DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR BELUM BERHENTI DARI PERSOALAN

Kota Bogor, Jawa Barat – Saudara Hanafi baru menduduki jabatan Kadis di Dinas Pendidikan sudah dihadapkan pada permasalahan pelik, dengan adanya duka yang mendalam dengan putusan PENGADILAN TIPIKOR JAWA BARAT masing-masing di vonis 3 Tahun penjara bagi 6 Kepala Sekolah (K3S) dan 7 Tahun bagi Saudara Risnanto (dari pihak percetakan).

Dengan adanya peristiwa yang baru pertama kali terjadi di NKRI DANA BOS DIUNGKAP hanya terjadi di Kota Bogor, ditambah adanya sosialisasi dalam bantek/bintek (Bantuan teknis/Bimbingan teknis), mekanisme Dana Bos pada acara tersebut dibuka oleh Ibu Sekda, dilanjutkan Inspektorat, BPKAD, Pengendalian Program, Kejaksaan Negeri Kota Bogor yang diwakili oleh Saudara Cakra masing- masing memberikan material mekanisme Dana Bos termasuk Dinas Pendidikan dihadiri oleh Kadisdik, juga perwakilan Kepala Sekolah dari 6 Kecamatan, acara selama 5 hari berlangsung di Hotel Padjadjaran Suites BNR.

Dengan material “Bekerja bukan berdasarkan kebiasaan, akan tetapi bekerja berdasarkan aturan”. Berarti, kalau bekerja berdasarkan kebiasaan artinya KORUPSI DANA BOS sejak zaman dulu sudah ada, tapi baru diungkap.

Di dalam mekanisme Dana Bos diatur dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2021 pertanggung jawaban di tahun ini dan berikutnya ada pada Sekda. Pengertiannya kalau terjadi KORUPSI DANA BOS, Sekda dan Pengguna Anggaran lah yang bertanggung jawab.

Persoalan Dana Bos bukan lah hal baru, akan tetapi barang lama yang intinya ada di PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan dengan ada perencanaan dengan penggunaan berdasarkan Dapodik dengan ketetapan 8 Asnaf, dan penggunaan Dananya mengacu pada PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Baik APBD ataupun APBN, hanya itu.

Ternyata di balikin itu ada keanehan setelah selesai sosialisasi timbul permasalahan, diantaranya:

Kepala Sekolah diminta membantu uang sebesar Rp. 500.000,- x 211 (jumlah Kepala Sekolah), dikoordinir di masing-masing melalui kordinator Kecamatan untuk ke 6 (enam) K3S yang sedang Kena Permasalahan Hukum, niatnya baik sekali, dan kami setuju langkah-langkah mulia itu, adanya “Jiwa Korsa”.

Tapi sebaiknya uangnya diberikan kepada keluarganya, bukan kepada orang yang lagi di tahan, untuk apa orang di tahan dikasih uang. Yang menjadi sesuatu yang tidak masuk akal pikiran Kepala Sekolah diwajibkan memgembalikan cash back , artinya mengembalikan (uang) hasil pemberian atas kelebihan Dana Bos dari K3S sesuai

dengan jumlah banyaknya murid. Kalau memang harus memgembalikan uang, kaspasitas BPK lah yang benar, bukan orang per orang.

Menurut Kadisdik Saudara Hanafi tentang masalah KESBEK, tidak mau tahu, tidak harus mencari tahu, walau lambat laun akan tahu juga, karena kalau serius mencari tahu takut ada

yang tersinggung, ungkapnya. Bahkan dikatakan persoalan cash back itu tidak benar, pihak Kejaksaan pun sama persepsinya menurut Saudara Hanafi, walau tidak berani menyebut nama dari pihak Kejaksaan itu, bahkan menurut Saudara Rade dari Pidsus, masalah cash back  itu

laporkan saja ke saber pungli, ketika dimintakan konfirmasi oleh Saudara Tinus via telepon disaksikan oleh tim.

Kalau memang Kepala Sekolah dianggap menjadi persoalan hukum, kenapa tidak dituangkan dalam BAP, minimal Pasal 55 ayat 1 (turut serta), dan Kepala Sekolah ikut disidangkan.

Dalam runtutan sidang Pengadilan, adanya hasil BAP yang tertuang menjadi tuntutan Jaksa.

Lalu persoalan cash back apa hubungannya? Biar jelas publik jangan dibuat bingung. Cash back adalah persoalan uang, mau di kemanakan dan untuk siapa uang itu…

Adanya peran Kabag Hukum Saudara Alma di dalamnya Saudara Furqon Kabid Sarpras dari Diaspora, Saudara Towap selalu Kuasa Hukum/Pengacara memawakili Saudara Risnanto (dari pihak percetakan), apa hubungan pengacara tentang Hak Retensi & Hak Subtitusi dengan cash back atas dasar UU No. 18 Tahun 2003 tentang UU Advokad Dalam Pengertian Hukum (pendapat, petunjuk, alat bukti dan Fakta Hukum di Pengadilan) dipermasalahan cash back..

Lalu uang tersebut dititip di Kejaksaan, apakah ada bukti notarial, jangan terkesan ada pembohongan publik dipermasalahan ini.

Dalam kasus ini peran Sekda, ada kaitan erat dengan kegiatan Dana Bos, karena Sekda sebagai Ketua TPAD (Tim Perumus Anggaran Daerah) adanya koordinasi dengan Pengguna Anggaran dalam menjalankan kegiatan yang tercantum dalam DPA. Ditambah fungsi Sekda memiliki jabatan karir tertinggi mempunyai tugas mulia sebagai penyelamat KORPRI, Advisor terhadap SKPD/OPD, juga pada Walikota dan wakilnya dibantu Asisten, Pengendalian Program, Kabag Hukum dan BPKAD.

Kembali pada persoalan Dana Bos dalam persidangan tentang pengembalian hasil KORUPSI ditunjukkan kepada 6 terdakwa bukan kepada Kepala Sekolah dengan keluar tuntutan sebagai berikut;

Hasil sidang, memyatakan bahwa terbukti:

Melakukan

Menyuruh melakukan

Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi

Dituntut berdasarkan Pasal 2 UU RI No. 20:

*Primer*

7 Tahun kurungan dengan denda Rp. 250 juga atau diganti dengan 3 bulan kurungan.

*Subsider*

Harus memgembalikan Uang Pengembalian (UP) sebesar Rp. 255.498.900

Jika UP tidak dikembalikan maka harta benda akan disita/dilelang oleh Jaksa, jika tidak punya harta benda maka diganti kurungan 3 Tahun 3 Bulan.

Biaya perkara sebesar Rp. 5000 dibayar oleh terdakwa.

(ITU KENYATAAN PERSOALAN HUKUMNYA)….jadi tidak ada cerita, Kepala Sekolah diharuskan memgembalikan cash back apalagi terkesan ditakut-takuti masuk PENJARA, itu namanya Penekanan.

 

COBA DI LIHAT ASPEK LAINNYA TENTANG DANA BOS.

Adanya MOU JAKSA SAHABAT GURU antara KAJATI, KEPALA DINAS JABAR DAN KETUA PGRI, diteruskan ke tingkat II KOTA dan KABUPATEN, MOU ditanda tangangi antara Kajari, Kadisdik dan Ketua PGRI. Diteruskan adanya Program BANNER JAKSA SAHABAT GURU, tiap Sekolah diwajibkan membeli spanduk tersebut dan uangnya dari Dana Bos, hal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, kenapa, karena oknum penjual banner JAKSA SAHABAT GURU tidak ikut diseret ke ranah hukum, karena hal tersebut bagian dari KORUPSI DANA BOS.

Pertanyaan nya apa boleh Oknum KEJAKSAAN sebagai APH bisnis, realitanya Banner Jaksa Sahabat Guru diperjual belikan, ini faktor Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terjadi. Akan tetapi Penegakkan Hukumnya tebang pilih.

Banner JAKSA SAHABAT GURU merupakan pungli, KORUPSI dan pencucian uang, ada unsur Kejahatan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, Gratifikasi yang di atur dalam UU No. 20 Tahun 2001, pengganti UU No. 31 Tahun 1999, junto UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang. Dalam kasus DANA BOS pihak Kepala Sekolah tidak perlu takut apabila dijadikan permasalahan, karena bukan pemegang kebijakan dan bisa Melawan dengan lapor balik ke KPK, meminta Bantuan PRESIDEN, MABES POLRI, KOMPOLNAS, KOMISI III DPR RI, LSM dan WARTAWAN. Juga meminta perhatian KEJAGUNG RI, JAMWAS dan Komisi Kejaksaan atas tebang pilih dalam menegakkan supremasi hukum, di kasus DANA BOS, pahit-pahitnya DEPONERING akan dikeluarkan oleh KEJAGUNG.

Akhirilah persoalan cash back kembalikan uang Kepala Sekolah yang dititip di KEJAKSAAN atau kembalikan kepada Negara RI.[] Iwan Santahak.