MORALITAS DEMOKRASI INDONESIA

Oleh : Dr. Saifullah Isri, MA

Menyimak situasi dan atmosfir perpolitikan di Indonesia akhir-akhir ini sungguh sangat memprihatinkan. Nilai-nilai demokrasi sudah mulai tercabik-cabik bahkan mengabaikan asas norma dan etika. Sungguh ironi apabila kita mencerdasi konteks ini dari perspektif moral.

Akhir-akhir ini kita dipertontonkan tentang bagaimana konflik di tubuh partai yang pernah berkuasa di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI yang ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono yang saat ini dipimpin oleh anaknya Agus Harimuti Yudhoyono atau lebih akrab dengan sebutan AHY. Hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara yang menyebabkan terpecahnya kepengurusan partai Demokrat yang dipelopori oleh kader-kader senior sebelumnya, sehingga dalam KLB tersebut muncul dan diputuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum dan menganulir atau mendemisioner AHY sebagai Ketua Umum yang legal saat ini yang diakui oleh pemerintah dan terdaftar di Kemenkumham.

KLB ini tidak jelas sah atau tidaknya, ada yang mengatakan bodong, abal-abal, yang jelas menurut keterangan AHY dalam menanggapi KLB Deli Serdang tersebut merupakan ilegal dan in-konstitusional yang tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Mencermati kisruh Partai Demokrat yang mengalami dualisme kepemimpinan bukan merupakan hal yang pertama dalam kancah politik Indonesia. Jauh sebelumnya juga pernah terjadi dan berujung perpecahan dan menggugat ke pengadilan, di antaranya ada Partai Golkar yakni pasca munas 2004 dari rahim Golkar lahir 2 Partai Politik yaitu Gerindra di bawah komando Prabowo Subianto dan Hanura di bawah kepemimpinan Wiranto, kemudian pasca Munas 2009 terbentuk organisasi Nasional Demokrat yang akhirnya menjelma menjadi partai politik Nasdem di bawah kepemimpinan Surya Paloh. Pada 2014 Golkar kembali di hadang badai besar dengan melahirkan dua kubu yaitu kubu Abu Rizal Bakri yang terpilih di Munas Bali dan Agung Laksono yang terpilih di Munas Jakarta. Semua mengklaim bahwa benar dan merasa berkuasa atas kepemimpinannya.

Ada juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dirundung konflik pada tahun 2014 yakni antara Djan Farid Muktamar Jakarta dan Romahurmuzy yang terpilih pada muktamar Surabaya. Kemudian ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), konflik sengit antara KH. Abdurrahman Wahid (Gus dur) dengan keponakannya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang akhirnya Cak Imin menguasai PKB.

Selanjutnya ada Hanura, konflik yang melahirkan dualisme kepemimpinan yaitu kubu Oesman Sapta (OSO) dengan kubu Daryatmo, perseteruan kemudian berlanjut antara OSO dengan Wiranto, sehingga kubu Wiranto tidak mengakui OSO yang terpilih secara aklamasi pada Munas HANURA III, 18 Desember 2019, kendati kemudian Wiranto juga mengundurkan diri dan Concern sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Terakhir dalam dunia persilatan konflik internal partai terjadi pada Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Tommy Soeharto. Muchdi Pr mencoba merebut kekuasaan partai ini Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) pada 11-12 Juli 2020 di Jakarta. Uniknya tidak berselang waktu lama Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Muchdi Pr melalui Surat Keputusan Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020, namun Tommy Soeharto menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sehingga tanggal 17 Februari 2021 PTUN mengabulkan gugatan Tommy atas kepengurusan Partainya.

Mencermati histori kronologi sistem perpolitikan di Indonesia sungguh sangat memprihatikan, masyarakat dipertontonkan dengan sejumlah adegan-adegan yang terkadang sangat tidak rasional, jauh dari nilai-nilai moral dan etika berpolitik santun, sehingga edukasi politik untuk generasi bukan menciptakan iklim normatif dan adaptif namun memperlihatkan perilaku-perilaku yang tidak adaptif bahkan krisis moral.

Demokrasi yang bermartabat dan berkualitas itu merupakan suatu sikap sportif dan taat pada rule of the game artinya mengakui akan kekalahan dan menghargai kontestasi kemenangan dan keunggulan, bukan malah mencari celah untuk saling sikut dan menjatuhkan dengan praktek-praktek anarkis dan tidak mengedepankan nilai-nilai konstitusional. Kita yakin kondisi ini apabila tidak di atur oleh pemerintah sesuai dengan aturan konstitusi maka tatanan sosial akan berubah menjadi apa yang diskusikan oleh Hobbes sebagai kondisi bellum omnium contra omnes artinya perang semua melawan semua.

Dalam hal ini hukum harus ditegakkan tanpa melihat intrik kepentingan, tanpa hukum yang berpijak pada moralitas rasional, maka konflik sikut menyikut akan terus terjadi dalam kancah perpolitikan Indonesia. Kita semua ingat apa yang di sampaikan oleh Aurelius Agustinus (354-430) pada abad ke 5-M bahwa kerajaan-kerajaan tanpa keadilan itu apa, kecuali gerombolan-gerombolan perampok? Oleh karena itu mencerdasi pendapat Agustinus, Negara tanpa menegakkan keadilan yang berlandaskan hukum maka sama halnya membiarkan para perampok-perampok tersebut untuk memiliki kekuasaan dan kedaulatan yang dipandang sebagai illegitim, namun sebaliknya apabila Negara mengangkat martabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral politik yang berlandaskan hukum keadilan maka martabat Negara dari gerombolan para perampok tersebut akan terselamatkan.

Kita menyadari bahwa proses demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia sejak masa reformasi cenderung terperangkap dalam demokrasi prosedural, namun minus kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Pancasila hanya dapat menjadikan basis normatif dan identitas kolektif dalam membangun Indonesia sebagai sebuah tatanan politis demokratis.

Moralitas politik Indonesia seharusnya dibangun dari pendidikan yang merupakan dasar terciptanya etika dan terwujudnya budaya malu, kesalahan sistem pendidikan menciptakan budaya tersendiri sehingga melahirkan oknum-oknum yang apatis terhadap nilai-nilai konstitusional bahkan nilai religius, seperti maraknya budaya korupsi bahkan secra oligarki ingin melemahkan fungsi lembaga anti rasuah yakni KPK dari perannya untuk memberantas praktek korupsi di Indonesia.

Moralitas Politik dan demokrasi memiliki relevansi yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hal ini baik dalam wujud latar belakang kebudayaan yang tercermin pada pemimpin atau pejabat elit politik maupun dari perkembangan teknologi khususnya media sosial yang semakin canggih sehingga turut mempengaruhi demokrasi dan moral politik suatu Negara.
Kita berharap kancah perpolitikan di Indonesia dapat kembali pada khitthahnya yang berprinsip pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis adalah Ketua Badan Otonom Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pengkajian Strategis,
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya manusia DPP Asprindo-Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI