PERMENDIKBUD No.1/2021 VS TITIPAN OKNUM

  • Diduga siswa titipan melibatkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat komisi.

Kab. Bogor, Jawa Barat | PERMENDIKBUD NO.1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.

Pada pasal 2 jelas menerangkan PPDB dilaksanakan secara:

a.objektif;objektif adalah sikap yang harus dijunjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan terhadap suatu masalah

b.transparan; transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

c.akuntabel : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan

Namun ketiga ketentuan pasal 2 Permendikbud tidak diketemukan dalam pelaksanaan PPDB di SMAN 1 Cibinong pada 19 Juli 2021 lalu.

Objektif : dari informasi diketahui adanya siswa yang memiliki zonasi cukup jauh tetapi tercatat 662.567 meter saja yang telah menimbulkan kecemburuan peserta PPDB lain yang merasa domisilinya lebih dekat dengan sekolah.

Transparan : pihak SMAN 1 Cibinong pada pengumuman hasil PPDB tidak mencantumkan alamat domisili masing masing peserta PPDB,

Akuntabel : Hasil seleksi tidak bisa dipertanggung jawabkan dengan alasan ada kesalahan system’ .

” selisih jarak ukur antara tempat tinggal siswa sebenarnya dengan yang tertera pada pengumuman PPDB 2021, tentunya pihak sekolah sama sekali tidak mempunyai kewenangan akan hal tersebut dan akan kami jadikan sebagai catatan untuk kami sampaikan ke tingkat Propinsi untuk perbaikan ke depannya.” ungkap Dra. Hj Eli Supartini selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Cibinong sesaat sebelum mengakhiri pertemuan dengan Hardadi seorang Kabiro kabupaten Bogor dari Media MataBind.my.id“.

Panitia PPDB pada Rabu, 28 Juli 2021 telah mengundang wartawan MataBind.my.id  Hardadi dan tanpa sepengetahuan telah menghadirkan orang tua murid, memberikan foto id card pers yang tidak ada hubungannya dengan pemberitaan metroindonesia.id.

“Serta menghadirkan seseorang yang di akui Lawyer dari pihak sekolah pada pertemuan tersebut,” ungkap Hardadi.

Dari sumber yang dapat di percaya, siswi putri pejabat di salah satu Kecamatan yg katanya ada kesalahan system’ dipaksa untuk mengundurkan diri

Hardadi Sulaksmono yang juga merupakan seorang DEWAN PENGAWAS pada Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI).kepada metroindonesia.id menyampaikan “akan terus melakukan pengawasan termasuk PPDB jalur prestasi yang diragukan perolehan piagam/sertifikat nya.” Tegasnya.[] Red.

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI