Kadis PUPR Kota Payakumbuh Jawab Surat Metro Indonesia

  • Hampir 4 tahun pembebasan lahan mesjid Agung belum selesai
  • 1 ahli waris suku Sikumbang dalam kondisi tidak sehat jasmani dan rohani.
  • Kadis PUPR pandai memilih pasal pasal dalam peraturan dan perundangan untuk menjawab surat 

Jakarta, Indonesia – Melalui surat nomor : 601/431/PUPR/2021 Dinas PUPR Kota Payakumbuh memberikan balasan atas permohonan informasi publik media online metroindonesia.id nomor : 014.02/PIP.RED/2021 yang berkedudukan di Gd. Dewan Pers lantai 3. Jakarta.

 

Dalam surat balasan muslim mengakui telah melakukan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan Mesjid Agung Payakumbuh, namun dalam surat balasan tidak menjelaskan anggaran yang di gunakan apakah memakai dana hibah atau dana kegiatan pengadaan tanah mesjid agung Payakumbuh.

 

Hal tersebut di sampaikan salah seorang ahli waris yang berdomisili di Depok, dan sangat menyayangkan pernyataan Muslim pada soal nomor 3, sbb :

Proses pembebasan lahan dilakukan berdasarkan bukti kepemilikan yang

disampaikan oleh pemilik lahan Suku Sikumbang yaitu berupa

Pernyataan/Kesepakatan Kaum yang te lah disetujui dan ditandatangani oleh

pihak-pihak terkait lainnya. Dimana menurut Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24 menyebutkan bahwa

pembuktian kepemilikan dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya dalam pendaftaran tanah secara Sporadik.” 

 

Kepada metroindonesia.id ahli waris A. Rachman menyampaikan ” dimana salah satu ahli waris dari suku Sikumbang secara jasmani dan rohani tidak sehat dengan dibuktikan surat putusan nomor 343/Pdt.P/2020/PA. Depok tertanggal 16 Desember 2020 dengan penetapan kakak kandung dari M. Ali Hanafiah sebagai Wali pengampunya, sehingga timbul pertanyaan siapa saja ahli waris suku Sikumbang yang sudah bersepakat dan yang belum bersepakat ? Dan atas kesepakatan siapa nilai ganti rugi berbeda beda ?   sementara ada beberapa ahli waris suku Sikumbang sudah menerima ganti rugi yang di tentukan oleh Dinas PUPR bukan melalui mekanisme harga Pasar.”

Sementara dalam surat Kadis PUPR Kota Payakumbuh juga tidak melampirkan apa apa sesuai yg tertulis 1 berkas.  sebagai bukti telah dibuatnya kesepakatan yang di tanda tangan oleh seluruh ahli waris dari Suku Sikumbang.

Terkait dengan penilaian dengan mekanisme harga pasar, Kadis PUPR tidak dapat membuktikan berapa harga pasar yang sebenarnya, akan tetapi dari hasil penilaian KJPP.

” Terima Kasih Kepada Kadis PUPR yang telah memberikan jawaban atas permohonan informasi publik, dan sesuai kode etik jurnalistik pasal 3, dimana kebenaran akan di tindak lanjut ke ahlinya.” Ujar ahli waris.[] Red.