Ada Dugaan Kadis PUPR Kab. Bogor Sudah Ada Yang Back Up

Sedang dalam penelusuran instansi yang di maksud

Kab. Bogor, Jawa Barat – Tugas dan Fungsi Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Bogor sebagai pejabat publik perlu di kaji ulang

Dari informasi masyarakat dan temuan di lapangan, proyek pekerjaan Dinas PUPR Kabupaten Bogor banyak yang tidak memenuhi standar mutu pekerjaan yang dapat merugikan keuangan negara.

Untuk menguji kebenaran informasi sesuai pasal 3 Kode etik Jurnalistik, metroindonesia.id telah melayangkan surat resmi permohonan informasi publik sebagai mana yang telah di atur dalam undang undang.

Namun surat yang di tujukan ke Kepala Dinas PUPR sampai saat ini belum memberikan tanggapan atas pekerjaan yang di nilai warga dan hasil temuan tidak sesuai.

Lagi lagi warga mengeluhkan hasil  pekerjaan saluran drainase tahun 2020 didesa rawa panjang Kecamatan Bojong Gede senilai Rp.1.468.815.402.67 yang di kerjakan oleh, CV Nusantara Sentosa

bangunan sudah jelas jelas tidak benar mosok bangunan yang biayanya 1.miliard lebih  kayak gini saya melihat ini dari mulai dikerjakan belum selesai dipasang semua batunya udah retak retak waktu itu kami tanyak sama yang katanya pengawas nama nya Asep kenapa dikerjakan terus pemasangan batunya sedangkan yang baru di pasang sudah retak itu nanti dibenerin katanya.dan yang aneh nya lagi waktu mengaduk pasir dan semen menggunakan air kali yang kotor gitu gimana mau bener air kotor di bikin campuran nya cuman kami waktu itu ngak tahu mau melaporkan nya kemana untung bapak bapak dari wartawan dan LSM datang kesini jadi kami bisa menjelaskannya” ujar warga.

Seorang warga pun menambahkan komentar ” dan saya pernah lihat itu tidak di pasang pondasi hanya di masukin batu batu sudah itu diatasi batu yang tergenang air dipasang batu ya itu jadinya orang ngak ada pondasinya mana mungkin kuat 10 tahun kami warga sini juga ngak terima ini kami juga bayar pajak kok” ujar si abang.ketika diminta konfirmasinya.

Informasi tersebut di ketahui metroindonesia.id dari anggota LSM yang gagal menemui Kepala Dinas PUPR selaku pejabat publik,  malah diarahkan satpam kantor ke Kasi Drainase Tika Rahmawati yang bukan pejabat publik.

Kepada Metro Indonesia, anggota LSM yang berkedudukan di Jakarta Timur sudah menunggu Tika Rahmawati selama 5 jam, dengan berasumsi tidak ada usaha dari Dinas PUPR untuk memperbaiki kinerja pegawainya.[] Jelino