Usai Ikuti Bimtek, Kades Baru Gelar Rakor Bersama BPD dan Tokoh Masyarakat.

Kab. Melawi, Kalbar – Usai mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa beberapa waktu lalu. Eet Roskayudi Aroy, Kepala Desa Baru Kecamatan Nanga Pinoh menggelar Rapat Koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Tokoh Agama serta pendamping desa. Rapat koordinasi dilaksanakan di Kantor Desa, Rabu (31/3).

“Kegiatan Rapat Koordinasi hari ini membahas agenda kerja pemerintahan Desa Baru karena adanya program pusat terkait Sustainable Development Goals (SDGs). Program ini merupakan prioritas dari Kementerian Desa yang diamanahkan kepada desa. Disamping itu juga akan dilakukan evaluasi dan revisi KPM BLT Dana Desa”. Kata Eet Roskayudi dalam rapat tersebut.

lebih lanjut dikatakan, bahwa evaluasi mengenai Keluarga Penerima Manfaat KPM Bantuan Langsung Tunai (KPM BLT), kenapa sangat penting mengingat banyaknya program prioritas tahun 2021. Evaluasi dilakukan terkait kemampuan keuangan desa untuk melaksanakan program tersebut.

“Evaluasi dan revisi KPM ini bukan menghilangkan KPM, akan tetapi menyesuaikan kembali sesuai persyaratan BLT DD. Untuk itu hasil rapat koordinasi hari ini langsung membentuk Tim evaluasi KPM tiap-tiap dusun. Nantinya tim ini akan langsung turun untuk melakukan verifikasi kembali KPM yang sudah ada sebelumnya”. Tegasnya.

Eet Roskayudi juga meminta kepada seluruh perangkat agar bisa bersinergi untuk merealisasikan tahapan dan program pemerintah pusat yang diamanahkan kepada desa.

Terkait revisi KPM BLT DD menyatakan tidak ada permasalahan sepanjang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. “Pada prinsipnya kami BPD tidak ada masalah terkait akan ada adanya revisi KPM BLT Dana Desa. Dalam memberikan penilaian terhadap calon KPM sesuai syarat yang telah ditentukan oleh kemendes. Penetapan KPM jangan seperti yang sudah-sudah”. Pungkasnya.

Ditempat yang sama Pendamping Desa Kecamatan Nanga Pinoh, Ali Anshori menyampaikan pada prinsipnya penyaluran BLT harus tepat sasaran. Apabila hendak dilakukan revisi lakukan sesuai prosedur yaitu melalui mekanisme musyawarah desa. Dirinya juga mengingatkan program prioritas lainnya yakni, Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021, dan SDGs.

” IDM merupakan raport Desa untuk melihat capaian progres dan kenaikan status desa itu sendiri. Terkait SDGs juga pendataan yang dilakukan oleh desa secara mandiri dan akan dipastikan lebih akurat jika dilalukan secara maksimal. Selain itu juga dapat melihat potensi desa secara langsung dari hasil pendataan tersebut, serta menentukan arah kebijakan pemerintah pusat terkait data yang telah di input oleh masing-masing desa”. Jelasnya.

Hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, perwakilan perempuan dan pendamping Desa. Kegiatan rakor dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19.

Penulis : Ade Shalahudin