Yessy Dorong Payung Hukum Kapal Hasil Tangkapan Dihibahkan Pada Nelayan Lokal

Kab. Melawi, Kalbar – Yessy Melania, SE menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Sekretaris Jenderal dan Dirjen dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan dilakukan di ruang kerja Komisi IV, Kamis (1/4)

Kegiatan rapat dengar pendapat membahas tentang tata kelola kelembagaan, pembinaan, dan pengendalian mutu serta ketelusuran, Monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing serta aktivitas ekspor-impor produk kelautan.

Sekjen KKP, Antam Novambar mengatakan sejak bulan Januari hingga Maret 2021, KKP dan jajaran berhasil melakukan penangkapan terhadap kapal pencuri ikan sebanyak 67 unit kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia.

“Sejak Januari hingga Maret, kami telah berhasil mengamankan sebanyak 67 unit kapal penangkap ikan diperairan Indonesia. 60 Unit Kapal Berbendera Indonesia, 5 Unit Kapal Berbendera Malaysia, dan 2 Unit Kapal Berbendera Vietnam. Sedangkan terkait destructive fishing tahun 2021 terjadi sebanyak 8 kejadian dengan 33 pelaku, menggunakan bom ikan dan bahan peledak lainnya. Dari 67 Unit Kapal yang ditangkap, 26 Unit diantaranya telah dimusnakan berdasarkan keputusan pengadilan inkracht”. Jelas Antam Novambar dalam rapat dengar pendapat tersebut.

Sementara itu, Yessy Melania, memberikan masukan dan saran terhadap kebijakan penanganan kapal pencuri ikan dari hasil UII Fishing yang dilakukan KKP sesuai UU 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan khsususnya terkait penenggelaman/peledakan/pemusnaan Kapal Pencuri Ikan yang ditangkap setelah putusan pengadilan.

“Saya mendorong KKP agar membuat kajian serta payung hukum yang mendukung dimungkinkannya penanganan unit Kapal Hasil IUU Fishing, agar menjadi Kapal Hibah untuk masyarakat lokal/Nelayan/Politeknik/Lembaga Pendidikan maupun Aset Negara yang bisa dimanfaatkan”. Ujarnya.

Menurut Yessy, kapal-kapal yang di ledakkan atau dimusnakan adalah hal sia-sia dan menghabiskan anggaran. Disamping itu juga akan membawa dampak buruk bagi perairan dimana lokasi kapal tersebut diledakan.

“Saya melihat, kebutuhan kapal dalam negeri masih sangat tinggi dan besar. Pemanfaatan kapal hasil rampasan IUU fishing yang sudah diputuskan dipersidangan menjadi penting dialokasikan bagi masyatakat Indonesia.
Saya yakin, bahwa skema hibah dan aset untuk pemanfaatan kapal rampasan hasil IUU Fishing bisa mendorong kemajuan pengelolaan kelautan dan perikanan Indonesia menuju poros Maritim Dunia”. Ucapnya.

Lebih lanjut Yessy mengajak kepada para peserta rapat dengar pendapat untuk bersama-sama membuat kajian serta payung hukum yang mendukung hibah kapal hasil tangkapan. Yessy juga mempertanyakan efektifitas dari pemusnahan terhadap kapal-kapal hasil tangkapan yang hanya menghasilkan efek jera.

“Hingga saat ini masih  ada kapal-kapal yg kedapatan mencuri ikan di Wilayah Indonesia. Berarti kontrol yang dilakukan KKP masih sangat lemah. Walaupun Kinerja PSDKP sudah cukup baik namun dukungan harus terus diberikan dan peningkatan harus diupayakan”. Pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Pimpinan Sidang Rapat Dengar Pendapat, Budi Djiwandono juga memberikan dukungan atas pengelolaan dan pemanfaatan Kapal hasil Tangkapan IUU Fishing untuk dihibahkan kepada nelayan. Hal tersebut perlu diatur dengan membuat payung hukum demi kesejahteraan nelayan.

Penulis: Ade Shalahudin