GPHN RI dan PN Tipikor Banten Cegah Peradilan Sesat

GPHN RI dan PN Tipikor Banten Cegah Peradilan Sesat

 

 

 

 

 

JAKARTA, Metroindonesia.id – Terkait dugaan kredit fiktif, Ketua Umum LSM GPHN RI Madun Hariyadi Sambangi Pengadilan Negeri Tipikor Banten, Rabu (03/3/2021) disambut baik.

Kunjungan LSM GPHN RI tersebut ke PN Tipikor Banten Juga memberikan apresiasi atas sambutan Humas PN Tipikor Banten Uli yang ditemui dan sekalian memberikan data dan informasi terkait adanya kasus kredit macet di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Tangerang yang sedang di tangani oleh pihak Kejati Banten dengan tuduhan kredit Fiktif.

Madun Hariyadi Ketum GPHN RI menyampaikan apresiasinya, semestinya pejabat seperti pak Uli inilah yang patut dihadiahkan sebagai contoh yang di harapkan masyarakat.

Pihaknya menilai, bahwa lembaga pengadilan dan para hakim inilah yang menjadi Rp harapan dan tumpuan rakyat untuk mencari keadilan.

Sebab kata madun, secara duniawi mereka adalah amanah untuk menjalankan Undang – Undang atau Wakil Tuhan agar dapat memberikan keadilan seutuhnya, sesuai pada butir – butir Pancasila yaitu di Sila pertama yaitu, Ketuhanan yang maha esa, dan di Sila ke – 2, yakni kemanusiaan yang Adil dan beradab katanya Madun kepada awak media di Jakarta, (09/03/2021).

 

 

 

 

 

 

 

Madun Hariyadi yang di dampingi Tim LBH IMS menuturkan, tujuan kedatangannya ke PN Tipikor Banten adalah untuk berkoordinasi dalam hal peradilan sesat atas kaitan dengan dugaan kredit fiktif yang di tangani oleh pihak penyidik Kejati Banten.M

MadunHariyadi Ketua umum GPHN RI sebagai penggiat anti korupsi mengatakan, bahwa pihaknya mendapat informasi dan data dari para saksi yang merasa telah dirugikan atas ketidak adilan, sehingga LSM GPHN RI melakukan investigasi serta menemukan temuan banyak kejanggalan dalam proses hukum yang ditangani oleh Kejati Banten imbuhnya.

Pihaknya mengakui telah melakukan penyitaan tanpa izin dari Hakim Pengadilan Tipikor Banten, Kami di telah melakukan penyitaan tanpa izin dari Hakim Pengadilan Tipikor Banten ucap dia.

Hal ini di buktikan, setelah mendapat salinan registrasi dari PN Tipikor Banten yang menunjukan jarak penyitaan dan permohonan penetapan penyitaan yang selisih waktunya satu bulan lebih, ungkap Madun.

Yang kedua, sebut Madun, Penyitaan Harta benda milik saksi yang tidak ada kaitanya dengan Perkara Pidana. Kemudian yang ketiga, Kejati Banten tidak pernah menyampaikan kepada publik secara terbuka kapan kasus dugaan kredit fiktif ini di mana di gelar perkaranya,
tanggal berapa dan
siapa saja yang hadir dalam gelar perkara tersebut, imbuhnya.

Selain itu Madun juga mempertanyakan tebtang apa saja bunyi kesimpulan pendapat gelar perkara tersebut dan juga Siapa yang menyampaikan pendapat ucap mm adun bertanya.

Sebab kata Madun, sekarang ini sudah bukan zamanya lagi penyidik mengejar pengakuan seseorang dalam proses hukum dugaan tindak pidana korupsi, karena tahun 2020 bukan zaman belanda lagi, karena jaman di saat sekarang ini adalah jaman keterbukaan publik, jelasnya.

“Proses hukum seperti ini jika di biarkan bisa masuk rana peradilan sesat dan melanggar Hak Asasi Manusia”, singgung Ketum GPHN RI.

Berhubung Kejati Banten sudah melimpahkan berkasnya ke Pengadilan Tipikor Banten. “saya sebagai Ketum LSM GPHN RI pun harus bergerak cepat koordinasi dengan pihak Pengadilan Tipikor Banten guna mencegah terjadinya peradilan sesat dan mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia”, tutur Madun.

“kami mewakili aspirasi masyarakat yang terlukai rasa keadilanya mengucapkan terima kasih pada bapak Uli selaku Humas PN Tipikor Banten yang telah memberikan pencerahan untuk melakukan upaya hukum lain melalui mekanisme hukum yang benar”, lanjut Madun Hariyadi.

Di sisi lain, Humas PN Tipikor Banten Uli sempat memberikan tanggapan melalui Chat Watsap kepada awak media TV dengan mengatakan, GPHN RI dalam hal ini harus melakukan upaya hukum lain melalui mekanisme hukum yang benar.

Maka dari itu, dengan melalui jalur hukum yang benar Kepastian dan Keadilan bagi siapapun pencari keadilan sejatinya akan terbukti selamanya. (Yun)