Diduga Tak Sesuai Juknis, Diminta Kajari Deli Serdang Usut Penggunaan Dana BOS TA 2020 di SMP PAB 2 Helvetia

Kab. Deli Serdang, Sumut –  Kode etik Jurnalistik pasal 3 jelas menyatakan “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.

 

Bagaimana kemudian pers menyikapi terjangan berita hoax menjadi sangat penting untuk dilakukan. Karena sejatinya pers sendiri sudah memiliki pedoman dan landasan dalam melakukan pemberitaannya yakni Undang-undang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Faktanya, wartawan metroindonesia.id kesulitan untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala sekolah SMP PAB 2 Helvetia, Maimuna, Kamis (27/5) lalu.

 

Maimuna selaku Kepala Sekolah, tidak dapat menjelaskan tentang anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2020. Sebaliknya kepala sekolah memanggil para Wakil Kepala Sekolah. Namun sama saja, mereka juga tidak dapat menjelaskan tentang pengelolan anggaran di sekolah SMP PAB 2 Helvetia.

 

Untuk menguji kebenaran informasi yang beredar di masyarakat adanya kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler di tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2020 serta penggunaan dana lainnya yang tidak transparan sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di SMP PAB 2 Helvetia.

 

Hal tersebut menyebabkan jurnalis mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang benar dan berimbang dan terkesan menghalang-halangi tugas wartawan. Untuk itu kepada pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang di minta untuk segera mengusut pengunaan anggaran yang di duga tidak sesuai Juklak dan Juknis penggunaan dana BOS.

 

Penulis : G. Pasaribu