Pemerasan dan Penghinaan Melalui Media Sosial

Empat orang oknum dilaporkan ke Polres Payakumbuh.

Payakumbuh, Sumbar – Seperti kesabaran seseorang ada batasnya, agaknya demikian yang alami Rusdi, Aparatur Sipil Negara yang merasa  mendapat upaya pemerasan, dan penghinaan melalui media sosial.

Rusdi merupakan warga Kenagarian Koto Tangah Batu Ampa Kec. Akabiluru,  bekerja di instansi Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bukti SP2HP

Diketahui metroindonesia.id dari bukti Surat Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan laporan Nomor : SP2HP/57 /1/2021/Reskrim, tanggal 04 Februar 2021 terkait Laporan Pengaduan Rusdi, tanggal 29 Januari 2021 tentang Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diketahui terjadi sekira bulan Januari 2021 bertempat di Kota Payakumbuh;

Surat pengaduan Rusdi

Dalam surat yang ditandatangani Kapolres Payakumbuh cq Kasat Reskrim, AKP. Achmad Rosidi, SH. SIK diketahui empat orang oknum berinisial DD, SK , RH dan AF jadi terlapor sudah masuk tahap Penyelidikan dan perkembangan perkara dengan tembusan ke Kapolda dan jajarannya.

Berdasarkan surat pengaduan yang di buat Rusdi dan di tujukan kepada Kapolres Cq. Kasat Reskrim Payakumbuh di ketahui telah terjadi dugaan tindak pidana yang di lakukan oleh empat oknum dari media online.

Kronologi awal pada tanggal 19 Januari 2021, sekira jam 13.20 Wib, saya di chatting oknum mengaku bernama SK wartawan dari media online , untuk konfirmasi tentang dugaan Chat mesra dengan Istri salah satu ASN (Aparatur Sipil Negara) Dishub 50 Kota, yakni AF

Akan tetapi saya tidak membalasnya, dan SK pun menelpon saya melalui WA (Whatssap), dan saya tidak menjawab panggilan tersebut, karena pada saat itu saya sedang kemalangan, karena saudari saya meninggal dunia, dan pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi bulan Januari 2021 terbitlah berita di media Online dan di Facebook yang di bagikan oleh Dd di Group “LIMA PULUH KOTA MADANI”, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 16.00 Wib

Menurut Rusdi, “saya di telpon , RH dan mengajak untuk kertemu di Terminal Pasa Kabau Kel. Labuah Baru Payakumbuh.

Sesampainya dilokasi yang ditentukan saya bertemu dengan RH, SK, DD dan AF,  selanjutnya RH mengajak saya pergi ke Kelok Sembilan, pada saat itu SK tidak ikut dengan alasan ada pekerjaan lain, jelas Rusdi.

Di Kelok Sembilan saya diketemukan dengan seseorang yang mengaku pimpinan redaksi media Online Group, yang mengaku bernama BM,

DD mengingatkan saya bahwa AF meminta uang sebanyak Rp. 100.000.000, (Seratus Juta Rupiah) untuk menghilangkan Berita Online tersebut di medla sosial dan sebagai ganti rugi kepada AF.

Dari pertemuan tersebut sepakat Rusdi membayar Rp. 30.000.000,-  (Tiga Puluh Juta Rupiah), Kamis, 28 januari 2021 sekira jam 16.00 Wib saya di telpon DD meminta bertemu di Kel. Padang Datar untuk penyerahan uang.

Rusdi akhirnya bisa menyanggupi memberi Rp 5 Juta rupiah kepada DD namun di tolak dengan alasan tidak tidak sesuai kesepakatan.

sekitar Jam 17.51 Wib DD kembali chatting saya melaluil WA (WhatsApp) dan mengirimkan Link Berita terkait Chat mesra dengan salah, satu istri ASN (Aparatur Sipil Negara) dan meminta tanggapan tentang pemberitaan tersebut.

Ditempat terpisah, Teguh Arifiyadi, SH, MH, Praktisi Hukum pada Indonesia Cyber Law Communitt ( ICLC), sebutkan, ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (4) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU 19/2016 yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 27 ayat (4) UU 19/2016, ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE dan perubahannya mengacu pada pemerasan dan/atau pengancaman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Pemerasan/pengancaman diatur dalam Pasal 369 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu.

Namun karena kasus ini spesifik berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik, maka yang digunakan hanyalah UU ITE dan perubahannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yaitu: Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan, ujar Teguh. [] Tim/Red

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI