Proses Hukum Tipikor Modus Kasbon Rp. 114 Milyar Mandek, LSM GPAK Akan Surati KPK

Kab. Indragiri Hulu, Riau – Proses hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan modus kasbon yang merugikan negara sebanyak Rp. 114 milyar di Kabupaten Indragiri Hulu dinilai mandek. Hal tersebut disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Pemuda Anti Korupsi (LSM GPAK), Jumat (9/4).

“Kasus dugaan Tipikor modus kasbon ini terjadi tahun 2005-2008 di era Pemerintahan Bupati Raja Thamsir Rachman. Jumlah yang terlibat dalam kasus tersebut ada 19 orang adalah dalam kelompok mantan Bupati Thamsir. Jumlah semula memang 20 orang. Namun satu orang sedang menjalani hukuman penjara, yakni mantan Bupati Raja Thamsir Rachman. Sisanya 19 orang sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Riau”. Jelas Sofyan Antoni, anggota LSM GPAK.

Dikatakan Sofyan LSM GPAK sudah melaporkan dugaan Tipikor modus kasbon tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dan saat ini mereka yang belum dipenjara sedang diperiksa oleh Kejati Riau atas koordinasi dan supervisi dari KPK. Sofyan juga menjelaskan bahwa kasus dugaan Tipikor modus kasbon tersebut sudah dilaporkan oleh LSM GPAK pada bulan Mei 2019 lalu. Dengan bukti surat nomor : 7/GPAK/5/2019 tanggal 20 Mei 2019.

“KPK sudah dua kali membalas surat laporan kami dengan bukti surat pertama nomor : R/2844/PM.00.00/40-43/07/2019 tanggal 02 Juli 2019 Hal: Tanggapan atas pengaduan masyarakat. Surat kedua dengan nomor: R/3461/PM.00.00/40-43/09/2019 tanggal 3 September 2019. Kami akan terus mengawal proses hukum ini”. Tegasnya.

Menurutnya, Kedua surat tersebut intinya menyebutkan bahwa pengaduan tersebut sebagai bahan koordinasi dan supervisi KPK atas penanganan kasus dimaksud oleh aparat penegak hukum setempat. “Pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapus pidananya bagi pelakunya, meski pelaku korupsi sudah mengembalikan uang hasil korupsinya tetap saja pelaku bisa dipidana”. Tandasnya.

Ditambahkan Sofyan, Undang-undang Nomor 31/1999 Tentang Pemberantasan Tipikor yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku Tipikor sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU pemberantasan Tipikor.

Sementara itu, Kabag Tata Pemerintahan Setda Inhu, Raja Fahrul Rozi, saat di konfirmasi membenarkan bahwa mereka sejumlah 19 orang oknum pejabat baik yang belum pensiun maupun yang sudah pensiun sedang diperiksa Kejati Riau.

“Ya, mereka sedang diperiksa oleh Kejati Riau dalam dugaan Tipikor modus kasbon mantan Bupati Inhu, Thamsir Rachman kelompok dan rekanan”. Terangnya.

Penulis : Harmaein

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI