Anggaran DAK 2020 Bahayakan Keamanan Warga

Pembangunan drainase dan bangunan tanpa ijin sebabkan banjir dan rusak rumah warga

Padang Panjang.metroindonesia.id | Pekerjaan Pemeliharaan Priodik Jalan DAK Paket I, yang tersebar di 6 ruas jalan Kota Padang Panjang, yakni jalan Lubuk Mata Kucing, Jalan Komplek Pasar Sayur, Jalan Gudang Garam, Jalan Tembus Kampung Jawa, Jalan RSUD Ganting, dan Jalan Rao- rao Koto Kacik .

Dari hasil penelusuran wartawan dilapangan, pengerjaan pengaspalan dan Drainase yang dikerjakan oleh PT. Berakit Jaya dari dana DAK tahun 2020 dengan Pagu anggaran Rp. 5.752.509.000,- untuk enam lokasi direncanakan, baru satu lokasi pasar sayur yang di kerjakan Kelurahan Pasar Usang, Kota Padang Panjang.

Seperti halnya, Rabu malam (9/12) saat hujan lebat, air meluber masuk ke rumah warga. Salah satu pemilik rumah yang terdampak, Muslim mengatakan, akibat banjir yang terjadi, perabotan rumah dan kamar tidur tergenang air hujan yang berasal dari drainase yang dikerjakan meluap.

“Sekira jam 20.00 Wib saat hujan lebat, tiba – tiba air masuk ke rumah kami dari drainase yang dikerjakan tersebut, sehingga mengenangi isi rumah. Kenapa drainase yang di buat tidak membuat aliran pembuangan air, sehingga air yang melimpah menuju ke rumah warga seperti air Bah,” cetusnya

Dikhawatirkan pekerjaan drainase tersebut sebelum nya sudah menunjukan ada sesuatu yang dilanggar serta janggal. Seperti halnya pekerjaan pembuatan saluran drainase yang membengkok.

Berdasarkan pengamatan wartawan, hal tersebut disebabkan adanya bangunan yang berdiribdiduga tanpa izin.

Menyikapi kondisi lapangan, wartawan mencoba meminta tanggapan ke Kadis PUPR Kota Padang Panjang, Nanda via warshap nya 08xx.xxxx1022. Namun hingga berita ini update, terkesan bungkam.

Terpisah Kabid Bina Marga Andri Putra ST, ketika di jumpai awak media dikantornya mengatakan, pengerjaan Proyek DAK 2020 yang dimulai dari tanggal 24 Agustus 2020 dengan pengerjaannya selama 120 hari, berakhir pada tanggal 21 Desember 2020 ini, ujar Andri.

Dipaparkan, pihak PUPR sejak awal sudah memberikan arahan dan instruksi dan mencegah segala hal yang akan menimbulkan segala resiko.

“Agar kegiatan proyek dapat terlaksana dengan aman dan terkendali, kami hanya bisa sebatas memberikan instruksi saja, dalam pelaksanaan teknis dilapangan di kembalikan kepihak pemenang tender,” dalih Andri

Ditambahkan, “sejak tender dimenangkan oleh PT Berakit Jaya, hingga saat ini kami sudah 3 kali melayangkan surat peringatan kepada pihak pemenang tender tersebut,” tambahnya

Terkait pertanyaan wartawan tentang izin bangunan Ruko secara kasat mata telah memakan badan jalan itu, sehingga merubah jalur drainase menjadi bengkok.

Andri terlihat angkat tangan, “terlalu rumit untuk dijelaskan, pada intinya bangunan tersebut berdiri tanpa izin,” ujarnya

Sementara dipihak kontraktor,Romi sebagai pelaksana proyek dilapangan mengatakan, “anggota kita sudah turun kelokasi dan telah membicarakan dengan Bapak Muslim selaku korban dalam musibah tersebut.

Dan kesepakatan pihak rekanan akan memperbaiki dinding rumah yang rusak juga hal hal yang terdampak oleh kejadian semalam, dan pihak rekanan juga akan membuat aliran air menuju selokan dengan paralon 6 inci,” katanya

Anehnya lagi. Ketika wartawan berkunjung kelokasi proyek, tidak satupun dari pekerja yang memakai Alat Pelindung Diri (APD), padahal itu diwajibkan dalam dokumen kontrak pelindung dan kesehatan kerja.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Padang Panjang, Mardiyansyah, A.Md, “OPD harus tegas terhadap rekanan jika tidak mau di bilang ada “kong kalikong”, atau ada titipan dari pejabat, ibolah kito kamasyarakat. Urang tu karajo dapek untuang, kok masyarakat awak lo nan manangguangan,” ucap Mardiyansyah dengan logat Minang (Eb/Rm)

A. Rachman

Organisasi Serikat Pers Republik Indonesia Bersertifikat assesor BNSP RI. Pengurus di KOWARI