Surat Nomor : 170/19- DPRD Sifat : Penting Apa Penting …??

  • Seperti nya tidak penting.
  • Mampukah DPRD menerapkan pasal 4 Angka (4) UU 14/2008 ” Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

Kab. Bogor, Jawa Barat | Undang undang nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jelas Hak dan Kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur pada pasal 7 angka :

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

Dari informasi yang didapat metroindonesia.id, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, belum menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kab. Bogor tertanggal 12 Juli 2021 sampai tanggal 3 Agustus 2021 belum mendapat respon dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 22 Angka (7) telah mengatur badan publik  “Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis.”

Koordinator Aliansi Insan Pers Bogor Raya, Richard kepada metroindonesia.id ” sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor yang tidak menggubris surat Ketua DPRD terkait statement Bupati Bogor ” wartawan Bodrek” yang telah  menimbulkan kerusuhan di masyarakat”

Lebih lanjut ” DPRD didalam Undang undang bernegara mempunyai hak hak diantaranya usul dan pendapat yang telah diberikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjembatani Aliansi Insan Pers Bogor Raya untuk beraudensi dengan pihak terkait, yang sampai saat ini tidak di laksanakan sebagaimana mestinya”.[] Red.

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI