Sidang Mahkamah Konstitusi RI

Kuasa Hukum Bupati Yalimo  Erdi Dabi dan Wakil John W. Willi

Jakarta,  – form model c1-kwk yang merupaka form catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk distrik Welarek yang dilaporkan hilang pada 8 TPS, nyatanya yang hilang mencapai 10 TPS.

hal tersebut diungkapkan Bawaslu Yalimo, Yohanes Dogopia dalam sidang kedua dari penanganan perselisihan hasil pemilihan Bupati Yalimo, senin (1/2/2021).

lebih jelasnya, Yohanes mengatakan bahwa pada hari ini status hilangnya c1-kwk pada peristiwa di distrik Welarek ini telah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan.

Hasilnya pun telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan penyelenggara pemilihan umum (DKPP), sedangkan tindak pidananya telah dilaporkan ke Polres Yalim

https://youtu.be/fyqcNf5Mzuw

“untuk distrik Welarek ada 8 TPS kehilangan c1-kwk dan nyatanya yang hilang itu ada 10 TPS. menurut pengawasan, hilangnya saat penghitungan, dan sudah ditetapkan KPU Yalimo. hilangnya tidak diketahui kapan,” kisah Yohanes dalam sidang perkara yang teregistrasi nomor 97/php.bup-xix/202

Ada penghadangan

selanjutnya, Jamalludin Lado Rau yang juga perwakilan dari Bawaslu menceritakan bahwa pada distrik Apalapsili telah terjadi penghadangan kotak suara.

Pada awalnya kotak suara ditempatkan di kantor Polsek, namun dipindahkan ke kantor distrik.

hal ini dilakukan mengingat adanya perdebatan antara kedua kubu (pemohon dan pihak terkait)

“akibat hal ini, logistik berupa surat suara dan lainnya baru disebar pada 10 Desember dan keesokannya pada 11 Desember 2020 baru dilakukan pemilihan,” jelas jamalludin pada sidang yang dipimpin oleh hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan m.p. Sitompul dan Saldi isr

sedangkan permasalahan yang didalilkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Yalimo nomor urut 2 lakius Peyon dan Nahum Mabel (pemohon) terkait dengan permasalahan perolehan suara pada 29 kampung akibat adanya perampasan logistik surat, Yohanes pun membenarkan hal tersebut. ”namun, proses pemeriksaan berhenti karena terlapor tidak kooperatif.

Pada saat dipanggil, terlapor justru tidak datang,” jelas Yohanes yang pada sidang ini juga menegaskan bahwa pada pilkada serentak 2020 ini, di kabupaten Yalimo masih menggunakan noke bukan Demokrasi.

keputusan kp

sementara itu, Yenius Yare selaku kuasa hukum dari pasangan nomor urut 1 Erdi Dabi dan John W. Willi (pihak terkait) menceritakan kronologis distribusi logistik pemilihan pada distrik apalapsi yang menggunakan pesawat berbadan kecil. diceritakan olehnya bahwa pada 9 Desember 2020 tidak dilakukan pemungutan suara karena pada tanggal tersebut baru dilakukan pendistrubusian logistik.

barulah pada 11 desember 2020 dilakukan pemilihan dan keesokan harinya rapat pleno dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh saksi dari paslon 1 dan paslon 2

“namun pada paslon 2 tidak mengajukan format kejadian khusus. sesuai permohonan pemohon sebenarnya di Apalapsi pemohon tidak mungkin mendapatkan perolehan suara seperti yang didalilkannya karena hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Jadi, perolehan suara yang dinyatakan tersebut tidak benar. pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan rinci tentang kejadian seberapa besar pengaruh pada perolehan suaranya. maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk ditolak,” ucap Yeniu

Sebelumnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimo nomor urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel selaku pemohon mendalilkan adanya permasalahan perolehan suara pada 29 kampung akibat adanya perampasan logistik surat. pasalnya, perolehan suara pemohon adalah 0 suara, sedangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimo nomor urut 1 Erdi Dabi dan John W. Willi (pihak terkait) memperoleh 7.314 suara. dalam pandangan pemohon,

perampasan surat suara ini terjadi pada dua tempat, yakni kampung Lampukmu dan Natoksili. atas tindakan ini, pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo pada 14 Desember 2020. namun pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Yalimo, termohon tetap menyertakan penghitungan pada 29 kampung yang tidak ada penyelenggaraan pemungutan suara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 29 kampung pada wilayah  apalapsili pada kampung lampukmu dan natoksili.[] Red

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *