Camat Nanga Pinoh Menggelar Sosialisasi Penyusunan RPJMDesa,  Halma Trisno Minta Desa Selesaikan Dokumen RPJMDesa

Melawi, Kalbar | Dalam upaya memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), Camat Nanga Pinoh, Halma Trisno, S. STP menggelar sosialisasi kepada 17 Kepala Desa Se-Kecamatan Nanga Pinoh. Kegiatan berlangsung di Aula Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Rabu (13/10).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Melawi, Julkipli, S.Sos. M.Si., Sekcam Nanga Pinoh, Kepala Desa Se-Kecamatan Nanga Pinoh dan Perangkat Desa, Tenaga Pendamping Profesional Desa, dan Tenaga Ahli Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Melawi sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan tersebut. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Camat Nanga Pinoh.

Camat Nanga Pinoh, Halma Trisno, dalam sambutannya menyampaikan, RPJMDesa dan RKPDesa merupakan syarat dalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan Desa. Ia juga meminta penyusunan RPJDesa bagi Kepala Desa yang telah dilantik pada Maret lalu dalam menyusun RPJMDesa harus selesai di tahun 2021 ini.

“Saya ingin RPJMDes itu wajib selesai tahun ini, kalo kita mengacu kepada regulasi mestinya 3 bulan setelah dilantik RPJMDesa harus selesai. RPJMDesa harus mengacu dan selaras dengan RPJM Kabupaten. Bagi Kepala Desa yang masih 2 sampai 3 tahun masa jabatannya segera melakukan perubahan RPJMDesa disesuaikan dengan RPJM Kabupaten”. Tegasnya.

Halma Trisno juga mengingatkan, penyusunan RKPDesa harus mengacu kepada RPJMDes. Ia tidak ingin Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunannya menyimpangkan dari RPJMDesa. Karena RPJMDesa digunakan sebagai acuan pembangunan di Desa selama 6 tahun ke depan.

Terkait Badan Usaha Milik Desa BUMDes, Halma Trisno juga meminta, bagi desa yang ingin membentuk BUMdes paling lambat pada 31 Oktober 2021 harus sudah terbentuk dan dilaporkan kepada Kecamatan.

BUMDes ini juga menjadi perhatian kami. Sesuai surat edaran DPMD, paling lambat 31 Oktober BUMdes harus bisa terealisasikan di tiap desa. Tidak ada alasan bagi desa yang tidak ingin menyusun BUMdes, karena sudah ada desa yang sudah memulai yaitu, Desa Paal”. Tandasnya.

Ditempat yang sama, Kabid P2M, DMPD Kabupaten Melawi, Julkipli saat diwawancarai usai kegiatan menyampaikan harapan yang sama agar penyusunan RPJMDesa mengacu dengan RPJM dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati Melawi.

“Salah satu visi dan misi Bupati adalah di sektor Pertanian dan Perkebunan. Desa harus mendukung penuh program tersebut, mengingat desa adalah ujung tombak pembangunan”. Kata Julkipli.

Selain itu, Julkipli juga mengatakan, desa harus memilik strategi untuk membuka lapangan kerja di desanya. Kemudian ada satu hal yang penting dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu, gotong royong.

“Saya minta Desa untuk kembali membudayakan semangat gotong royong dalam pembangunan di desa sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati”. Pungkasnya.

 

Penulis : Ade Shalahudin

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI