Banyak UMKM Terdampak Covid-19 Tak Terima Bantuan

Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Lonjakan Kasus Covid-19 semakin tak terkendali dengan baik saat ini. Hal tersebut, mebuat Pemerintah memperlakukan aturan kegiatan masyarakat, untuk mengatasi penyebaran Covid-19 saat ini.

Dengan adanya aturan PPKM ( Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), yang bertujuan untuk mengurangi lonjakan kasus Covid-19 saat ini.

Akan tetapi, hal tersebut sangat berpengaruh dengan perkembangan perekonomian, masyarakat menengah dan bawah. Khususnya masyarakat pekerja ataupun masyarakat yang memiliki usaha secara umumnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) telah menyalurkan, Bantuan Sosial Presiden (Banpres), Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp 28,8 triliun kepada 12 juta UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Kabupatem Bogor, Fraksi PPP, Hj. Elly Rahmat Yasin memberikan catatan kritis terhadap penyaluran Banpres tersebut.

Lanjut jelasnya, yakni, Ketersedian data usaha mikro sangat penting agar bantuan bisa tepat sasaran, dan Banyak pelaku UMKM mengeluh tidak jadi menerima Banpres tersebut, lantaran memiliki pinjaman di Bank.

Tambahnya, padahal, mereka ini juga termasuk paling merasakan dampak selama pandemi Covid-19 ini, dan tak sedikit dari mereka kehilangan pekerjaan serta disisi lain harus membayar kredit di Bank,” jelasnya Elly Rahmat Yasin, kepada awak Media.

“Banyak kejadian di lapangan yang benar-benar berusaha (terdata dalam BPUM) tidak mendapatkan, sementara yang katanya baru dadakan mendaftar malah dapat. Ini perlu tindak lanjut sehingga tidak ada lagi data-data fiktif,” pungkasnya. [ ] Wieragus Virmala