Menghadapi Pemilu 2024, Bawaslu Melawi Gelar Diskusi Dengan OKP

METRO, KALBAR – Menghadapi Pemilu Tahun 2024 mendatang, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Melawi menggelar diskusi bersama OKP (Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda) di Cafe Putri Tanjung, Kecamatan Nanga Pinoh, Selasa (24/5) pukul 16.00 WIB.

Diskusi yang dikemas secara santai dengan tema “Membangun Gerakan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemilu” mengundang beberapa OKP yang berada di Kabupaten Melawi.

Koordinator Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Melawi, Hamka mengatakan, diskusi ini dilaksanakan sebagai persiapan pengawasan dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang.

Baca Juga: Bupati Melawi Buka Secara Resmi Rakor P3MD Tahun 2022

“Segmen diskusi difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Tujuannya adalah untuk mencapai pemilihan yang berkualitas sesuai amanah undang-undang” jelas Hamka.

Dituturkan Hamka, indikator kualitas yaitu, penyelenggaraan Pemilu yang adil, tingginya pastisipasi pemilih dan cerdas dalam menggunakan hak pilih, demokratisasi internal partai, terpilihnya wakil rakyat yang bertanggung jawab dan terpilihnya pemimpin yang mendorong pemerintahan yang bersih.

“Tujuan Pengawasan sendiri adalah untuk memastikan penyelenggara pemilu secara Luber, Jurdil dan berkualitas” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Resmi Buka Kembali Ekspor CPO, Asosiasi Petani Sawit Melawi Ucapkan Terima Kasih

“Selain mewujudkan Pemilu yang demokratis pengawasan dilakukan untuk memastikan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi pelanggaran dan akuntabilitas hasil pilkada” imbuhnya.

Menurut Hamka, Pemilihan umum adalah kompetensi politik yang syarat dengan adanya indikasi pelanggaran. Oleh karena itu, pengawasan pastrisipasi dari masyarakat perlu dilakukan untuk menjaga integritas hasil pemilihan.

“Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi proses pemilihan, berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraannya” pungkasnya.

Baca Juga: Kompol Asmadi Resmi Tutup Kegiatan TOT Personel Polres Melawi Tahun 2022

Hamka juga menyebutkan, bahwa selain partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Tokoh agama dinilai memiliki peranan yang sangat penting untuk menyikapi terjadinya konflik dalam Pemilu.

“Sangat relevan untuk kami minta tokoh-tokoh agama untuk meredam hal-hal yang tidak kita inginkan sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan atau Pilkada” tutupnya.

OKP yang hadir dalam diskusi yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Melawi antara lain, GMKI, PMKRI, GMNI, HMI, HMKM, PMK dan Ketua BEM STKIP Melawi.

Baca Juga: Dirjen KKP Dan Komisi IV DPR RI Sosialisasikan Kebijakan Perikanan Budidaya 2022

Penulis : Ade Shalahudin/Dik.