Pemilik Lahan Pembangunan Mesjid Agung Payakumbuh Adukan Pemko Payakumbuh

  • Surat nomor : 03.51/SPm/MI.RED/IX/2021 resmi diterima staf Dir. Tindak Pidana Korupsi.Mabes Polri
  • Ket. Gbr : Temui Pimpinan Redaksi di Komplek Perumahan Indarung  untuk meminta persetujuan pembebasan lahan.

Jakarta, Indonesia | Pemilik lahan sawah koreh yang menjadi rencana pembangunan mesjid Agung Payakumbuh dari suku Sikumbang resmi mengadukan Pemerintah Kota Payakumbuh ke Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri dan beberapa instansi pemerintah lainnya.

Di lansir dari pemberitaan media  setempat  https://sumbar.antaranews.com/berita/281284/pembebasan-lahan-masjid-agung-payakumbuh-satu-warga-masih-enggan-menjual-tanahnya di ketahui ada 28 ahli waris yang bakal menerima ganti rugi pembebasan lahan.

Berdasarkan surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dengan nomor surat : 601/491/PUPR/2021 tertanggal 26 Maret 2021 yang ditujukan kepada metro Indonesia pada penyampaian informasi publik nomor 3 menyatakan ” bukti kepemilikan yang di sampaikan oleh pemilik lahan suku Sikumbang berupa pernyataan/kesepakatan kaum yang telah disetujui dan di tanda tangani oleh pihak pihak terkait” 

Abdul Rachman selaku ahli waris dari suku Sikumbang pada pernyataaanya menyesalkan tindakan Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah membagi bagi tanah waris Pusako Tinggi milik suku Sikumbang tanpa melakukan musyawarah kaum suku Sikumbang.

Kami selaku ahli waris dari keturunan Alm Rabihan belum pernah menerima ganti rugi dan membuat pernyataan / kesepakatan bersama sama kaum Sikumbang, dalam hal ini secara terbuka A. Rachman meminta Kepala Dinas PUPR menunjukkan bukti bukti surat pernyataan yang di maksud.yang tidak masuk dalam lampiran surat nomor : 601/491/PUPR/2021

Lebih lanjut, A. Rachman juga menyampaikan, ” saya adalah wali pengampu dari ahli waris M. Ahli Hanafiah yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Kota Depok Jawa Barat pada akhir tahun 2020 lalu ” 

Dari informasi yang di terima metroindonesia.id sudah beberapa ahli waris dari suku Sikumbang telah menerima ganti rugi yang besarannya tidak sama,

Didalam surat tersebut, Kadis PUPR juga menyatakan ” berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN  No. 5 tahun 2012 pasal 53 ayat 1  ” dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang di sepakati kedua belah pihak”.

Yang hal tersebut menjadi aneh ketika pihak pemerintah kota Payakumbuh selaku pembeli yang menentukan luas lahan, harga tanah /meter, sedangkan kami ahli waris sebagai penjual dalam aturan Permen ATR harus tunduk kepada harga yang ditawarkan pembeli.

Dari informasi Sekda Kota Payakumbuh Rida Ananda, untuk pembebasan lahan mesjid Agung Payakumbuh tidak dibentuk kepanitiaan pembebasan lahan, termasuk 4 tahap perencanaan, sementara Kadis PUPR pada 16 Maret 2020 telah menyelenggarakan Perencanaan Mesjid Agung Payakumbuh dengann pemenang tender CV. Muldecon Graha Adhiyaksa dengan nilai Rp 357.915.250. www lpse.payakumbuhkota.go.id/eproc4/lelang/3021050/pengumuman lelang.

 

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI