3 Orang Staff Purna Tugas

Dispangbun Kabupaten Melawi Minim Pegawai PNS.

Melawi, Kalbar – Dinas Pangan dan Perkebunan (Dispangbun) Kabupaten Melawi Selasa, (12/1/2021) pukul 09.00 Wib melakukan kegiatan pelepasan Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun PNS yang sudah purna tugas atau pensiun yakni, Ujang Tarmana, Patah dan Sugio, ketiganya merupakan PNS yang sudah lama mengabdi.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Drs. Paulus didampingi Daniel selaku Kepala Dispangbun Kabupaten Melawi.

Dalam sambutannya Paulus mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian PNS yang telah selesai masa tugasnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi selama ini telah mengabdi dengan sepenuh hati demi kemajuan Kabupaten Melawi salah satunya dilingkungan Dispangbun.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ASN atau PNS yang telah sampai pada masa tugasnya atas pengabdian dan dedikasinya selama bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Melawi, setiap tahunnya ada sekitar 50 sampai dengan 60 orang PNS di Kabupaten Melawi yang Purna Tugas atau pensiun”. Ucapnya.

Paulus juga mengatakan kekurangan PNS di Kabupaten Melawi sangat banyak. Tahun 2019 tidak ada penerimaan CPNS. Sedangkan di tahun 2020 penerimaan CPNS kuota di kabupaten Melawi sangat sedikit. Sementara itu PNS yang pensiun tidak bisa di tunda karena sesuai masa tugasnya.

“Untuk tahun 2021 kita akan ajukan penerimaan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk CPNS lebih kepada tenaga teknis dan kesehatan sementara PPPK khusus untuk tenaga pendidik atau guru akan kita usulkan hampir 1000 orang, akan tetapi yang menentukan adalah Menpan RB, kita sekedar mengusulkan”. Pungkasnya.

Di tempat yang sama, kepala Dispangbun Kabupaten Melawi, Daniel mengatakan bahwa saat ini dinas yang dipimpinnya mencatat ada 19 orang PNS dan 20 orang tenaga honor. Tenaga PNS yang ada jika dibagikan dengan jabatan yang wajib ada tidak mencukupi.

“Ada ketentuan yang bisa mengisi jabatan wajib tersebut, misalnya bendahara harus PNS begitu juga dengan jabatan wajib lainya yang ada harus diisi oleh PNS tidak bisa diisi oleh tenaga honor”. Ungkapnya.

Daniel juga mengatakan dirinya mendapatkan informasi bahwa ke depan, Akan ada peleburan OPD sesuai Permendagri terbaru. “Penerapannya akan dilaksanakan pada Tahun 2022, namun saat ini sedang dalam tahap penyusunan, belum ada kegiatan yang signifikan semuanya masih dalam tahap persiapan, akan ada dua OPD”. Tutupnya[].Ade Shalahudin