Makin Panas, Dua LSM Akan Laporkan Perihal Lahan 5 Desa Yang Belum Diserahkan PT Palma I

Kab . Indragiri Hulu, Riau – Kisruh terkait penyerahan lahan kebun kelapa sawit pola Koperasi Primer Kepada Anggota (KKPA) untuk masyarakat di 5 (lima) desa tak kunjung diserahkan oleh PT Palma. Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bakal melaporkan pihak perusahaan ke Kejaksaan Tinggi Riau. Kamis (25/3).

“Siapa yang menikmati hasil panen buah sawit selama ini. Sejak diserahkan kepada PT. Palma I dari tanggal penyerahan oleh perusahaan tersebut”. Kata Hatta Munir, Ketua LSM Masyarakat Peduli Reformasi Berwawasan Nasional (MPR Ber-Nas).

Munir juga mengatakan penyerahan lahan sebutnya, dilakukan oleh PT. Palma I sejak 29 Agustus 2017 lalu. Dengan bukti soft copy surat dengan nomor : Legal-PS /X/381/VIII/2017 prihal : Penyerahan lahan kebun kelapa sawit pola KKPA untuk masyarakat. Surat ditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu Cq. Sekda Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Lab Indragiru Hulu di Pematang Reba.

“Jumlah luas lahan yang diserahkan PT. Palma I kepada lima desa yakni sebanyak 1.500 hektar. Desa tersebut yaitu desa Penyaguan, Desa Pangkalan Kasai, Desa Kuala Malia, Desa Kuala Cenaku dan Desa Danau Rambai. Kami akan melaporkan permasalahan ini dalam waktu dekat ini jika tidak ada kejelasan”. Tegas Munir.

Lebih lanjut munir menjelaskan, berdasarkan surat dari PT. Palma I, Bupati Inhu membalas surat tersebut dengan nomor : 090/Distankan-bun/X/2017/5088 tanggal 26 Oktober 2017, perihal rencana penyerahan lahan kebun kelapa sawit pola KKPA untuk masyarakat. Surat tersebut ditandatangani oleh Plt. Sekda, It. H. Hendrizal atas nama Bupati Inhu.

“Ada empat poin dalam surat penyerahan tersebut. Salah satunya, PT. Palma I akan menyerahkan lahan kebun plasma pola KKPA seluas 1.500 hektar untuk 5 (lima) Desa yakni Desa Penyaguan, Desa Pangkalan Kasai, Desa Kuala Mulia, Desa Kuala Cenaku dan Desa Danau Rambai yang merupakan tuntutan masyarakat terhadap perusahaan PT. Palma Satu, PT. Banyu Bening Utama, PT. Kencana Alam Tani dan PT. Panca Agro Lestari”. Ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sofyan Antoni Kepala Devisi, Pertanian LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) menyatakan akan melaporkan perihal ini ke penegak hukum di Pekanbaru ibukota provinsi Riau.

“Berdasarkan soft copy dokumen yang kami miliki maka dapat kami laporkan agar dilakukan pengusutan hingga tuntas sampai ke meja hijau”. Tutup Sofyan.

Penulis : Harmaein