Front Pembela Rakyat Gelar Aksi Damai di Mabes Polri

Kota Subulussalam Dinilai Gagal

 

Jakarta – Diduga pemekaran Kota Subulussalam, Provinsi Aceh sarat dengan kepentingan dan indikasi adanya manipulasi data serta berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Front Pembela Rakyat (FPR) menggelar aksi damai di Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (21/6).

Dalam orasinya, FPR meminta Menteri Dalam Negeri dan Dirjen OTDA untuk meninjau kembali Pemekaran Kota Subulussalam yang dimekarkan dari Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2007 lalu. Diduga dalam pemekaran tersebut telah dilakukan manipulasi data pemekaran. Selain itu, kuat dugaan pemekaran Kota Subulussalam sarat kepentingan segelintir orang. Dalam aksi tersebut FPR meminta kepada Kapolri untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan manipulasi data tersebut.

“Kita sudah mengelar aksi di depan Mabes Polri serta menyampaikan beberapa laporan secara tertulis. Kami juga sudah mendatangi Kementerian Sekretariat Negara, banyak laporan serta masukan yang kami sampaikan kepada penegak hukum di pusat dan pihak kantor staf Kepresidenan”. Ungkap koordinator aksi, Muhlis Gayo

Tak hanya itu, persoalan SP2HP Polda Bengkulu, Masalah KONI di Provinsi Bengkulu, Masalah tambang, perkebunan, reklamasi tambang dan dugaan beberapa dugaan korupsi di daerah. Ia berharap dengan aksi hari ini semua dapat di proses oleh pihak penegak hukum di pusat dan di lirik oleh pihak istana.

“Terkait pembangunan Pembangunan Kota Subulussalam diduga kuat tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang. Meminta Kapolri untuk melakukan pengusutan terhadap proyek pembangunan yang dianggap mubazir di Kota Subulussalam yang diduga sarat korupsi”. Pungkasnya.

Dalam aksi tersebut FPR juga meminta kepada Pemerintah untuk memfasilitasi pengembalian tanah Hak Guna Usaha (HGU) khususnya PT Laot Bangko yang terlantar untuk diserahkan kembali kepada rakyat dan bukan untuk dijual kepada pengusaha Asing. Meminta Kapolri untuk memeriksa Mantan Wali Kota Subulussalam berserta Wakilnya yang sekarang sudah menjadi Wali Kota Subulussalam .

“Kami meminta kepada Kapolri untuk memerintahkan jajarannya yang ada di Kota Subulussalam untuk tetap melakukan pengusutan dan pengawasan yang ketat terhadap seluruh pejabat daerah dan pegawai negeri sipil yang ada di Kota Subulussalam dikarena sejak pemekaran terjadi hingga sekarang sudah banyak pejabat yang tertangkap karena kasus terpidana korupsi”. Tegasnya.

Selain itu, FPR juga meminta kepada Kapolri untuk menindak oknum Polisi nakal yang diduga telah mengkriminalisasi rekan-rekan Wartawan yakni Pundeh Sinaga dan Syabuddin Padang di Kota Subulussalam sampai di vonis 6 bulan penjara oleh pengadilan Negeri Aceh Singkil.

“Jangan ada lagi kriminalisasi terhadap wartawan. Apa lagi sampai ada kasus penembakan terhadap wartawan hingga tewas di Simalungun, Sumut. Belum lagi oknum polisi yang memenjarakan wartawan di Aceh Singkil. Kami minta agar semua kasus tersebut di usut tuntas. Bila perlu insan pers juga diberikan izin memiliki senjata api oleh kepolisian, mengingat resiko tinggi saat bekerja menggali informasi”. Tandasnya.

 

Indonesia Aneh dan Keliru

Menyikapi pandemi Covid-19, FPR juga meminta kepada Bapak Presiden untuk mencabut Peraturan Pemerintah tentang Covid-19 Wabah Virus Corona yang dinilai blunder sebagaimana dijelaskan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 413 Tahun 2020 tentang Virus Corona.

“Kami juga meminta kepada bapak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan pihak Penegak Hukum untuk mengusut Bansos yang diduga banyak yang tidak dibagikan dan ada dugaan telah melakukan penguburan dokumen setelah Menteri Sosial tertangkap pada Desember Tahun 2020 lalu, ini dibuktikan adanya tumpukan Bansos di Gudang PT. BGR di Kelapa Gading. Selain itu, kami juga meminta kepada bapak Presiden untuk tidak memberantas Preman saja tapi juga untuk menghapuskan Mafia di Pemerintahan dan Perusahaan Asing. (Red).