Syarat Tender Dinilai Memberatkan, Kontraktor Datangi UKPBJ Kabupaten Melawi 

Kab. Melawi, Kalbar – Dengan rasa keadilan dan kebenaran, beberapa pengusaha mempertanyakan tentang aturan persyaratan tender yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Kabupaten Melawi. Pertanyaan tersebut disampaikan Donisius Joni secara tertulis yang ditujukan kepada Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Melawi, Senin (31/5) mewakili beberapa perusahaan jasa kontruksi.

Dalam nota surat keberatan tersebut disampaikan, bahwa dalam dokumen lelang dan persyaratan tambahan tender yang dibuat oleh ULP Kabupaten Melawi terkesan memberatkan dan merugikan perusahan jasa kontruksi yang akan mengikuti tender lelang kegiatan.

“Ada persyaratan tambahan diantaranya bukti kepemilikan saldo rekening koran perusahaan minimal 10 persen dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paket. Kedua tambahan syarat perusahaan harus memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bersertifikat atas nama perusahaan atau AK3”. Ungkap Donisius Joni.

Dalam surat nota keberatan tersebut, tambahan syarat dimaksud tidak diberlakukan di tender manapun di seluruh Indonesia, baik itu proyek dana APBN dan APBD Tingkat I Provinsi. Jika Persyaratan tersebut dibiarkan akan menjadi dampak buruk bagi pengusaha.

“Ditempat lain persyaratan tender dipermudah, bukan dipersulit seperti di Melawi. Untuk itu kami menuntut tender pekerjaan Pembangunan Jembatan Melawi II (lanjutan) di ulang dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan aturan Perpres dan Kepmen PUPR”. Tandasnya.

Sementara itu, Kabag PBJ Kabupaten Melawi, Nining Yuliati menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan tender paket pembangunan jembatan Melawi II lanjutan sudah menugaskan Pokja Pemilihan 4. Dalam pelaksanaan tender pihaknya memperhatikan persyaratan pengajuan tender yang telah dibuat oleh PPK. Dalam pembuatan syarat tersebut yang telah di setujui oleh inspektorat dan Dinas PUPR Kabupaten Melawi.

“Dalam hal ini, teman-teman Pokja Pemilihan 4 itu bekerja sesuai dengan yang disampaikan dari OPD, termasuk juga untuk syarat-syarat tendernya. Kami tidak ada menambah atau mengurangi syarat-syarat tersebut. Kami sudah bekerja sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. hanya yang baru adalah melampirkan rekening koran sebagai syarat kepemilikan 10 persen dari HPS yang diberlakukan tahun ini”. Tegasnya.

Nining juga menyampaikan bahwa untuk pengajuan keberatan ada mekanisme yang telah disiapkan yaitu, sesuai dengan jadwal lelang yang telah dibuat, keberatan bisa disampaikan pada saat aanwidjing (penjelasan) dan pada masa sanggah setelah ada penetapan pemenang tender.

“Jika sudah ada penetapan pemenang tender, ada hak sanggah atau keberatan pada saat aanwidjing (penjelasan). Peserta yang mengikuti dan tidak lolos tender dapat menyampaikan pada saat penjelasan tersebut dilaksanakan”. Tutupnya.

 

Penulis : Ade Shalahudin