Dalam Sosialiasi SDGs, TPP Keluhkan Gaji Yang Belum Dibayar

 

Kab. Melawi, Kalbar – Sustainable Development Goals (SDGs) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa yang sejahtera dan mandiri diberbagai sektor bidang. Untuk itu Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Pendamping Desa Kabupaten Melawi menggelar sosialisasi SDGs, Jumat (19/3) di Aula Kantor Camat Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Melawi, Abdul Kadir mengatakan sosialisasi SDGs dilakukan kepada para pendamping Desa di tingkat Kecamatan dan Desa yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Melawi.

“Sosialiasi ini untuk menyampaikan kepada TPP di tingkat Kecamatan dan Desa tentangan metode pengisian form SDGs. Form tersebut kemudian akan di input secara online pada aplikasi SDGs Kementerian Desa. Setiap Data Desa tersebut langsung dapat di pantau oleh Kementerian dan juga sebagai data pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020”. Jelas Abdul Kadir.

Abdul Kadir juga mengatakan, merujuk dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa .

“Diantara 18 tujuan adalah Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, Pendidikan Desa berkualitas, Desa berkesetaraan gender, Desa layak air bersih dan sanitasi, Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, Inovasi dan infrastruktur desa, Desa tanpa kesenjangan, Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, ekosistem laut desa, Desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif”. Sebut Abdul Kadir.

“Desa diwajibkan membentuk Tim relawan SDGs Desa untuk melakukan pendataan. Dalam melakukan pendataan, tim relawan SDGs Desa akan di dampingi TPP sesuai tingkatannya”. Tegas Abdul Kadir.

Sementara itu, salah seorang TPP yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan,  program SDGs ini sangat baik dan dapat mengindentifikasi potensi desa serta sebagai pemutakhiran data desa. Namun dirinya juga sangat menyayangkan hingga saat ini, hak-hak TPP belum juga diterima dari Kementerian Desa.

“Begitu banyak tugas yang diberikan kepada TPP, namun hingga saat ini belum ada kejelasan soal honor atau gaji tenaga Pendamping Desa. Sudah 2 bulan kami belum menerima gaji, sementara kewajiban kami selalu diminta. Dengan letak geografis yang berjauhan antara satu desa dengan desa lainnya membuat kami kesulitan untuk biaya operasional dan lain-lain”. Keluhnya.

Lebih lanjut ia juga mengatakan jika gaji tenaga Pendamping Desa belum juga masuk di akhir bulan Maret ini, bisa dipastikan program SDGs akan mengalami keterlambatan. Ia berharap Kementerian Desa secepatnya menyalurkan hak-hak para tenaga Pendamping Desa. *(Ade)