Jokowi Teken Peraturan Pemerintah

PERPANJANGAN SIM GRATIS

Jakarta – Presiden RI, Joko Widodo ( Jokowi ), resmi meneken / Ttd ” PP ( Peraturan Pemerintah ), PP Nomor 76 Tahun 2020, yaitu yang isi didalamnya tersebut menyebutkan, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP ( Penerimaan Bukan Pajak ) yang berlaku di lingkungan Kepolisian RI ( Republik Indonesia ). Kemudian daripada itu, pemerintah membuka peluang untuk Gratiskan biaya dalam pembuatan dan perpanjangan SIM ( Surat Izin Mengemudi ) tersebut.

Dikarekan, dalam pasal 1 PP tersebut, bahwa dijelaskan ada 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Polri, seperti pengujian untuk penerbitan SIM baru, penerbitan perpanjangan SIM, pengujian penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi, penerbitan STNK.

Kemudian selain itu, ada juga penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor, penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor, penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor, penerbitan BPKB, penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah, penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor lintas batas daerah, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan.

Tapi, didalam Pasal 7 PP

tersebut juga disebutkan:

1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Sedangkan pada Pasal 10 menjelaskan atau menyebutkan didalamnya adalah Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Kemudian mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) berdasarkan pertimbangan tertentu antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi dan keadaan, kemudian untuk Masyarakat yang tidak mampu, Mahasiswa/Pelajar, dan Usaha Mikro kecil, dan Usaha Mikro menengah, yang tertulis di PP ( Peraturan Pemerintah ) tersebut.

Kemudain daripada itu, layanan yang mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 ( Nol Rupiah ) atau 0% ( Nol Persen ) antara lain adalah jenis PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) yaitu berupa Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Akan tetapi, ketentuan Program SIM Gratis tersebut akan diatur dalam Peraturan Kapolri dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Dan supaya Program Pemerintah RI dapat berjalan dengan baik” jelas [] Wiera