Dugaan Kuat Ada Bangunan Berdiri Tidak Sesuai IMB Dibiarkan Beroperasi

Dugaan Kuat Ada Bangunan Berdiri Tidak Sesuai IMB Dibiarkan Beroperasi

 

 

 

 

 

 

 

JAKARTA, Metroindonesia.id, Di DKI Jakarta terdapat 3 Perda yang mengatur tentang tata cara dan aturan mendirikan bangunan, diantaranya adalah :
-Perda no. 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung
-Perda DKI No.1 Th 2012 tentang RTRW 2030
-Perda no. 1 Th 2014 tentang RDTR dan Peta Zonasi.

Di dalam ketiga Perda tersebut juga mrngatur tentang syarat mendirikan bangunan, seperti koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), garis sempadan bangunan (GSB), jumlah lantai bangunan (JLB), koefisien dasar hijau (KDH), ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP) yang merupakan persyaratan memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi (SLF).

Sebelum mendirikan bangunan dan mengajukan permohonan IMB, pemilik lahan harus mengetahui berbagai garis sempadan yang terdapat di lahan yang dimiliki.

Namun ada pemilik lahan mengabaikan aturan tersebut, dengan alasan tidak menyadari atau melupakan keberadaan garis batas tersebut, selang beberapa waktu, dan ingin melakukan modifikasi terhadap bangunan.

Hal ini seharusnya bisa dihindari karena setiap kali melakukan perubahan terhadap bangunan, IMB sepatutnya diurus ulang, sehingga kembali mendapat pemberitahuan mengenai garis sempadan yang berlaku.

Anehnya, berdirinya bangunan di jalan Danau Agung Barat Blok A-3 No.36 Kelurahan Sunter Agung, kecamatan Tanjung Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara. Awal IMB milik PT Rekso Nasional Food QQ Herlina Widjaja dengan No.IMB 103/C.37b/31.72.02.1006.03.006.l 1/2- 1-785/51/2020, Tgl 13-03-2020, Penggunaan Restoran, Lantai 2 Lantai, diduga menggunakan IMB pengalihan.

Sebab, dibelakang bangunan tersebut terbukti ada berdiri rangka bangunan yang terbuat dari besi baja.

Setelah berbagai media cetak dan online memberitakan soal bangunan tersebut, akhirnya IMB berubah menjadi 174/C.37b 31.72.03.1004.03. 004.l.1/2/-1.785.51/2020, Tgl 10-07-2020, Jln.danau Sunter barat blok A-2 no.23-A. Penggunaan Kantor dan Gudang, Pemilik PETTER HALIM.

Setelah berubah IMB juga masih dipertanyakan, karena alamat tidak sama awal IMB hingga perubahan IMB kendati ada penambahan lantai.

Saut selaku penggiat, pemerhati kinerja pelayanan publik (28/2/2021), menilai, bahwa pihak Gubernur DKI Jakarta dan instasi terkait juga Kejaksaan Negeri Jakarta (kejati), Inspektorat DKI Jakarta, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), diminta untuk mengevaluasi Kinerja PTSP, Pol PP dan CKTRP Jakarta utara, jika ada penyelewengan jabatan dan wewenang langsung bawa ke ranah hukum harapnya.

“bangunan itu diduga sudah sangat tak karuan pelanggarannya, hingga kini belum ada peringatan atau segel dari pihak terkait” pungkasnya Saut.

Sementara, Pihak kasudin CKTRP sebelumnya sudah didatangi dan diinformasikan juga mempertanyakan terkait hal itu.

namun herannya, hingga kini belum juga ada jawaban, terkesan menutup diri untuk informasi publik terang Saut.

Ia berharap, Anies Baswedan yang menjabat Gubernur DKI untuk segera mengambil tindakan tentang masalah tersebut, agar tidak sembarangan pemilik bangunan itu tidak sembarangan atas u sesuka hatinya untuk mendirikan bangunan serta menganggap remeh jajaran pejabat di tingkat kota.

Oleh karena itu lanjut Saut, budaya “Uang”, meski melanggar peraturan, maka urusan akan beres.

Awak media yang tergabung dalam Keluarga Besar Balai Wartawan Jakarta Utara (KBBWJU) belum mendapatkan penjelasan apapun dari pihak CKTRP maupun dari Sat Pol PP Jakarta Utara, terkait berdirinya bangunan yang tidak seperti tertulis di buner IMB, hingga berita ini diturunkan, tetap akan terus berlanjut.(Zul/Yun)