Terkait Pembebasan Lahan Jalan Tol, Bukan Masalah Ganti Rugi, Tapi…

FORMAT : Kami Tidak Menolak, Tapi Meminta Dialihkan


LIMAPULUH KOTA, SUMATERA BARAT – Sudah beredar kabar bahwa wakil bupati Kabupaten Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri akan mengebut pembebasan lahan untuk jalan tol,  malahan akan dimasukkannya ke program 100 hari kerja. Kabar tersebut tentunya kembali menimbulkan reaksi dari masyarakat, terutama mereka yang langsung terkena dampak jalan tol.

 

Menanggapi kabar tersebut, Ezi Fitriana bersama organisasi Forum Masyarakat Terdampak Tol (FORMAT) berikan komentar, menurutnya, “Masyarakat terdampak harus dilibatkan, kalau tidak maka akan terjadi lagi kasus seperti di Padang – Sicincin, apalagi sekarang masyarakat sudah terorganisir dengan FORMAT,” ucapnya kepada media ini, ketika dikonfirmasi perihal relis berita pernyataan Wabub 50 Kota, Senin (15/03).

 

Menurutnya, terlalu jauh jika berbicara ganti rugi, “Yang paling penting permintaan FORMAT adalah, trase yang melalui pemukiman padat penduduk agar dialihkan, kan ada trase alternatif. Kalau ada alternatif lain jangan dipaksakan, karena ada 500 lebih rumah yang akan hancur kalau tetap melewati Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau, artinya jika ada 4 orang saja/rumah,  berati ada sekitar 2000 jiwa yang akan terdampak,” tegas Ezi Fitriana.

 

Lebih lanjut, menurut Bundo Kanduang Tigo Balai itu, “sebenarnya kebijakan pengalihan bukan hal yang sulit karena sebelumnya sudah dilakukan di Nagari Sicincin Kecamatan 2×11 Enam lingkuang dan Nagari Sungai Abang Kecamatan Lubuak Aluang, disana ada 246 rumah yang terdampak dan berhasil dialihkan,” imbuh Ezi.

 

Sementara di Kabupaten Limapuluh Kota ada 5 nagari yang terdampak, yakni Lubuak Batingkok, Gurun di Kecamatan Harau, Taeh Baruah, Koto Tangah Simalanggang dan Koto Baru Simalanggang di Kecamatan Payakumbuh, ada 539 rumah yang akan kena. Lebih 2 kali lipat dari yang di Sicincin tersebut.

 

Dari pantauan media ini, secara prinsip FORMAT sangat mendukung proyek strategis nasional terealisasi di Sumatra Barat, khususnya Kabupaten 50 Kota. Karena menurut Format, “Kami bukan menolak tapi meminta dialihkan.”

 

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah 3 kali menerima penghargaan juara nasional itu, juga menyayangkan kehadiran pihak – pihak yang ikut memediasi tapi tak paham dengan situasi. “Sesungguhnya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, para pejabat jangan bertindak sewenang – wenang. Kaji dulu akar dan pokok persoalannya, baru dirundingkan untuk diputuskan,” pungkas Ezi. (JPP)

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI