Masyarakat Pelaut NKRI Gelar Aksi Demo Tuntut Deportasi 2 TKA Ilegal di Kemnaker 

Jakarta – Masyarakat Pelaut NKRI melakukan aksi Demontrasi damai untuk mendesak segera deportasi 2 TKA ilegal yang bekerja pada Soechi Line yaitu Khan Khamran Mahmood,Warga Negara Pakistan dan Sawney Karampreet Sigh, Warga Negara India masih bekerja di Soechi Lines kendati Permasalahan ini telah dilaporkan setahun yang lalu namun ke 2 TKA illegal tersebut belum juga di Deportasi dari Indonesia.

Surat disampaikan di Kemnaker RI jalan Gatot Subroto no 51,Jakarta Selatan, Rabu (16/6) kepada Menteri Tenaga kerja, Ida Fauziah untuk segera mendeportasi 2 TKA ilegal tersebut.

Koordinator Lapangan Masyarakat Pelaut NKRI Ricardo Hutabarat di awal Orasinya menyampaikan yel-yel” Salam Pelaut NKRI,Maju,maju,maju” lalu diikuti bernyanyi bersama Lagu Garuda Pancasila. Pelaut Indonesia harus lebih maju lagi dengan meningkatkan SDM diantaranya menguasai berbagai berbahasa asing terutama Bahasa Inggris.

Dengan adanya kebuntuan tuntutan yang menjadi dasar sila ke 2 Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Sila ke 5 yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya Masyarakat Pelaut NKRI meminta kepada Direktur Pengawasan Norma dan Jaminan Sosial (PNKJ) Yuli untuk Melindungi Warga Negaranya yang adil dan beradab dengan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia bukan nya seakan-akan Melindungi Warga Negara Asing apalagi Warga Negara Asing yang ilegal”. Tuturnya.

Dalam surat Tuntutan Capt Habel Tandiseru M Mar yang ditujukan kepada Direktur PNKJ dibacakan oleh Marianto yaitu :

1.kedua TKA tersebut bekerja tidak sesuai dengan jabatan dan nama perusahaan yang ada ijin kerja. yang mana kedua TKA tersebut bekerja di PT Sukses Maritim Line dan PT Adiraja Armada Maritime. Akan tetapi pada kenyataannya kedua TKA tersebut bekerja di PT Vektor Maritim .

2.Kedua TKA tersebut menduduki jabatan tertentu yang melanggar UUK nomor 13 Tahun 2003.

3.Diskriminasi Gaji antara pelaut Indonesia dengan pelaut Asing

4.Intimidasi dengan melakukan penahanan dokumen asli

5.Perampokan bonus ABK dengan cara intimidasi yaitu dengan mengancam ABK segera turun dari Kapal jika tidak mau mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Sawney karanpreet Singh, warga Negara India tersebut

6.Pembatalan PKL dan ingkar janji dengan cara membuat laporan fitnah dan pencemaran nama baik.

 

Kemudian Capt Habel menambahkan dalam komunikasinya kepada Masyarakat Pelaut NKRI melalui sambungan selular.

Merunut kepada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2000

TENTANG SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH pasal 40:

Pasal 40

Untuk menjamin hak pekerja/buruh berorganisasi dan hak serikat pekerja/serikat

buruh melaksanakan kegiatannya, pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Dan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 pasal 42,Pasal 44 dan pasal 5,6 dan pasal 45 ayat( 1)

Lanjut Capt Habel bahwa Sanksi administrasi yang diberikan oleh PNKJ Kemnaker terhadap TKA illegal tidak berlaku dan gugur secara hukum karna ada korban, diskriminasi, intimidasi. Perampokan bonus ABK, dan ingkar janji, PNKJ telah mengakui dan menyampaikan di hadapan Ombudsman RI.

TKA ilegal tersebut juga bertanggungjawab atas meninggalnya alm Markus Patanda di Kapal MT Prima Lautan II. Penasehat masyarakat Pelaut NKRI Binsar Effendi mangatakan tidak gampang mengurus Pelaut yang jangkauan nya sangat luas jadi Pelaut harus benar-benar di lindungi dimanapun berada yang menyumbang Devisa Terbesar bagi Negara.

Dalam aksi Demo nya mematuhi prokes Covid-19 ,Masyarakat Pelaut NKRI jelas terlihat pada spanduk” Pelaut Bukan Sapi Perah”.kemudian orasi di tutup oleh Juru bicara Masyarakat Pelaut NKRI Teddy Syamsuri yang didampingi Hasoloan Siregar.

 

Penulis : Ricardo

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI