Herawati, Kamis (14/01/2026).

Pencarian pun dilakukan di rumah kerabat dan teman teman GA, hingga di berbagai lokasi, namun belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya, Herawati bersama keluarga kembali menyisir ulang bagian dalam rumah.

“Setelah diperiksa kembali, anak itu ditemukan di dalam lemari. Kondisi pintu lemari memang cukup sulit dibuka,” jelasnya.

GA, saat di temukan dalam kondisi lemah karena tidak makan dan minum selama hampir satu hari. Ia mengaku bersembunyi di dalam lemari karena takut dimarahi orang tua lantaran datang terlambat ke sekolah.

“Kata GA, ia khawatir dimarahi karena sudah lewat jam masuk sekolah. Lalu kemudian bersembunyi di lemari dan tidak bisa keluar karena pintunya macet,” ujar Herawati.

Demi Kenyamanan Dalam Berkendara, Ketua IKD Gandeng Seluruh Kades Banyusari Perbaikan Jalan Rusak.

Kegiatan

Penulis

Mahendra

-

14 Januari 2026

0

Demi Kenyamanan Dalam Berkendara, Ketua IKD Gandeng Seluruh Kades Banyusari Perbaikan Jalan Rusak.

Karawang.{metroindonesia.id }-
‎Kondisi jalan kecamatan di wilayah Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tepatnya ruas jalan dari arah Desa Gempol menuju Kantor Kecamatan Banyusari sepanjang kurang lebih 3 kilometer, mengalami kerusakan parah, jalan tersebut berlubang dan bergelombang menyulitkan pengguna jalan, khususnya kendaraan roda empat, apalagi saat ini memasuki musim penghujan yang membuat kondisi jalan semakin licin dan berbahaya. Rabu (14-01-2026 ).

‎
‎Kerusakan jalan cukup lama itu banyak keluhkan dari masyarakat karena menghambat aktivitas sehari-hari, baik kegiatan ekonomi maupun pelayanan pemerintahan. Di musim hujan, lubang-lubang jalan kerap tertutup genangan air sehingga rawan menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan.
‎
‎Menyikapi kondisi tersebut, para Kepala Desa Se-kecamatan Banyusari yang tergabung dalam Ikatan Kepala Desa (IKD) bersama Camat Banyusari berinisiatif melakukan penanganan darurat.
Yang di laksanakan pada hari Rabu dini hari, dalam perbaikan jalan tersebut dengan cara mengurug titik-titik jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan menggunakan limbah beton sebanyak lima unit colt dump truck. Kegiatan ini dilakukan melalui dana swadaya hasil patungan para kepala desa dan Camat.
‎
‎Inisiatif perbaikan darurat tersebut diprakarsai oleh H. Ahmad Kholil, Kepala Desa Pamekaran sekaligus Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Kecamatan Banyusari, bersama Eman Sulaeman, Kepala Desa Gempol. Keduanya mengajak seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Banyusari untuk bergotong royong sebagai bentuk kepedulian terhadap infrastruktur dan keselamatan masyarakat.
‎
‎H. Ahmad Kholil mengatakan, kegiatan tersebut murni lahir dari kepedulian para kepala desa karena melihat kondisi jalan yang sudah sangat memprihatinkan.
‎
‎“Jalan ini merupakan akses vital bagi masyarakat dan pelayanan pemerintahan. Kondisinya rusak parah, apalagi sekarang lagi musim penghujan sehingga sangat membahayakan. Karena tidak bisa menunggu terlalu lama, kami bersepakat melakukan penanganan darurat dengan dana swadaya patungan agar jalan tetap bisa dilalui,” ujarnya.
‎
Tambahnya, “ini upaya darurat bersifat sementara. Oleh karena itu, pihaknya memohon perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Karawang agar segera melakukan perbaikan permanen terhadap ruas jalan tersebut demi keselamatan pengguna jalan, kelancaran mobilitas warga, serta menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di sekitar Kecamatan Banyusari.

‎

Ketua AMKI Karawang Apresiasi Kegiatan Coffee Morning, Bersinergi Antara Pemerintah Ormas Dan Insan Pers.

Kegiatan

Penulis

Mahendra

-

14 Januari 2026

0

Ketua AMKI Karawang Apresiasi Kegiatan Coffee Morning, Bersinergi Antara Pemerintah Ormas Dan Insan Pers.

Karawang.{metroindonesia.id}-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang menggelar kegiatan coffee morning silaturahmi bersama organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan pers, Rabu (14/1/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dan penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat.

Acara yang berlangsung dalam suasana santai namun penuh keakraban tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan ormas, LSM, serta insan pers yang selama ini berperan aktif dalam pembangunan sosial dan demokrasi di Kabupaten Karawang.

Melalui kegiatan ini, Kesbangpol Karawang berupaya mempererat tali silaturahmi sekaligus membuka ruang dialog yang konstruktif antar pemangku kepentingan.

Salah satu perwakilan yang hadir, Ketua AMKI kabupaten Karawang, Endang Suryana yang biasa disapa Endang Nupo menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan coffee morning tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah positif dan strategis dalam menjaga keharmonisan serta memperkuat komunikasi antara ormas, LSM, dan media dengan pemerintah daerah.

“Kegiatan ini sangat positif dalam rangka silaturahmi antara LSM, ormas, serta insan pers yang ada di Kabupaten Karawang. Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Kepala Kesbangpol Karawang ini,” ungkap Endang Nupo.

Ia menambahkan, forum seperti ini penting untuk membangun kesamaan persepsi, mempererat hubungan emosional, serta mencegah terjadinya kesalahpahaman antar elemen masyarakat.

Dengan adanya komunikasi yang baik, diharapkan peran ormas dan LSM dapat semakin optimal dalam mendukung program-program pemerintah serta menjaga kondusivitas daerah.

Lebih lanjut, Endang Nupo juga berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi agenda rutin Kesbangpol Karawang.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, ormas, LSM, dan insan pers merupakan kunci utama dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik yang sehat di daerah.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Karawang, Mahfudin mengatakan, melalui kegiatan coffee morning ini menegaskan komitmennya untuk terus merangkul seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk bertukar gagasan, menyerap aspirasi, serta memperkuat kolaborasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat daerah.

“Dengan terselenggaranya kegiatan coffee morning silaturahmi ini, diharapkan hubungan antara pemerintah daerah, ormas, LSM, dan insan pers di Kabupaten Karawang semakin solid, harmonis, dan mampu bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan Karawang Maju, aman, kondusif, dan berdaya saing di tahun 2026,” tegas Mahfudin.

Kepala DLHK Kota Depok Abdul Rahman Menghimbau Untuk Waspada Pontensi Cuaca Ekstrem

Penulis

Indah

-

14 Januari 2026

0

Kepala DLHK Kota Depok Abdul Rahman Menghimbau Untuk Waspada Pontensi Cuaca Ekstrem

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.

Kepala DLHK Kota Depok, Abdul Rahman, mengatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim hujan di Jawa Barat berlangsung hingga Maret 2026.

Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Depok untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem,” ujar Abdul Rahman, Rabu (14/01/26).

Ia meminta seluruh wilayah, mulai dari camat hingga lurah, untuk turut melakukan pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan bahaya akibat tingginya curah hujan, seperti banjir, longsor, serta pohon tumbang.

“Kami juga mengimbau agar dapat melakukan pemantauan dan upaya pencegahan di titik rawan banjir, serta rutin melaporkan kondisi wilayah terkait maupun potensi dampak yang mungkin terjadi,” jelasnya.

c863ddfa 58a1 49f0 a4d7 9b3def3c0d84
Selain itu, Abdul Rahman juga berharap camat dan lurah aktif memberikan edukasi dan menghimbau kepada masyarakat agar melakukan langkah siaga menghadapi cuaca ekstrem.

“Pencegahan dapat dilakukan dengan normalisasi aliran sungai dan drainase, pemangkasan pohon pohon tua yang berpotensi tumbang, serta membatasi aktivitas di luar ruangan saat hujan dengan intensitas tinggi,” ungkapnya.

DLHK Kota Depok mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan demi meminimalisir risiko bencana selama musim hujan berlangsung.

Aspirasi Ormas Agar Tersalurkan secara Positif, Kesbangpol Karawang Komitmen Untuk Buka Ruang Komunikasi Yang Inklusif.

Kegiatan

Penulis

Mahendra

-

14 Januari 2026

0

Aspirasi Ormas Agar Tersalurkan secara Positif, Kesbangpol Karawang Komitmen Untuk Buka Ruang Komunikasi Yang Inklusif.

Karawang.{metroindonesia.id}- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Karawang menggelar kegiatan Coffee Morning Silaturahmi Ormas sebagai upaya mempererat hubungan sekaligus menyerap aspirasi organisasi kemasyarakatan (ormas), Rabu (14/1/2026) pagi.

Kegiatan digelar di RM. Alam Sari yang mengusung tema ‘Meneguhkan Semangat Kebangsaan dan Menyongsong Indonesia Emas 2045’ itu dihadiri oleh berbagai perwakilan ormas, LSM, organisasi kepemudaan dan Media yang ada di Kabupaten Karawang.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Karawang, Drs. H. Mahfudin, M.Si. mengatakan, bahwa kegiatan tersebut menjadi ruang dialog yang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan ormas dalam menjaga stabilitas, persatuan, serta kondusivitas wilayah.

“Melalui forum silaturahmi ini, kami ingin mendengar langsung aspirasi, masukan, dan pandangan ormas terhadap berbagai isu kebangsaan dan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat komitmen bersama menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Mahfudin usai acara, Rabu (14/1/2026).

Ia menegaskan peran ormas sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, memperkokoh persatuan, serta menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Menurut Mahfudin, Bakesbangpol berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi yang inklusif dan konstruktif agar aspirasi ormas dapat tersalurkan secara positif dan berkontribusi nyata bagi Pembangunan Karawang.

“Kami berharap sinergi ini terus terjaga, sehingga ormas dapat menjadi kekuatan strategis dalam mendukung visi pembangunan daerah dan cita-cita besar bangsa menuju Indonesia Emas,” katanya.

Kegiatan coffee morning berlangsung dalam suasana santai namun penuh makna, dengan dialog terbuka yang diharapkan mampu memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat.

Mantan Asda Karawang Kritik Keras Pengelolaan Parkir Di Karawang.

Penggunaan anggaran

Penulis

Mahendra

-

12 Januari 2026

0

Mantan Asda Karawang Kritik Keras Pengelolaan Parkir Di Karawang.

Karawang.{metroindonesia.id}-Mantan Asisten Daerah (Asda) I Pemerintah Kabupaten Karawang, Saleh Effendi, melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan perparkiran di Karawang yang dinilainya salah kaprah dan kehilangan arah.

Menurutnya, parkir tidak boleh dipersempit hanya sebagai mesin Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan harus menjadi sistem pelayanan publik yang tertib, aman, dan berwibawa.Senin ( 12-01-2026 ).

“Target parkir itu bukan sekadar PAD. Yang utama adalah TERTIB. Tertib sistem, tertib pelayanan, tertib petugas. Kalau parkir semrawut, jangan mimpi lingkungan kota bisa nyaman dan aman,”tegas Saleh.

Retribusi Parkir Bukan Pungli Berkedok PAD

Saleh menjelaskan, retribusi parkir hanya sah jika negara hadir memberikan prestasi nyata kepada masyarakat.

“Retribusi parkir itu lahir karena ada ‘taken prestasi’. Ada sarana prasarana pemerintah, ada marka, ada rambu, ada petugas resmi. Kalau itu tidak ada, lalu atas dasar apa pungutan dilakukan?”ujarnya tajam.

Ia menegaskan, areal parkir yang dibangun dan dikelola swasta tidak boleh dipungut retribusi parkir, karena menjadi tanggung jawab pelayanan perusahaan kepada konsumennya.

Saleh juga meluruskan kekeliruan fatal yang sering terjadi di lapangan: mencampuradukkan retribusi parkir dengan pajak parkir.

Menurutnya, pajak parkir dikenakan bukan kepada pengguna, melainkan kepada pengelola parkir swasta, seperti: Mall, Rumah sakit, Kawasan wisata dan Pusat perbelanjaan. Itupun yang memungut parkir dengan sistem otomatis (entry–exit system).

“Pajak parkir itu dipungut dari pengelola, bukan dari masyarakat. Besarannya 10 sampai 15 persen dari pendapatan kotor (bruto). Kalau ini tidak ditegakkan, daerah bocor dan masyarakat dirugikan,”katanya.

Syarat Mutlak: Parkir Harus Berizin dan Legal, untuk menutup celah kebocoran dan praktik liar, Saleh memaparkan langkah wajib yang harus ditempuh pemerintah daerah:

1. Pengelola parkir wajib berizin dengan persyaratan penjaminan yang dilegalisasi oleh Dinas Perhubungan.
2. Tarif parkir otomatis harus berbasis Perda, dengan ketentuan, Tarif minimal, tarif maksimal dan tarif pelanggan. Hal ini penting untuk menghitung kewajiban pajak parkir bulanan dan tahunan, karena pajak dihitung dari pendapatan bruto, bukan suka-suka, petugas Parkir Harus Karyawan Resmi

Dalam pernyataan paling kerasnya, Saleh menyoroti status petugas parkir yang selama ini banyak berada di wilayah abu-abu.

“Petugas parkir yang legal itu harus diangkat sebagai karyawan perusahaan. Digaji resmi. Tidak boleh lagi ada petugas yang hidup dari pungutan langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Ia menilai, praktik menarik uang parkir tanpa sistem dan tanpa status hukum jelas adalah bom waktu konflik sosial dan cermin lemahnya negara di ruang publik. Seharusnya pemerintah Hadir, Bukan Membiarkan

Saleh Effendi menutup pernyataannya dengan peringatan keras kepada pemangku kebijakan.

“Kalau parkir dibiarkan liar, itu bukan salah masyarakat. Itu salah pemerintah. Negara tidak boleh kalah oleh ketidaktertiban,”pungkasnya.

LBH Maskar Gugat Pelaksanaan MBG Tidak Transfaran Dan Akuntabel.

Penggunaan anggaran

Penulis

Mahendra

-

12 Januari 2026

0

LBH Maskar Gugat Pelaksanaan MBG Tidak Transfaran Dan Akuntabel.

Karawang.{metroindonesia.id}-
Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Karawang (LBH MASKAR) mengajukan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) ke Pengadilan Negeri Karawang terhadap Pemerintah Republik Indonesia dan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan kelalaian negara dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gugatan diajukan oleh H. Nanang Komarudin, S.H., M.H., C.MSP, selaku Ketua Umum LBH MASKAR, yang bertindak atas nama warga negara Indonesia.

Dalam gugatannya, Penggugat menilai pelaksanaan MBG tidak transparan dan tidak akuntabel, serta muncul praktik yang dikenal sebagai “jual titik”, yakni dugaan memperjualbelikan lokasi dapur SPPG atau sekolah penerima manfaat kepada pihak tertentu. Praktik tersebut dinilai berdampak pada penurunan kualitas makanan dan tidak terpenuhinya standar gizi anak.

Penggugat juga menyoroti keterlibatan berbagai pihak dan institusi negara dalam pelaksanaan MBG pada tahap awal yang didasarkan pada alasan percepatan realisasi program nasional. Namun seiring berjalannya waktu, pola percepatan tersebut dinilai tidak diikuti dengan mekanisme pengendalian, pembatasan, dan pengawasan yang memadai, sehingga memunculkan praktik tertutup, penguasaan titik layanan, dan ketimpangan akses.

Selain itu, gugatan turut menyinggung pengadaan tertutup, dugaan kartelisasi, pungutan berjenjang, konflik kepentingan, serta tata kelola BGN yang dinilai terlalu sentralistik dan lemah pengawasan.

LBH Maskar menegaskan bahwa gugatan ini bukan gugatan pidana, melainkan uji kelalaian negara (state negligence) untuk memastikan pemenuhan hak anak atas gizi sebagaimana dijamin UUD 1945.

Melalui gugatan ini, meminta pengadilan perintahkan perbaikan tata kelola Program MBG, keterbukaan anggaran dan mitra, pembatasan penguasaan dapur SPPG oleh satu pihak, serta penghentian praktik jual beli titik layanan.

Jembatan Batujaya – Cabang Bungin Gelap Gulita, Dpd KNPI Minta Dishub Karawang Selesaikan Penerangannya .

DAERAH

Penulis

Mahendra

-

11 Januari 2026

0

Jembatan Batujaya – Cabang Bungin Gelap Gulita, Dpd KNPI Minta Dishub Karawang Selesaikan Penerangannya .

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Karawang, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang menyelesaikan penerangan di jembatan penghubung Batujaya-Cabangbungin, Pasalnya, infrastruktur vital tersebut hingga kini masih gelap gulita tanpa adanya satu pun lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memadai.

Pengurus KNPI Karawang, Ahmad Jayadi menyatakan bahwa keberadaan jembatan yang menghubungkan dua kabupaten ini seharusnya dibarengi dengan fasilitas keamanan yang lengkap, terutama penerangan.

“Jembatan ini adalah urat nadi ekonomi warga dua wilayah,” kata tokoh pemuda yang akrab disapa Vijay kepada Pilarjabar.com, Sabtu (11/01/26).

Kondisi jembatan yang gelap di malam hari itu, menurut Vijay sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

”Kalau malam hari kondisinya gelap karena tidak ada lampu penerangan. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal keselamatan nyawa,” ujar Vijay.

Ia berharap Dishub Karawang jangan menunda-munda bahkan harus segera menyelesaikan masalah ini. Karena, kata dia, sudah lama jembatan penghubung itu tidak dipasang lampu penerangan.

”Dishub Karawang secepatnya melakukan langkah konkret memasang lampu penerangan di jembatan itu,” ujarnya.

Diketahui hingga saat ini, jembatan yang jadi akses utama masyarakat pesisir Karawang menuju Bekasi itu, masih mengandalkan lampu dari kendaraan yang melintas sebagai sumber cahaya pada saat malam hari.

Diduga Pilkades Ada Rekayasa, Aliansi LSM dan Ormas Siap Bongkar Dugaan Permainan Oknum Kecamatan

ORGANISASI

Penulis

Mahendra

-

11 Januari 2026

0

Diduga Pilkades Ada Rekayasa, Aliansi LSM dan Ormas Siap Bongkar Dugaan Permainan Oknum Kecamatan

Karawang.{metroindonesia.id}-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Tanjung mekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, yang digelar pada 28 Desember 2025, kini diselimuti ada dugaan rekayasa dan permainan kekuasaan. Aliansi LSM dan Ormas Kecamatan Pakisjaya menyatakan siap menyeret dugaan aktor di balik layar ke ranah hukum, menyusul temuan kejanggalan serius sejak tahapan awal hingga hari pemungutan suara.

Aliansi menilai Pilkades tersebut tidak sekadar bermasalah, tetapi diduga kuat telah dikondisikan secara sistematis, terutama melalui permainan administrasi dan keberpihakan aparatur.
Ketua PAC Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Pakisjaya, Dede Bahrudin, secara terbuka menyebut Pilkades Tanjung mekar sarat kejanggalan yang sulit ditoleransi.

“Sejak awal kami sudah mencium bau busuk tentang kejanggalan. DPT yang direkrut Panitia 11 tidak sinkron, Seperti atas Nama Bohari, dengan N0 Urut dalam DPT 110 Dusun Kalijaya RT 001 RW 002 masuk TPS 2 sedangkan atas nama tersebut sudah meninggal.
Dedi dengan N0 Urut dalam DPT 103 Dusun Bungin RT 001 RW 004 KTP warga desa tanjung pakis.

Di tambah Tatang N0 urut dalam DPT Pilkades Desa Tanjung mekar 461 Dusun Bungin RT 001 RW 004 adalah warga desa Pantai Bhakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi.

Terus lagi atas nama Rinin N0 urut dalam DPT Pilkades Desa Tanjung mekar 346 Dusun Bungin RT 002 RW 004 adalah warga Desa Jatibaru Kabupaten Bekasi

Dan Iman Sulaeman dengan N0 Urut dalam DPT 150 Dusun Bungin RT 001 RW 004 ketika di verifikasi niknya ternyata namanya Daryanto Padasuka Cimahi Bandung.dan ini kami katakan sesuai data dan tanpa dokumen atau data maka kami tidak akan berani untuk mengatakan hal ini ,” tegas Dede kepada wartawan, (10/1/2026).

Dede bahkan menyebut adanya dugaan campur tangan berlebihan Kasi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Pakisjaya yang dinilai telah keluar dari fungsi pengawasan dan masuk ke wilayah teknis Pilkades.

“Kasipem kami duga terlalu jauh ikut campur, dari tahapan sampai pemungutan suara. Kalau aparatur sudah ikut mengatur, lalu di mana netralitas? Ini patut dicurigai,” kecamnya.

Pernyataan keras juga datang dari Ketua Aliansi LSM Banaspati, Bunawi, yang mengaku geram atas narasi di sejumlah media online yang menyebutkan pihak kecamatan telah bekerja sesuai aturan.

“Narasi itu menyesatkan publik. Fakta lapangan justru menunjukkan dugaan keberpihakan. Jangan seolah-olah semuanya bersih, padahal indikasi pelanggaran begitu telanjang,” ujar Bunawi tajam.

Menurut Bunawi, Aliansi tidak akan terjebak pada perang opini. Seluruh temuan telah dikemas dalam bentuk data, dokumen, dan keterangan saksi yang siap dibuka di hadapan aparat penegak hukum.

“Kami siap lapor ke Polres Karawang. Kami siap hadirkan saksi. Semua temuan kami berbasis pantauan dan investigasi lapangan, bukan cerita karangan. Kalau ada yang bilang ini sesuai aturan, biar hukum yang membuktikan,” katanya.

Aliansi bahkan menyebut dugaan keberpihakan kepada salah satu calon kepala desa sebagai bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi desa.

“Kalau Pilkades dikondisikan, itu bukan demokrasi, itu perampokan hak pilih warga. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab,” tegas Bunawi.

Aliansi LSM dan Ormas Kecamatan Pakisjaya memastikan tidak akan berhenti pada pernyataan sikap semata. Langkah hukum akan ditempuh hingga tuntas demi membuka apa yang mereka sebut sebagai borok Pilkades Tanjung mekar.

“Kami tidak akan mundur. Ini bukan soal menang atau kalah, ini soal kejujuran dan masa depan demokrasi desa,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan Pakisjaya dan oknum Kasipem yang disebut belum memberikan klarifikasi resmi dari pihak Panitia 11 dan Kecamatan maupun Dpmd Kabupaten Karawang.