Pemkot Bogor Akan Lakukan Perubahan RPJMD 

Bogor Kota, Jawa Barat – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, tahapan awal yang dilaksanakan dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor yakni dengan menyelenggarakan Konsultasi Publik baik secara daring ataupun luring di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (26/01/2021).

Berdasarkan informasi bahwa RPJMD Kota Bogor 2019-2024 tersebut, telah berjalan dalam kurun waktu 2 tahun, akan tetapi akan dilakukan perubahan di tahun 2021 ini,”jelas Bima Arya, orang nomor satu di Kota hujan ini.

Bima Arya menegaskan, bahwa perubahan RPJMD Kota Bogor tersebut, bukan merubah Visi dan Misi, akan tetapi perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan indikator-indikator target dengan kondisi saat ini.

“Menjadikan Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga tetap menjadi Visi kedepan. Tidak berubah, tambahnya tak hanya itu, perubahan RPJMD bukan untuk mengurangi pagu ataupun kegiatan, akan tetapi melihat secara objektif setiap capaian dan kondisi tantangan saat ini serta kedepannya, termasuk dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19,” tegasnya.

Bima Arya mengatakan, ingin membuka paradigma dan persepsi bahwa harus dilihat peluang-peluang yang memungkinkan adanya peningkatan capaian dalam pembangunan. Karena dibalik musibah, ada berkah,” ucapnya.

Berdasarkan pendapat Bima Arya, bahwa hal paling penting dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Bogor tersebut, yakni kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, berikut konsultasi publik ini yang mana bisa mendapatkan masukan dari akademisi, lembaga masyarakat, dan praktisi terhadap pembangunan Kota Bogor yang mungkin luput dari kacamata biroktasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjelaskan, bahwa perubahan RPJMD didasarkan adanya perubahan mendasar dan sisa berlaku RPJMD kurang dari 3 tahun, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017,” imbuhnya.

Tambahnya terkait hal tersebut, Hanafi mengatakan, perubahan mendasar yang terjadi karena adanya perubahan kebijakan Nasioal serta adanya bencana Nasional yang sangat berpengaruh dalam capaian rencana pembangunan di Kota Bogor.

“RPJM Nasional ditetapkan 2020, sementara itu RPJMD Kota Bogor 2019. Sehingga membutuhkan penyesuaian terhadap kebijakan tersebut serta Covid-19 yang ditetapkan menjadi bencana non alam,”jelasnya Hanfi terkait hal tersebut,” pungkas. [ ] Wieragus Virmala