Ada Dugaan Tipikor Pada Anggaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Indragiri Hulu

Indragiri Hulu, Riau – Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana bagi pelakunya. Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapus pidananya bagi pelaku, meski pelaku korupsi sudah mengembalikan uang hasil korupsinya, tetap saja pelaku bisa dipidana”. Terang Al Tarmizi, Wakil Ketua LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) Inhu, Senin (22/3).

Al Tarmizi juga mengatakan ada dua kasus Tipikor oleh Anggota DPRD Inhu pertama, dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyak Rp. 45 milyar yang diduga fiktif dan hal tersebut pernah ditangani Kepolisian Resort Inhu hingga saat ini belum jelas bagaimana tindak lanjutnya. Kedua, tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD sebanyak Rp. 27 milyar. Kasus tersebut terjadi pada periode 2014-2019 dan 2019-2024.

“Semua kasus dugaan Tipikor harus diperoses sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya seperti peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya”. Tegas Al Tarmizi.

Menyoroti tunjangan perumahan Anggota DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten Inhu tetap menganggarkan karena Inhu belum mampu membangun perumahan untuk pimpinan dan anggota dewan. Dalam hal ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau menemukan adanya pencairan anggaran tunjangan perumahan satu tahun tersebut diduga tidak memiliki dasar hukum.

“Syarat pencairan tunjangan perumahan Anggota DPRD harus berdasarkan Perbub. Namun ada satu tahun anggaran pencairan tunjangan perumahan tersebut tidak berdasarkan Perbub berdasarkan temuan oleh BPK RI Perwakilan Riau”. Ungkapnya.

Menurut Al Tarmizi, hal tersebut diketahuinya dari salinan soft copy hasil audit BPK RI pada periode 2014-2019 lalu. Selain itu, Perbub hanya bisa digunakan untuk satu tahun anggaran berjalan dan tidak bisa digunakan tahun sebelumnya atau berlaku surut.

“Korupsi terjadi karena kesalahan administrasi. Pencairan setiap anggaran tunjangan perumahan salah satu syaratnya harus berdasarkan Peraturan Bupati. Namun ada satu tahun anggaran yang cair tidak berdasarkan Perbup”. Jelasnya.

Dikatakan Al Tarmizi, seharusnya Anggota dan Pimpinan DPRD menggunakan uang tersebut untuk mengontrak rumah. Namun Anggota dan Pimpinan DPRD Inhu masih tinggal di rumah milik pribadi. Untuk Anggota dan Pimpinan DPRD saat ini juga masih dianggarkan dana tunjangan perumahan. Pihaknya berencana melaporkan hal ini kepada aparat penegak hukum dan enggan membeberkannya saat ini.

“Nanti setelah dalam laporan resmi ke penegak hukum baru kita jelaskan. Saya berharap aparat penegak hukum Tipikor harus obyektif dan adil dalam menangani dan mengusut kasus ini nantinya”. Pungkasnya.

Penulis : Harmaein