Menanggapi Laporan LSM GPAK ke KPK

Sofyan Antoni :

 :Semoga Dugaan TPK Modus Kasbon Pelakunya Dihukum 

Indragiri Hulu, Riau – Aktivis Media Sosial, Sofyan Antoni, SE (SA) menanggapi permasalahan yang dilaporkan salah satu ormas ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dua kali membalas atas surar laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK). Laporan itu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (tpk) modus kas bon di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Koordinasi dengan penegak hukum di daerah ini yang pernah dulu menangani kasus tpk modus kas bon.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau telahpun memanggil mereka termasuk Sekda Inhu, Ir. Hendrizal. Kasus ini tiap tahun jadi temuan BPK RI Perwakilan Riau.

Tidak ada niat baik para pelaku untuk mengembalikan ke kas daerah Pemkab Inhu.

“Semoga semua pelakunya dihukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sofyan Antoni,SE (SA), Kamis (11/3) di Inbu, Riau.

Surat balasan dari KPK itu, yakni bernomor : R/2844/PM.00.00/40-43/07/2019 tanggal 02 Juli 2019 dan nomor : R/3461/PM.00.00/9/2019 tanggal 3 September 2019.

Dalam kasus tpk modus kas bon ini, mantan Bupati Inhu Riau, Drs. H. Raja Thamsir Rachman, MM sudah dipenjara.

Ia menjelaskan, bahwa di dalam kelompok mantan Bupati Thamsir mereka melakukan dugaan tpk modus kas bon itu diduga kuat banyak tanpa sepengetahuan Bupati Thamsir saat itu.

Pasalnya sebut Sofyan, dua orang yang diduga melakukan tpk era Bupati tersebut jumlah kas bonnya sangatlah diluar logika.

Lihatlah diantara mereka, Nurhadi yang tinggal di jalan Kerajinan Rengat, Inhu berjumlah kas bon tidak masuk akal yakni Rp22,8 milyar dan Indriansyah Rp8,6 milyar. Tanda bukti kas bon kelompok mantan Bupati Thamsir tidak melalui prosedur hukum, cukup di atas kertas hvs tanpa SP2D dan tanpa SPM.

Anehnya tanya Sofyan, Pengadilan Tipikor Pekanbaru tidak menjadikan kedua orang ini jadi tersangka maupun jadi terdakwa. Di sub copy Mahkamah Agung dalam Putusannya tentang pidana Mantan Bupati Inhu, Drs. H. Raja Thamsir Rachman, MM menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor Pekanbaru keliru karna menjadikan keterangan lisan Nurhadi cs dijadikan salah satu alat bukti.

Ia juga menunjukan daftar nama-nama mereka yang melakukan tpk dalam kelompok mantan Bupati Thamsir Rp45,9 milyar dari total kas bon Rp114 milyar.

Diantara mereka selain dari Nurhadi dan Indriansyah yakni : Abdullah Sani Rp200 juta, Budi N. Pamungkas Rp2,1 milyar, Marwan Rp350 juta, HM.Thayib Amsar Rp535 juta, Ardiansyah Eka Putra Rp250 juta, Darmawangsa Rp500 juta, Sumarman Rp750 juta, Hj. Herawati Rp1,5 milyar, Armansyah Rp1,5 milyar, Amsyar Thaib Rp 200 juta, Burhanuddin, S. Sos Rp500 juta, Junaidi Rachmad Rp2 milyar, Asmanu Rp1,750 milyar, Syaiful Bahri Rp500 juta, Yandra Rp1 milyar dan Zulfahmi Adrian Ro500 juta.

“Semoga mereka semua diberi hukuman setimpal sesuai hukum di NKRI.

Namun Sofyan juga menjelaskan, walaupun mereka belum juga dihukum di negara ini, diantara mereka sudah ada yang sakit-sakitan.

Mereka semua berjumlah sembilan belas orang, baru sendirian mantan Bupati Thamsir yang dihukum penjara.

“Semoga hukum bisa berlaku adil dan tidak seorang mantan Bupati Thamsir yang jadi tumbal dalam kasus ini, ” doanya mengakhiri. [] Harmaein.