10 Kepala SMPN Berstatus Plt lebih Dari 6 Bulan

Padang, Sumbar | Sesuai surat edaran nomor : 2/SEA/1v2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian,

Yang di tetapkan oleh Kepala Badan Kepegawai Negara 30 Juli 2019 pada point’ 9 menerangkan ” Pelaksana Harian dan Pelaksana tugas bukan jabatan definitif, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian
atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan struktural sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan.”

Siapa penerima tunjangan jabatan ?

Pada point’ 10 di jelaskan ” Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan Definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.” (Kepsek lama).

Berapa lama Plh atau Plt menjabat ? 

Sesuai point’ 11 menerangkan sbb : “Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Hal yang menjadi menarik publik masyarakat kota Padang ketika 10 kepala SMPN Berstatus Pelaksana Tugas (Plt) sudah lebih dari 6 bulan dari batas ketetapan surat edaran Badan Kepegawaian Negara.

Timbul pertanyaan di masyarakat ” siapa nama nama  pejabat atau 10 Kepala SMPN yang masih di anggap Definitif dan masih menerima tunjangan jabatan ? ” 

Adanya kekosongan jabatan kepala SMPN dengan Plt  SMPN sejak dipimpin oleh Walikota lama Padang Mahyeldi, dan setelah di gantikan pada 7 April 2021 lalu, Hendri Septa yang sebelumnya wakil walikota, muncul 10 nama nama Plt SMPN yang sudah melebihi dari batas 6 bulan menjabat Plt.

“Istilah dagang sapi yang di lontarkan masyarakat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi menjadi isu menarik bagi metroindonesia.id untuk lebih mencermati atas surat perintah siapa pengangkatan Plt untuk 10 jabatan Kepsek ?

Pada point’ 2 dijelaskan :” Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak benrvenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian

Lalu siapa yang selama ini mengambil keputusan dan/atau tindakan ?

Lagi lagi metroindonesia.id mendapat masukan dari warga atas dugaan rekayasa pada satuan pendidikan yang dikendalikan jarak jauh oleh pemberi surat perintah kepada 10 orang Plt dengan suatu tujuan anggaran.

Berikut nama nama 10 Plt pada SMPN di Kota Padang

1. Junaidi Kepsek SMP 5 – Plt. SMP 1 ( 10 bulan )

2. Evi Jusni Plt SMP 7 (18 bulan)- belum NUKS- menggantikan Syafrizal Sair ke Kabid Dikdas.

3.Sukasdianto Plt. SMP 18 (2bulan) menggantikan Plt. Hendrik Kepsek SMP 21.

4.Junidar Plt. SMP 20 ( 18 bulan)

5.Nasran Kepsek SMP 23 – Plt.SMP 26 ( sejak 2020)

6. Niswan Plt.SMP 28 (18 bulan, belum NUKS) menggantikan Arman ke Kasi Kurikulum Diknas.

7.Yuli Ennesfi, Plt.SMP 29 ( sejak 2019)

8.Misnar Plt SMP 34 (sejak Feb 2020),

9 bulan Wakil ( tidak NUKS)

9.Eni Sugiarti Plt SMP 35 ( Kepsek SMP 4)

10.Dwifa Kusuma (Kepsek SMP 24) Plt.SMP 38 ( sejak Mai 2021).

Didapat informasi Sukardi. S.Pd , Guru Madya di SMP Neg. 29 Padang, Pangkat IV A ( NIP. 19641112992031009 ) telah lulus dan telah dilantik oleh walikota menjadi Kepala SMPN 29, demisioner (Keadaan Tampa kekuasaan) yang saat ini masih di jabat oleh Yuli Ennespi, diketahui telah menjabat tidak kurang dari18 bulan.

Namun, ketika dimintakan tanggapan. jika benar usia 56 tahun, jadi pemicu tidak di terbitkan SK Penempatan Sukardi, sedangkan sembilan persyaratan lain dari Pasal 4 Permendikbud No.6 Tahun 2018 telah dipenuhi, kenapa di undang serta dilantik, dijawabnya, “Bisa jadi data usulan lama di BKSDM yang terinput, kilah Habibul, elaknya.

Namun, tanggapan Kadis Pendidikan Padang tersebut, ketika dikomfrontir dengan Kepala BKSDM melalui Sekretaris, OS Damanik, kami membantah statemen Kadis Pendidikan, ” Bisa jadi data usulan lama di BKSDM yang terinput”, ujar Damanik

Ditegaskan, apakah Data- data kepegawaian yang tersimpan di BKSDM ini, dituduh miliki data ganda, ngaco itu Kadis Pendidikan, sembari janjikan akan bicarakan dengan pimpinannya, pintanya. [] eb

 

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI