Penataan Waduk Sunter Jakarta Utara Dipertanyakan Transparansi Anggaran dan Pembangunannya

Jakarta Utara – Sebanyak empat alat berat berjenis Excavator Long Arm dikerahkan untuk meratakan bangunan permanen maupun semi permanen dikawasan Danau Sunter Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Dengan jumlah 208 Personil Satuan Polisi Pamong Praja (pol pp), PPSU dan TNI, Polri mengawal Pembongkaran Puluhan Bangunan Permanen dan Semi Permanen serta Lapak atau Tenda yang beraktivitas Sepanjang Jalan Danau Permai Raya, dimana keberadaan para pedagang atau pengusaha di kawasan Danau Sunter awalnya merupakan binaan Koperasi KPPOP (Koperasi Pembina Profesi dan Olah Raga Air).

Penataan Waduk Sunter Selatan Sisi Timur sudah dimulai Tahun 2019, yang berkecimpung dalam pekerjaan proyek adalah, PT Fujitama Cipta Andaan selaku konsultan pengawas, dan PT Sinar Mardagul, PT Karya Beton Indonesia sebagai pemenang tender.

Pada pekerjaan Waduk Sunter Selatan Sisi Timur Tahun anggaran 2019, pemberitaan di media Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ir.Juaini Yusuf.MM dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada Pembangunan Waduk Sunter Selatan Sisi Timur Tahun Anggaran 2019.

Pembangunan Waduk Sunter Selatan Sisi Timur diduga tidak sesuai Bestek, dari kontrak kerja sejak 23 Agustus 2019 hingga 15 Desember 2019. Bahkan, Dinas SDA DKI Jakarta memperpanjang kontrak dua kali. Perpanjangan kontrak pengerjaan diduga bertentangan dengan Pasal 56 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penggiat Tipikor dari LSM Tiprikor RI Robert Juntak menjelaskan, saat ini pembangunan Waduk/Situ/Embung dan Kelengkapannya ini lanjutan yang 2019, tetapi disebutkan berlainan dari nama paket/pekerjaan tapi terlihat papan nama proyek perusahaan yang mengerjakan FAF -MMA (KSO), namun nama PT digunting (dibuang)dan papan nama adanya di Bedeng dan tidak tertulis Waktu pelaksanaan mulai dan selesai dan nilai kontrak.

“Saya bertanya-tanya ada apa dengan penataan danau sunter ini, kok terkesan ditutupi, kenapa pelaksanaan lanjutan proyek dilaksanakan saat ini ? dimana Republik ini membutuhkan anggaran besar untuk penanggulangan Covid-19”. Ucap Robert.

Robert juga membeberkan, Saat Penataan danau sunter tahun anggaran 2019, kepala dinas saat itu Juaini Yusuf yang sekarang menjabat Wakil Walikota Jakarta utara dilaporkan ke KPK oleh Lsm karena dugaan KKN, yang selanjutnya kadis SDA tersebut dipanggil KPK, seperti tertulis diberbagai media.

“Tahun 2019 saya juga turut memonitor pekerjaan proyek danau sunter dan hasil investigasi tim diduga banyak kekeliruan dalam pelaksanaan kerja, tapi jika ingin mengetahui ya tanya ke KPK saja”. Katanya.

Robert Juntak menyambung, penataan kawasan danau sunter harus transparan mengenai anggaran dan pelaksana proyek serta hasil pemenang lelang tender agar tidak timbul dugaan -dugaan yang Negatif.

Wali kota Jakut dikonfirmasi terkait penertiban bangunan kawasan danau melalui Whatsappnya belum menjawab.

 

Penulis : Zul

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI