Kepala BPKAD Kabupaten Bogor Tidak Merespon Permohonan Publik Wartawan

Kab. Bogor, Jawa Barat – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum memberikan jawaban atas permohonan informasi publik yang di ajukan oleh media online metroindonesia.id .

Sesuai kode etik pasal etik jurnalistik pasal 3 ” Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah” 

Berdasarkan surat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor nomor : 913/159-Keu memberikan informasi :

1. Kegiatan pembagian Bantuan Sosial masyarakat untuk 72.210 KK BPKAD Kabupaten tidak bisa di buktikan apakah warga menerima semua (💯 %)

2. Kegiatan yang di mulai dari 19 Desember sampai 31 Desember 2020 BPKAD Kabupaten tidak bisa membuktikan adanya Surat Pertanggung Jawaban yang di buat tahun anggaran 2020.

3. Penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga senilai Rp 24.104.460.900 untuk pembayaran kepada PERUMDA Pasar dengan bukti dikeluarkan nya SP2D tidak bisa di buktikan dasar hukum kontrak/perjanjiannya.

4. Harga beras dengan kwalitas premium BPKAD Kabupaten tidak bisa di buktikan harga sebenarnya dan nilai pajak yang di bayarkan.

 

Dengan tidak merespon atau memberikan jawaban atas permohonan informasi publik,wartawan  metroindonesia.id mendapat halangan dalam memperoleh informasi sebagai mana ” setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).[] Red