Diduga Banyak Perusahaan Melebihi Izin HGU, LSM GPAK Pertanyakan Kinerja Tim PUP Kabupaten Inhu

Kab. Indragiri Hulu, Riau – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK), Kabupaten Indragiri Hulu mempertanyakan kinerja Tim Penilaian Usaha Perkebunan (PUP). Pasalnya, diduga ada izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh salah satu perusahan perkebunan melebihi izin yang diterbitkan oleh Menteri Agraria.

“Kita pertanyakan bagaimana hasil kerja Tim PUP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) selama ini. Dalam hal pajak, Negara akan dirugikan jika lahan yang dikerjakan melebihi HGU yang telah diberikan kepada perusahaan namun tidak dilaporkan”. Ungkap Salim, Kepala Divisi Pembangunan LSM GPAK, Rabu (14/4).

Dikatakan Salim, PT AS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria, SK.MENAG/KBPN No. 89/HGU/BPN/1999 tanggal 05 Oktober tahun 1999, memiliki HGU seluas 4.056 hektar. Namun praktek dilapangan diduga lahan yang digarap perusahaan tersebut seluas 4.600 hektar. Hal tersebut merupakan tugas Tim PUP Kabupaten Indragiri Hulu melakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap lahan garapan PT AS yang diduga melebihi HGU yang dimiliki.

“Menurut SK tersebut, PT AS hanya diberikan izin seluas 4.056 hektar meliputi lima desa yakni Desa Aurcina, Punti Anai, Pejangki, Kuala Kilan dan Alim. Dengan Kebun inti 4.600 Ha. Kebun Plasma di desa Aurcina 674 Ha, Punti Anai 800 Ha, Sipang 700 Ha dan Pejangki 300 Ha. Total seluruhnya diduga 7.074 Ha. Namun lahan perkebunan di desa Sipang diduga tidak termasuk dalam izin HGU PT. AS.”. Pungkasnya.

Terkait hal itu, Salim juga mempertanyakan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan jika lahan perkebunan melebihi HGU. Ia berharap ada tindakan tegas dari Pemkab Inhu kepada perusahaan-perusahaan yang melebihi izin HGU. Dari Tahun 2009 Hinggan Tahun 2012 ada 60 perusahaan perkebunan di Inhu dari 108 perusahaan yang beroperasi di Inhu.

“Kami memiliki data berbagai perusahaan di Kabupaten Indragiri Hulu yang sedang beroperasi. Kami menduga ada juga perusahaan yang telah menggarap hutan lindung. Banyak perusahaan perkebunan di Kabupaten Inhu diduga bermasalah. terutama dugaan kelebihan lahan dari izin HGU, namun belum ada tindakan Pemkab Inhu terutama Dinas Pertanian dan Perikanan Inhu”. Tanya Salim, heran.

Sementara itu Sekda Inhu, Hendrizal maupun Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan, Paino saat diminta tanggapannya melalui WhatsApp, keduanya pihak tidak menjawabnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Inhu, Raja Fahrul Rozi,. merasa heran, namun ia membenarkan adanya kerja Tim PUP Pemkab Inhu.
“Saya selaku Kabag Tapem tidak pernah dibawa atau diajak oleh Tim PUP Pemkab Inhu”. Pungkasnya.

Penulis : Harmaein