Statement Bupati BogorTimbulkan Kegaduhan di Kalangan Jurnalistik

  • Statement Wartawan asli dan bodrek timbulkan betrok fisik sesama wartawan.
  • Pergunakan jasa preman berseragam  dari salah satu partai hadapi koreksi wartawan.

Bogor, 29 Juni 2021, Jawa Barat | Statement atau pernyataan Kepala Daerah Kabupaten Bogor di depan para kepala desa dan masyarakat umum dalam acara safari Boling (Rebo keliling) di kecamatan Klapanunggal (16/6/2021) telah membuat kerusuhan massal di kalangan pers.

Stigma negatif terlanjur beredar luas bagi para wartawan yang TIDAK IKUT DIPERKENALKAN sebagai wartawan ASLI yang di bawa pada Acara BOLING tersebut.

Keresahan para awak media yang hendak melakukan klarifikasi bersama-sama atas statmen dikotomi ASLI><BODREX pada hari Senin tertanggal 21 Juni 2021 justru disambut dengan tindakan kekerasan berupa pemukulan dan pengeroyokan pada salah seorang awak media oleh sekumpulan warga sipil yang bertindak ibarat bodyguard swasta serta keberadaan sekelompok pasukan berkostum hijau terang diduga sebagai Pasukan Pengaman dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tempat bernaung Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin.

“Sungguh suatu tindakan semena-mena terhadap para awak media secara umum di mana hanya menampilkan 2-3 orang wartawan yang dibawanya dengan menyatakan Wartawan Asli setelah mengeluhkan tentang keberadaan wartawan BODREX tanpa adanya pemaparan lebih jelas terkait kriteria lanjutan mengenai Wartawan Asli.

Konsekuensi hal itu otomatis menimbulkan interpretasi bahwa para Wartawan lain yang tidak dibawa saat itu adalah yang wartawan TIDAK ASLI atau gadungan ataupun BODREX sebagaimana yang diungkapkannya” ujar Hardadi Sulaksmono (52) salah seorang praktisi media yang juga sebagai Dewan Pengawas dari Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bogor.

“Bupati harus bertanggung jawab atas seluruh dampak negatif yang dapat timbul dari statmen dikotomi yang akan menciptakan berbagai hambatan bagi para wartawan yang hendak melakukan tugasnya guna melakukan uji informasi, klarifikasi dan konfirmasi atas adanya suatu peristiwa atau informasi tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam kode etik jurnalistik serta amanat UU no.40 tahun 1999 tentang PERS INDONESIA.

Lembaga terkait lainnya (Legislatif dan Yudikatif) wajib meminta kejelasan tentang keberadaan ‘Pasukan Lain’ yang tidak semestinya berperan sebagai pengamanan bahkan melakukan kekerasan pada awak media saat melakukan klarifikasi bersama di komplek Kantor Bupati Kabupaten Bogor tersebut.

Selaku warga negara yang terikat erat dengan hukum dan berdasarkan asas profesionalisme profesi, saya sangat mendukung dan turut mengusung KESEPAKATAN CiBALUNG yang telah dilaksanakan oleh segenap masyarakat dan Insan Pers yang perduli pada tanggal 28 Juni 2021 untuk terus meminta pertanggung jawaban menyeluruh terhadap Bupati Kabupaten Bogor baik secara hukum maupun politis dikarenakan Bupati adalah suatu jabatan politis tentunya” imbuh salah seorang Dewas AWPI Kota Bogor yang juga merupakan seorang warga Kabupaten Bogor kepada awak media.

Pimpinan Redaksi Metro Indonesia menghibau kepada pemerintah pusat untuk melakukan investigasi berdasarkan Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan apabila:
a. menyalahgunakan Wewenang yang meliputi:
1. melampaui Wewenang;
2. mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
3. bertindak sewenang-wenang;
b. menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan.
c.melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup.

Undang undang nomor 40 tahun 1999 pasal 18 mengenai menghalang halangi tugas jurnalistik ketika akan melakukan klarifikasi atas statement yang disampaikan Bupati Bogor. [] Richard.

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI