Diduga Proyek Rp 11 M Diborongkan Rp 6.5 M

Jakarta, metroindonesia.id | Pembangunan proyek rumah susun di Kampus IV Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nilai proyek Rp. 11.073.359.000, pekerjaan nya tampak terhenti.

Dari informasi yang diterima metroindonesia.id pekerjaan proyek di lapangan di kerjakan oleh pemborong dengan nilai Rp 6.500.000.000,- yang di terima dari SR, yang tertuang dalam perjanjian kontrak.

Anehnya Direktur PT. Cipta Adhi Guna Friencen di dalam  perjanjian bermaterai Rp 6000 hanya bersifat mengetahui, di duga kuat SR dalam proyek pembangunan rumah susun berperan sebagai pemodal.

Dalam Siaran Pers Menteri PUPR Basuki Janji 9 strategi pencegahan

Pembentukan BP2JK merupakan langkah Kementerian PUPR mengimplementasikan 9 strategi pencegahan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, yakni (1) reorganisasi struktur organisasi ULP dan Pokja PBJ; (2) memperkuat sumber daya manusia; (3) memperbaiki mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); (4) pembinaan penyediaan jasa baik kontraktor maupun konsultan;  (5) pemeriksaan hasil pekerjaan yang melibatkan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP); (6) mengurangi risiko di unit organisasi (Unor), balai dan satuan kerja; (7) pembentukan unit kepatuhan internal; (8) pembentukan inspektorat bidang investigasi dan penguatan kapasitas auditor; dan (9) countinuous monitoring atas perangkat pencegahan kecurangan dengan teknologi informasi.

Apakah benar ? Ada dugaan kuat dari nilai proyek Rp 11 Milyard lebih sudah berkurang hampir 15 %, belum termasuk pajak, diduga mengalir di antaranya untuk BP2JK, SPPBJ, dan Direktur Bina Kontruksi.

Dari hasil penelusuran, alamat perusahaan  PT. Cipta Adhi Guna yang banyak memenangkan tender di Kementerian PUPR di Tanjung Situmbuk Nagari Koto Tangah, Kec. Tilatang Kab. Agam tidak ditemukan.

Tidak di ketemukan Kantor PT. Cipta Adhi Guna.

Menurut informasi warga sekitar, alamat yang di maksud mungkin rumah orang tua Dirut PT. Cipta Adhi Guna, Friencen, kalau untuk alamat kantor tidak ada.

Dari info terbaru, alamat kantor telah pindah di jalan Beringin Raya No. 53 Lolong Padang, Sumbar.

Bagaimana dengan hasil Verifikasi Kebenaran Dokumen di BP2JK ketika penawaran masuk ?

Akbar dugaan KKN di Kementerian PUPR, pekerjaan terpaksa di hentikan pemborong karena dana Rp 6.5 milyar telah habis, bahkan menanggung hutang gaji pekerja dan metrial yg jumlahnya fantatis sampai ratusan juta rupiah[] Red.