Pelantikan Karang Taruna Kabupaten Kayong Utara Dipertanyakan

Kayong Utara, Kalbar | Karang taruna tingkat desa mempertanyakan terkait pelantikan karang taruna Kabupaten Kayong Utara yang dilakukan beberapa hari lalu di pendopo Bupati.

Ketua Karang Taruna Desa Rantau Panjang, Ya’ Mochtarudin saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tidak ada mendapat informasi atau undangan dalam pembentukan Karang Taruna Kabupaten Kayong Utara. Dan menurutnya Pelantikan kemarin dinilai tidak sesuai aturan Permensos Nomor  25 Tahun 2019 atasnya perubahan Permensos  Nomor 77 HUK Tahun 2010.

“Kami tidak ada mendapatkan informasi selama ini. Baik berupa undangan pembentukan Karang taruna kabupaten dan pelantikan pengurus di Sukadana”. kata Ya’ Mochtarudin Jum’at (8/10).

Menurutnya, sesuai aturan, pembentukan Karang taruna kabupaten harus melibatkan karang taruan setiap desa yang ada di kayong utara, atau setidaknya libatkan perwakilan Karang Taruna Desa di setiap Kecamatan yang ada. “Bila tidak ada koordinasi seperti ini, Pelantikan Karang Taruna Kabupaten yang di lakukan oleh Bupati kayong utara, Citra Duani, dianggap cacat prosedur”. jelas Ya’ Mochtarudin.

“Saya melihat di Kabupaten Kayong utara inikan belum ada forum Karang Taruna Kabupaten, jadi sebelum membentuk forum Karang taruna Kabupaten, harusnya ada tahapanya dari konsilidasi sampailah ke tahap loka karya sesuai Permensos Nomor 25 tahun 2015. Ini terkesan tergesa gesa dan seperti di kondisikan dalam pelantikan karang taruna kabupaten yang di lakukan kamis 7 oktober 2010 di pendopo Bupati, Jelasnya.

Kemudian lanjut Ya’, dalam mekanisme pembentukan dan pelantikan forum Karang Taruna tersebut harus terbuka, baik melalui media atau konsilidasi di setiap Kecamatan. Dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Kader-kader Karang Taruna umtuk memenuhi kualifikasi.

Ada semangat transparansi dan dibangun dengan tujuan agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan tahu bahwa para pengurus yang dilantik adalah amanah, profesional, dan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Kayong Utara”. Ujarnya.

Ia juga meminta kepada Pemkab Kayong Utara untuk menjelaskan kepada publik proses pelantikan forum Karang taruna kabupaten kayong utara baru baru ini, apakah sudah sesuai dengan prosedur dan mematuhi Permensos no 25 tahun 2015.

“Ini menurut saya penting, karena ini bicara aturan”. Tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta Dinas Sosial untuk melakukan investigasi atau meninjau kembali dalam proses pembentukan Forum Karang taruna dan pelantikan Forum karang taruna Kabupaten Kayong Utara. Karena banyak informasi yang diterima, pembentukan dan pelantikan tidak sesuai dengan prosedur dan aturan Permensos.

“Saya rasa DPRD perlu meminta rekomendasi Dinas Sosial untuk nama-nama yang di lantik Kemaren yang di lakukan oleh Bupati Kabupaten Kayong Utara. Kalau memang tidak sesuai dan tidak ada melibatkan Karang taruna setiap Desa yaitu 50+1 dari 43 Desa di kabupaten Kayong Utara, kami minta bupati untuk mencabut kembali SK pelantikan forum karang taruna Kabupaten Kayong Utara”. Tandasnya.

 

Penulis : Saupi

 

 

 

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI