Deklarasi Jurnalistik Reformasi Indonesia Di Hadiri Kominfo

Jakarta – Jurnalistik Reformasi Indonesia (JURI) menggelar deklarasi organisasi pers. Kegiatan dilaksanakan di Wisma Haji, Jalan Jaksa No. 30 Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, (18/3).

Hadir dalam deklarasi tersebut Staff Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Widodo Muktiyo, kehadirannya mewakili Menteri Jhoni G Plate. Widodo menyambut baik dengan adanya deklarasi ini. Ia berharap JURI dapat mengedepankan nilai-nilai etika serta norma dalam menjalankan tugasnya dengan konsisten berbasis Hukum.

“Ditengah transformasi media saat ini kaidah norma hukum harus dipegang secara ketat. Informasi yang diberikan harus menyehatkan, bukan justru meracuni. Informasi yang sehat dan cerah dapat membuat suasana kondusif dan informasi yang bersifat hoax dengan sendirinya akan hilang”. Ujar Widodo, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik.

Sementara itu, salah satu pendiri JURI, Lukman Hakim dalam sambutannya mengatakan iklim berpikir Jurnalistik adalah menyatukan pola pikir segala lapisan organisasi pers untuk membangun karakter positif dalam pemberitaan. Selain itu juga dapat bersinergi dengan pemerintah dalam konteks kemitraan yang berdasar Undang undang Pers No 40 Tahun 1999.

Sebelumnya, acara pembukaan deklarasi yang dihadiri oleh beberapa daerah yang juga merupakan kandidat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Hymne JURI serta pembacaan deklarasi.

Adapun isi deklarasi JURI adalah tetap
menjujung tinggi pancasila dan Undang-Undang 1945, memegang teguh hukum dalam tugas, menghormati azas praduga tak bersalah, taat pada kode etik jurnalis dan Undang-Undang No 40/1999.

Ditempat yang sama, calon Ketua Umum Jurnalistik Suherman memberikan pernyataan tegas soal lembaga Pers yang akan digawangi ini. Dirinya mengatakan JURI akan dijadikan sebuah instrumen keberdayaan insan pers dengan tetap dan konsisten memegang teguh kaidah-kaidah aturan yang sudah digariskan sesuai regulasi.

“JURI secara aktual juga akan memberikan masukan kepada pemerintah tentang arah dan kebijakan produk pers yang proposional dengan langkah dan tindakan konstruktif. Sehingga kedepannya tidak ada lagi beda pandang tentang keberadaan insan pers dengan pemerintah. JURI merupakan kesatuan independen dan tidak berafiliasi kepada partai serta tidak merongrong kewibawaan pemerintah serta dapat terus berfungsi sebagai sosial kontrol”. Tegasnya.

Masyarakat dan publik maupun pekerja pers sangat berharap dengan lahirnya Jurnalistik Reformasi Indonesia adalah sebuah pilihan dalam menjalankan tupoksinya secara benar dan faktual. JURI dituntut terus berkiprah membela hak-hak pers secara berani dan konsisten demi tegaknya pers yang mandiri serta independen. *(Red)