Koperasi Belum Berbadan Hukum Menerima Dana Hibah

Bogor, Jawa Barat – Seharian menjalankan tugas sebagai jurnalis memang melelahkan, tetapi itu lah resiko yang harus di terima.

Warung kopi menjadi tempat singgah yang nyaman, sambil ngopi bisa sambil makan goreng gorengan.

Obrolan warung kopi menjadi menarik ketika pemilik warung di sekitar terminal bayangan wilayah Parung Bogor Jawa Barat bercerita tentang kegiatan ETALS Parung sebagai tempat usaha Koperasi UMKM Parung yang baru selesai melakukan rehab kios.

Dari informasi masyarakat, rekan rekan wartawan menyampaikan kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Penulis dan Jurnalis ( DPC IPJI Kabupaten Bogor ), Harun. ST.

Menerima penyampaian rekan rekan, Harun berkoordinasi dengan Ketua Forum UMKM Parung Lestari dikediaman nya, dari hasil pertemuan diketahui Koperasi UMKM Parung belum memiliki badan hukum yang sah.

Untuk memastikan informasi adalah benar tersebut tim yang dipimpin Ketua DPC Ipji Harun, melanjutkan ke Kantor Kecamatan wilayah, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Dari informasi tang diterima pihak Kecamatan diketahui hasilnya sama, Koperasi UMKM Parung belum berbadan hukum.

Dari data tang ada diketahui ETALS Koperasi UMKM Parung salah satu koperasi penerima dana hibah dari Pemerintah Derah sebesar Rp 47.000.000,-.

Kadis Koperasi dan UKM Kab. Bogor Asep Mulyana Sudrajat saat di konfirmasi rekan wartawan menyampaikan¬† “Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor sudah melakukan sesuai prosedur dan adapun seperti koperasi UMKM Parung belum memiliki badan hukum , sebelum nya sudah ada perjanjian sehingga dana hibah dapat di kucurkan

kembali Wartawan bertanya perjanjian apa yang mereka buat…?

Asep selaku Kadis tidak dapat menjelaskan pertanyaan para wartawan sehingga dia melontarkan kepada wartawan silahkan aja tulis ,beritakan dan kejalur hukum pun kami siap menghadapi tutur Asep Mulyana Sudrajat.

Rehab gunakan dana hibah

Di tempat terpisah, A. Rachman Aktifis dari lembaga di Jakarta memberikan statemen ” sesuai Permendag 46/2009 pasal 2 ayat (1) ” adapun sangsi pidana bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki SIUP adalah merupakan pidana dengan sangsi paling lama 4 tahun dan denda 10 miliar”¬† hal ini sesuai dengan pasal 106 Undang undang Perdagangan. [] Sudarmono Sihombing.