Presiden Joko Widodo Keluarkan Keppres Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Satgas BLBI

Jakarta | Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) baru pada Rabu (6/10). Keppres tersebut berkaitan dengan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI.

Menko Polhukam, Mahfud MD menjelaskan, ada nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kabareskrim Polri dalam Keppres tersebut.

Mahfud juga menuturkan nama Menteri ATR/BPN masuk dalam jajaran pengarah sementata Kabareskrim Polri di jajaran pelaksana.

“Ada nama Kabareskrim masuk di sini, karena kalau ada masalah pidana akan segera ditangani”. Terangnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (8/10).

“Misalnya, jika ada tanah yang sudah diselesaikan kepada negara secara sah namun tiba-tiba dijual dengan dokumen palsu. Maka, lanjutnya, itu merupakan sebuah tindak pidana dan negara akan langsung turun tangan. Sementara Menteri ATR/BPN, jelas Mahfud, akan menangani permasalahan yang terkait dengan tanah, baik permasalahan sertifikat maupun administrasi lainnya”. Paparnya.

Sementara itu, dikatakan Mahfud MD, pembentukan Satgas BLBI sendiri bertujuan untuk penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Meskipun pada dasarnya merupakan permasalahan perdata, namun Mahfud menyebut permasalahan pidana juga kemungkinan terjadi.

Lebih lanjut dikatakan Mahfud, oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres baru tersebut. Di sisi lain, Mahfud juga membeberkan bahwa Satgas BLBI telah melakukan sejumlah langkah positif dalam mengejar aset negara sampai saat ini.

“Hal itu seperti memastikan aset-aset negara yang sudah harus dikuasai oleh negara serta melakukan penyitaan uang. Dalam upaya penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara, Satgas BLBI selalu menindak tegas obligator yang tidak serius. Satgas BLBI akan melakukan penyitaan jika ada obligator yang tidak mau menyelesaikan kewajibannya secara baik-baik sehingga mungkin juga ada masalah pidananya”. Pungkas Mahfud MD.

Maka dari itu, Mahfud meminta kepada para obligator untuk bekerjasama mengembalikan utangnya agar negara bisa mengembalikan kepada rakyat.

Dia menegaskan akan mengambil langkah berikutnya jika ada obligator yang main-main mengingat kondisi rakyat yang sedang susah.

Penulis: Abdi Aliev.

 

 

 

 

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI