Bantuan Recovery Ekonomi Hendak di Sunat Rp 1.5 Juta

Ada oknum DPRD dan oknum dinas yang ikut bermain ancam warga penerima bantuan

Padang Panjang.Sumbar – Perjuangan Walikota Padang Panjang, H.Fadly Amran BBA, atas pengajuan  tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk  Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2020, senilai Rp.15,7 Milyar  sebagai penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, patut mendapat apresiasi.

Dari dana yang diterima pemerintah kota Padang Panjang diperuntukkan menjadi 3 (tiga) aspek kegiatan, di antaranya bantuan penanganan kesehatan senilai Rp.4 Milyar, bantuan sosial senilai Rp. 4,5 Milyar dan bantuan recovery ekonomi senilai Rp 7,1 Milyar.

Dari bantuan sosial senilai  Rp. 4,5 Milyar disalurkan kepada masyarakat terdampak oandemi dalam bentuk Bantuan Lansung Tunai ( BLT. ) senilai @ Rp.900.000.- kepada 3500 KK.

Untuk bantuan recovery ekonomi masyarakat senilai Rp.7,1 Milyar disalurkan kepada 2100 pelaku usaha @ Rp 2 juta, namun sangat disayangkan bantuan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat menjadi permainan yand tidak sedap di birokrasi.

Dari kabar yang diterima metroindonesia.id tersiar bantuan DID dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berinisial NH, yang diduga berkolaborasi dengan oknum di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Panjang untuk meminta balas budi.

Berdasarkan keterangan dari TP calon penerima bantuan dana Bantuan UMKM didapat informasi oknum DD yang mengaku mendapat kepercayaan NH memaksa TP untuk membuat perjanjian pengembalian dana Rp 1.5 juta kepada DD dari nilai Rp 1,980.000.yang akan di terima di tolak.

Persyaratan yang ditawarkan DD disertai ancaman akan melakukan pemblokiran, dan hal tersebut pun benar terjadi dan diketahui setelah TP menyampaikan kepada kakak perempuan nya IS.

Setelah menerima pengaduan dari adiknya, IS mendapat informasi dari  Rini salah satu kepala bidang menyampaikan ” barusan NH Anggota Dewan mendatangi DisperindagKop dan meminta pemblokiran atas nama  TP,” tiru IS.

Mungkin disebabkan masalah ini menjadi Heboh, dan pendampingan Inspektorat Kota Padang Panjang, akhirnya penerima UMKM sesuai dengan kriteria yang sesuai aturan. Nama yang telah diblokir dibuka kembali oleh disperindag.

Kadis Perindagkop Padang Panjang, Arpan ditemui menolak memberi keterangan kepada media. Menurut Arpan, karena masalah ini sudah menjadi ribut , dan pihaknya sudah dimintai keterangan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang, ungkapnya.

Sedangkan Kepala Inspektorat Kota Padang Panjang, Syahril kepada media paparkan, pemblokiran dilakukan Disperindag atas dasar kehati- hatian.

Dikatakan, agar Disperindagkop tidak salah dalam penyaluruan dana UMKM.

Dan pihaknya langsung mendampingi Disperindag dalam penyaluran dana UMKM tersebut.

Juga pihaknya ikut memverifikasi data yang masuk. Jika memenuhi syarat, Inspektorat akan mengambil kebijakan agar dibayarkan bagi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujarnya terkesan berkelit.

Dilain tempat, Ketua DPD Partai Golkar Padang Panjang, Mahdelmi Dt. Barbanso mengungkapkan Dana DID Covic19 adalah Dana untuk Recovery Ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal itu bertujuan untuk membantu masyarakat.

Mahdelmi mengecam keras bila ada oknum yang menggunakan kesempatan mencari keuntungan pribadi, kendati anggota partainya yang santer disebut. “Siapa berbuat harus bertanggung jawab”, ujarnya.

Saat dikonfirmasi kepada NH Anggota Dewan dari Fraksi Golkar (29/12/20) dikantor DPRD Padang Panjang beliau menjawab, Dalam hal ini saya tidak Mengetahui apa apa. Tentang hal yang dilakukan oleh anggotanya DD dilapangan.

Dikatakan, dia sudah memerintahkan yang bersangkutan untuk menjelaskan kepada rekan media yang bertanya masalah ini, demikian dalihnya.

Sementara DD hingga kini tida pernah menghubungi dan tidak bisa terhubung saat dikonfirmasi via WA.(EB/RM)

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI