Banpres BLT UMKM minim Pengawasan, Diduga Dijadikan Ajang Bisnis

Banpres BLT UMKM minim Pengawasan, Diduga Dijadikan Ajang Bisnis

DEPOK, Metroindonesia.id,-Proyeksi sistem yang digunakan Kementerian Koperasi dan UMKM meniru sistem sama persis dengan Kemensos yang yang lama, beda tit, hanya perbedaannya disoal teknis dilapangan saja yang banyak penyimpanngan.

Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui Kementerian koperasi UKM yang diatur oleh Undang undang Nomor 20 Tahun tentang Usaha Kecil Menengah dinilai kurang pengawasan, ibarat api jauh darj Panggangnya.

Banyaknya lembaga keuangan yang mengawasi, seperti Badan Pemeriksaan keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai masih belum optimal, terkesan agak lemah, “ibarat api jauh dari panggangnya,”.

Meskipun telah tersosialisasi tata cara mengecek BLT UMKM Rp 2,4 Juta di e-Form BRI yang digulirkan oleh Pemerintah program Bantuan Presiden ( Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai ( BLT) UMKM sebesar Rp 2,4 juta ( BLT UMKM Rp 2,4 juta) lewat Kementerian Koperasi dan UKM dan Bank BRI. Hingga 28 September 2020, program ini sudah terealisasi 72,46 persen, dengan nilai total anggaran yang sudah digelontorkan mencapai Rp 15,93 triliun. dengan target ada 9,1 juta penerima di tahun 2020 ini.

Pelaku usaha UMKM yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan UMKM Rp 2,4 juta akan mendapatkan notifikasi SMS dari Bank BRI.

Kabar baiknya, Banpres produktif ini masih diperpanjang hingga akhir November 2020. BLT UMKM tahap II ini bakal diperpanjang dan menyasar 3 juta UMKM.

Untuk bisa mendapatkan bantuan BLT ini, pelaku usaha harus mendaftarkan secara langsung. Jika lolos, uang akan ditransfer. Untuk mengecek penerima BPUM, bisa dilakukan melalui e-form yang disediakan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) atau BRI.

Rizal ketua LSM KPKN Kota Depok
Hal tersebut dikatakan Rizal ketua LSM KPKN Kota Depok, bisa kita lihat langsung terjun kelapangan penyaluran banpres BLT UKM banyak kejanggalan, hasil Investigasi kami ( bukti red-) bantuan dalam bentuk uang tunai banpres untuk Ukm sebesar Rp 2,4 juta, telah terjadi banyak kejanggalan katanya kepada awak media, selasa (29/12/2020) di Kota Depok.

Menurut Rizal yang didampingi sekretarisnya Ratna, banyak penyalahgunaan terhadap penyaluran anggaran tersebut tuturnya.

Kejanggalan penyaluran tersebut dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi rekanan atau mitra kementrian koperasi tambahnya.

Penyaluran banpres yang seharus full uang nya di terima oleh warga masyarakat, namun kenyataan dilapangan berbeda.

Terjadinya pemotongan besar-besaran yang dilakukan oleh pihak penyalur bantuan.
Ada beberapa penerima yang seharusnya penerima, menerima dana banpres dalam jumlah Rp 2.400.000 namun anggaran tersebut telah dipotong menjadi Rp 1.200.000, Ungkapnya

Yang memotong banpres BLT UMK tersebut dari pihak perusahaan sebagai penyalur yang ditunjuk oleh dinas koperasi dan UKM kota Depok sebagai mitranya tandas Rizal.

Alasan pemotongan itu, oleh pihak Diskop dan UKM bersama mitranya selalu berdalih berbagai macam alasan, seperti jaminan hutang dan sebagainya.

Semestinya lanjut Rizal, banpres seperti ini bukan untuk membayar hutang, justru seharusnya bantuan presiden sejatinya diperuntukkan dan diberikan langsung untuk modal pengusaha kecil upaya peningkatan roda ekonomi di sektro UMK berjalan, sebagaimana kondisi ekonomi negara kita sedang terpuruk imbuhnya.

Seperti diketahuinya, bahwa banpres ini untuk usaha mikro yang akan dilakukan oleh rakyat kecil di masa pandemi.

“Saya sangat apresiasi atas langkah – langkah yang diambil oleh pemerintah pusat khususnya kementerian koperasi dan ukm, jika banpres untuk ukm ada pemotongan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atas banpres, maka dipersilahkan untuk melaporkan ke call center (WA) 08111450587.

Ironisnya, edukasi yang dilakukan Kemenkop dan UKM untuk di tingkat daerah maupun terkesan tidak menyentuh ke masyarakat bawah yang menerima.

lucunya lagi singgung Rizal, mereka seperti kerbau yang dicokok hidungnya cuma, manggut “iya” dan kemudian diam ikuti aturan main yang disampaikan oleh pihak perusahaan rekanan dari permerintah Kemenkop dan UKM sebagai penyalur banpres.

Rizal juga memberikan perbandingan, Bila kita hitung dan Akumulasikan jika seseorang menerima dana UMKM sebesar Rp 2.400.000 katakanlah tidak 50% atau hanya 100.000 rupiah saja yang dipotong, kalau dikalikan 12 juta jiwa penerima banpres, tentu sudah bisa kita asumsikan jumlah total atas kerugian negara.

“kalau dikalkulasi jumlah pemotongan bisa triliyun rupiah, apalagi jika potongannya bervariatif lebih dari 100 ribuan, tentunya bisa kita dibayangkan besaran jumlah uang bapres yang disalurkan langsung ke masyarakat usaha kecil menengah.

Pasal, penyaluran banpres BLT UKM ini disinyalir libatkan perusahaan yang tidak kompeten, tidak amanat tidak kredibel, serta tidak bisa dipercaya, hanya memaanfaatkan dana banpres menjadikan sebagai ajang bisnis kelompok tertentu sebagai lahan empuk untuk melakukan pencucian uang rakyat miskin bantuan presiden ketus Rizal.

Untuk itu, kami dari LSM KPK Nusantara kota Depok akan audiensi, sekaligus mempertanyakan hal penyaluran BLT UKM kepada pihak – pihak yang berkaitan, terutama dinas koperasi dengan penyaluran banpres yang ada disetiap daerah agar lebih kooperatif, edukatif terhadap masyarakat penerima banpres agar lebih amanat terhadap uang rakyat pintanya.

Rizal berharap, agar APH menjerat pelaku korupsi banpres dengan hukum yang berlaku.

Sebab katanya, rakyat indonesia saat ini tengah dirundung kesulitan ekonomi, akibat aturan – aturan di masa pandemi. ditambah kasus korupsi yang kini semakin merajalela.

“kita bisa rasakan seperti apa nasib penderitaan rakyat miskin didaerah ? saya sangat optimis kedepannya nanti, apa yang dilakukan Kemenkop dan UKM sudah hampir sama persis dengan sistem kementerian sosial yang baru saja dilantik, bisa menghapus total sistem dari Kemensos yang lama dan melakukan sistem online tanpa melibatkan pihak ketiga sesegera mungkin pungkas dia.

Untuk itu, demi tegaknya supremasi hukum, aparat penegak hukum, APH segera menyelidiki perusahaan penyalur banpres,
karena lembaga kami KPK Nusantara senantiasa akan terus memantau dan investigasi terkait anggaran dari pusat, provinsi maupun di Kabupaten/kota dan tidak mentolerir terhadap tindakan koruptor
sekecil apapun, LSM KPKN Kota Depok Akan sikat. .(benyun)

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI